PDIP Jamin Koalisi Jokowi Solid Usai Pertemuan SBY-Prabowo

Tiara Sutari & Ramadhan Rizki, CNN Indonesia | Jumat, 27/07/2018 05:08 WIB
PDIP Jamin Koalisi Jokowi Solid Usai Pertemuan SBY-Prabowo Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan pertemuan SBY-Prabowo tak mempengaruhi soliditas koalisi pendukung Jokowi. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan pertemuan antara Ketua Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu tak mempengaruhi soliditas antar partai koalisi pendukung Joko Widodo.

"Kami tetap solid di dalam memberikan dukungan kepada pak Jokowi, kami tidak ada masalah di situ," ujar Hasto saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (26/7).

Hasto menyampaikan itu untuk merespons politikus PKS Fahri Hamzah yang meyakini bakal ada partai anggota koalisi pendukung Jokowi yang keluar usai pertemuan SBY-Prabowo.


Fahri beralasan pertemuan antara SBY dengan Prabowo bukan sekadar pertemuan antara dua tokoh. Pertemuan yang turut dihadiri sejumlah petinggi dua partai itu dinilai punya wibawa dibanding pertemuan lain.

"Saya kira itu (pertemuan SBY-Prabowo) berpengaruh besar pada koalisinya Pak Jokowi. Saya agak yakin dari enam (parpol) itu banyak yang pindah," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/7).

Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang akan didukung oleh PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, Hanura, PPP, dan PKB.

Hasto mengatakan soliditas partai koalisi dapat dilihat dari keakraban keenam ketua umum parpol itu saat menghadiri jamuan makan malam oleh Jokowi di Istana Bogor beberapa waktu lalu.

Selain itu, ia mengatakan bahwa elektabilitas Jokowi yang tinggi dan stabil serta kinerja pemerintahan selama empat tahun terakhir ini menjadi salah satu perekat soliditas antar ketua parpol untuk merapatkan barisan mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

"Melihat kepemimpinan pak Jokowi dengan baik bisa diterima rakyat, dan elektablitas beliau tinggi meskipun memiliki masalah yang tidak ringan jadi alasan soliditas mereka," ujarnya.

Hasto lantas mengatakan bahwa keenam parpol koalisi pendukung Jokowi itu telah memenuhi syarat untuk membentuk pemerintahan yang efektif di periode kedua mendatang jika Jokowi terpilih kembali di periode kedua.

"Jumlah pendukung sekarang sudah lebih dari 60 persen dan memenuhi syarat terciptanya pemerintahan yang efektif dan stabil," ujar dia.

Cawapres Jokowi

Terpisah, Wakil Sekertaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi mengatakan dinamika politik dalam koalisi pendukung oleh Joko Widodo menjelang Pilpres 2019 sangat berbeda dengan SBY saat akan mencalonkan diri pada periode kedua jabatannya di 2009 lalu.

Didi mengklaim lebih berani mengumumkan nama pendampingnya jauh sebelum masa pendaftaran. Hal itu tidak dilakukan oleh Jokowi.

"Pada 2009 Pak SBY jauh sebelum pendaftaran sudah umumkan nama Budiono. Sedangkan Pak Jokowi justru menunggu injury time," kata Didi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Padahal kata Didi mengumumkan calon pendamping jauh sebelum masa pendaftaran dianggap penting agar masyarakat bisa menilai kapasitas calon wakil pemimpin negara itu.

"Tidak usah lah menunggu dua pekan atau sehari sebelum masa pendaftaran habis," kata dia.

Dia pun menilai Jokowi dan partai koalisinya seolah ingin membuat masyarakat sibuk untuk menebak-nebak, bukannya mengajak warga menilai kapasitas cawapresnya.

"Masyarakat malah suruh menebak kucing dalam karung," kata dia.

Untuk itu, Didi meminta agar Jokowi segera mengumumkan cawapres yang akan mendampinginya dalam perhelatan Pilpres 2019 mendatang.

"Jangan biarkan ketidakpastian ini menjadi tidak pasti, pak Jokowi yang jumlahnya paling besar kenapa ragu-ragu ini akan lebih jelas dan memberikan kepastian," kata Didi.



(wis/wis)