PN Jaksel Putuskan Nasib Jamaah Anshor Daulah Hari Ini
Martahan Sohuturon | CNN Indonesia
Selasa, 31 Jul 2018 09:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan atau vonis atas tuntutan jaksa terhadap kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) pimpinan Zainal Anshori alias Abu Fahry alias Qomaruddin bin M. Ali hari ini, Selasa (31/7).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut JAD sebagai kelompok yang melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
JPU pun meminta Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan JAD pidana denda sebesar Rp5 juta serta membekukan dan menyatakan JAD sebagai korporasi terlarang terhadap organisasi lain yang berafiliasi kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) atau Al-Dawla Al-Sham (DAESH) atau Islamic State of Iraq and Levant(ISIL) atau Islamic State (IS).
Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Indra Jafar mengatakan pihaknya menerjunkan sebanyak 200 personel untuk mengamankan kegiatan pembacaan putusan terhadap JAD yang dimulai pukul 09.00 WIB.
Ia mengatakan pengamanan akan diterapkan di empat titik yakni ruang sidang, sekitar ruang sidang, pelataran kantor, dan di luar PN Jakarta Selatan.
"Kami mengamankan putusan JAD jad hari ini Kekuatan 200 orang sudah disebar sebagaian," kata Indra kepada wartawan di PN Jakarta Selatan pada Selasa (31/7).
Dalam sidang sebelumnya, JAD membantah menjadi dalang sejumlah aksi terorisme yang terjadi di Indonesia.
Kuasa hukum JAD, Asludin Hatjani dalam nota pembelaan atau pleidoinya menyatakan aksi terorisme yang dilakukan sejumlah anggota JAD dilakukan tanpa sepengetahuan JAD secara kelompok atau organisasi.
Ia mengatakan tindakan yang dilakukan oleh anggota JAD tidak sesuai dengan tujuan pendirian JAD yakni menghimpun orang-orang yang sepaham dengan khilafah untuk berangkat dan membantu perjuangan di Suriah.
"Sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan jelas sekali terdakwa (JAD) tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anggotanya," ucap Asludin saat membacakan pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 27 Juli 2018.
(kid/sur)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut JAD sebagai kelompok yang melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
JPU pun meminta Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan JAD pidana denda sebesar Rp5 juta serta membekukan dan menyatakan JAD sebagai korporasi terlarang terhadap organisasi lain yang berafiliasi kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) atau Al-Dawla Al-Sham (DAESH) atau Islamic State of Iraq and Levant(ISIL) atau Islamic State (IS).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan pengamanan akan diterapkan di empat titik yakni ruang sidang, sekitar ruang sidang, pelataran kantor, dan di luar PN Jakarta Selatan.
Dalam sidang sebelumnya, JAD membantah menjadi dalang sejumlah aksi terorisme yang terjadi di Indonesia.
Kuasa hukum JAD, Asludin Hatjani dalam nota pembelaan atau pleidoinya menyatakan aksi terorisme yang dilakukan sejumlah anggota JAD dilakukan tanpa sepengetahuan JAD secara kelompok atau organisasi.
Ia mengatakan tindakan yang dilakukan oleh anggota JAD tidak sesuai dengan tujuan pendirian JAD yakni menghimpun orang-orang yang sepaham dengan khilafah untuk berangkat dan membantu perjuangan di Suriah.
"Sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan jelas sekali terdakwa (JAD) tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anggotanya," ucap Asludin saat membacakan pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 27 Juli 2018.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK