Isu Ekonomi, Peluru dari Oposisi untuk Jokowi Jelang Pilpres
Kustin Ayuwuragil | CNN Indonesia
Sabtu, 28 Jul 2018 18:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyo (SBY) bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan melakukan pertemuan di kediaman SBY di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/7). Dalam pertemuan ini Zulkifli mengaku keduanya sepakat untuk menghentikan isu SARA dan kebencian menghadapi Pilpres 2019.
Pun demikian ketika SBY bertemu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sehari sebelumnya, mereka juga tak menyinggung isu SARA maupun politik identitas. Keduanya justru menyoroti permasalahan ekonomi di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
SBY menyinggung masalah pertumbuhan ekonomi, program pengurangan kemiskinan, lapangan kerja, dan melemahnya nilai rupiah beberapa pekan terakhir. Sementara Prabowo menyentil masalah BUMN yang punya utang besar pada luar negeri.
Pilihan isu yang diutarakan SBY dan Prabowo itu menjadi peluru-peluru untuk menyerang Jokowi menjelang Pilpres 2019.
Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menilai pilihan isu ekonomi memang normal digunakan untuk melawan petahana pada Pilpres 2019. Soal moncer atau tidaknya topik tersebut menyandung petahana tergantung seberapa baik data terkait kekurangan-kekurangan dalam pemerintahan Jokowi bisa dibuktikan pada masyarakat.
"Katakanlah Prabowo begitu ya dan pasangannya cari saja kelemahan ekonomi atau pembangunan Joko Widodo, tentu berdasarkan data dan bukti, sehingga masyarakat sadar betul ada kelemahan pemerintahan Joko Widodo. Saya yakin setiap pemerintahan pasti akan ada kelemahan," kata Emrus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (27/7).
Senada, Direktur SMRC Djayadi Hanan berpendapat bahwa isu ekonomi bisa menjadi amunisi jitu oposisi melawan Jokowi apabila situasi perekonomian negara tak membaik. Namun, mereka harus jeli menemukan titik lemah dan menawarkan solusinya.
"Ya berhasil atau enggaknya tergantung situasi ekonomi ke depan. Kalau situasi ekonomi memburuk misalnya dolar jadi Rp20.000 atau Rp18.000 itu akan berpengaruh buruk, itu bisa menggoyang petahana," kata Djayadi kepada CNNIndonesia.com.
Terlepas dari kondisi ekonomi ke depan, Djayadi mengungkap bahwa kelemahan pemerintah Jokowi-JK di bidang ekonomi ada di persepsi masyarakat terhadap sektor mikro. Hanya aspek ekonomi seperti pembangunan infrastruktur, akses terhadap layanan kesehatan, dan pendidikan yang mendapatkan evaluasi baik dari rakyat.
"Bidang yang terkait dengan kehidupan ekonomi sehari-hari seperti harga bahan kebutuhan pokok, kemudian tersedianya lapangan kerja, mengatasi kemiskinan, banyaknya pengangguran itu masih campuran antara positif dan negatif," kata Djayadi.
Harus Punya Solusi
Ketidakpuasan masyarakat pada bidang ekonomi, khususnya sektor mikro bisa dijadikan fokus oleh kubu non-Jokowi. Selain memuntahkan peluru-peluru 'ekonomi', oposisi di satu sisi harus mampu menyediakan solusi alternatif yang meyakinkan rakyat untuk mengganti presiden pada 2019.
Emrus menambahkan, kubu non-petahana juga harus punya program baru yang mengungguli program Jokowi. Tanpa solusi dan inovasi menurutnya masyarakat tak akan simpati.
"Politik itu bukan cuma masalah memenangkan suatu kontestasi demokrasi tetapi sejauh mana bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan sekaligus memberikan pendidikan politik, kesadaran bernegara, kesadaran berbangsa, kesadaran akan ideologi negara itu," imbuhnya.
Mengenai solusi ini, Djayadi melihat bahwa pihak oposisi sejauh ini belum menunjukkan paket-paket ekonomi baru sebagai solusi alternatif. Mereka masih sekadar memperlihatkan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya sudah diketahui publik.
"Sepanjang belum ada alternatif dan sepanjang ekonominya, terutama inflasinya masih rendah seperti sekarang, isu ekonomi tidak akan terlalu mampu menggoyang pertahanan. Paling jauh yang bisa dilakukan oleh oposisi adalah mengkonsolidasi para pendukungnya yang memang sudah anti petahana," lanjut Djayadi.
