Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung seorang staf khusus (stafsus) yang justru memperumit opini soal penanganan Kali Sentiong atau Kali Item.
Anies tak menyebutkan nama stafsus yang ia maksud. Tetapi Anies menyatakan bahwa penyelesaian masalah Kali Item membutuhkan kerja sama antar instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah.
"Karena itu mari kita teruskan kerja sama di lapangan, dan kalau mau terus-menerus meramaikan di dalam debat publik, saling klaim, enggak akan selesai," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (27/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, Anies mengatakan tim dari Dinas Sumber Daya Air DKI dan tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang bekerja menyelesaikan permasalahan Kali Item, khususnya menjelang pelaksaan Asian Games 2018.
"Karena itu jangan ganggu mereka yang bekerja itu dengan
statement-
statement dari staf khusus yang tidak bekerja di lapangan, yang tidak bekerja membereskan masalah tapi justru memperumit opini," tutur Anies.
Ia menjelaskan dalam menangani masalah Kali Item, Pemprov DKI pun bekerjasama dengan Kementerian PUPR. Kerja sama tersebut diawali dengan meminta saran dari pakar kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB), Muslim Muin.
"Kemudian ada yang namanya rekayasa pola hidrolik dan itu yang kemudian mulai tanggal 24, 25 (Juli 2018) sudah dilaksanakan," ujar Anies.
"Tim dari SDA juga sudah bekerja untuk itu bersama-sama tim dari PUPR," imbuhnya.
Karenanya, kata Anies, ia mengharapkan kepada semua pihak untuk bisa bekerja sama menyelesaikan permasalahan Kali Item.
"Aturannya saja yang dibagi-bagi, ada yang namanya pusat, provinsi, ada namanya kabupaten, ada yang namanya kota," kata Anies.
Permasalahan Kali Item yang berada di samping Wisma Atlet, Kemayoran menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir.
Pemprov DKI pun mengambil kebijakan dengan menutup Kali Item dengan menggunakan jaring hitam atau waring. Tujuannya, untuk mencegah bau kurang sedap dari Kali Item.
Namun, kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI justru menuai berbagai perdebatan dari sejumlah pihak.
(wis/sur)