Untuk mengantisipasi serangan tersebut, Emrus dan Djayadi sama-sama menilai bahwa kubu Jokowi wajib menunjukkan keberhasilan yang telah dicapai selama memerintah. Petahana juga perlu meyakinkan publik bahwa program ekonominya berjalan baik di sisa masa jabatan.
"(Kubu Jokowi) secepat mungkin harus menyelesaikan program yang bisa menyelesaikan atau memperbaiki situasi ekonomi masyarakat di bidang harga sembako, pengangguran, mengurangi orang miskin dan menciptakan lapangan kerja," ujar Djayadi. (osc)
Pun demikian ketika SBY bertemu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sehari sebelumnya, mereka juga tak menyinggung isu SARA maupun politik identitas. Keduanya justru menyoroti permasalahan ekonomi di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
SBY menyinggung masalah pertumbuhan ekonomi, program pengurangan kemiskinan, lapangan kerja, dan melemahnya nilai rupiah beberapa pekan terakhir. Sementara Prabowo menyentil masalah BUMN yang punya utang besar pada luar negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menilai pilihan isu ekonomi memang normal digunakan untuk melawan petahana pada Pilpres 2019. Soal moncer atau tidaknya topik tersebut menyandung petahana tergantung seberapa baik data terkait kekurangan-kekurangan dalam pemerintahan Jokowi bisa dibuktikan pada masyarakat.
"Ya berhasil atau enggaknya tergantung situasi ekonomi ke depan. Kalau situasi ekonomi memburuk misalnya dolar jadi Rp20.000 atau Rp18.000 itu akan berpengaruh buruk, itu bisa menggoyang petahana," kata Djayadi kepada CNNIndonesia.com.
Terlepas dari kondisi ekonomi ke depan, Djayadi mengungkap bahwa kelemahan pemerintah Jokowi-JK di bidang ekonomi ada di persepsi masyarakat terhadap sektor mikro. Hanya aspek ekonomi seperti pembangunan infrastruktur, akses terhadap layanan kesehatan, dan pendidikan yang mendapatkan evaluasi baik dari rakyat.
"Bidang yang terkait dengan kehidupan ekonomi sehari-hari seperti harga bahan kebutuhan pokok, kemudian tersedianya lapangan kerja, mengatasi kemiskinan, banyaknya pengangguran itu masih campuran antara positif dan negatif," kata Djayadi.
 Ketum Demokrat SBY dan Ketum PAN Zulkifli Hasan melakukan pertemuan, Rabu (25/7) lalu. (CNN Indonesia/Andry Novelino). |
Ketidakpuasan masyarakat pada bidang ekonomi, khususnya sektor mikro bisa dijadikan fokus oleh kubu non-Jokowi. Selain memuntahkan peluru-peluru 'ekonomi', oposisi di satu sisi harus mampu menyediakan solusi alternatif yang meyakinkan rakyat untuk mengganti presiden pada 2019.
Emrus menambahkan, kubu non-petahana juga harus punya program baru yang mengungguli program Jokowi. Tanpa solusi dan inovasi menurutnya masyarakat tak akan simpati.
"Politik itu bukan cuma masalah memenangkan suatu kontestasi demokrasi tetapi sejauh mana bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan sekaligus memberikan pendidikan politik, kesadaran bernegara, kesadaran berbangsa, kesadaran akan ideologi negara itu," imbuhnya.
"Sepanjang belum ada alternatif dan sepanjang ekonominya, terutama inflasinya masih rendah seperti sekarang, isu ekonomi tidak akan terlalu mampu menggoyang pertahanan. Paling jauh yang bisa dilakukan oleh oposisi adalah mengkonsolidasi para pendukungnya yang memang sudah anti petahana," lanjut Djayadi.
Untuk mengantisipasi serangan tersebut, Emrus dan Djayadi sama-sama menilai bahwa kubu Jokowi wajib menunjukkan keberhasilan yang telah dicapai selama memerintah. Petahana juga perlu meyakinkan publik bahwa program ekonominya berjalan baik di sisa masa jabatan.
"(Kubu Jokowi) secepat mungkin harus menyelesaikan program yang bisa menyelesaikan atau memperbaiki situasi ekonomi masyarakat di bidang harga sembako, pengangguran, mengurangi orang miskin dan menciptakan lapangan kerja," ujar Djayadi. (osc)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK