Eks Pejabat Kementan Didakwa Korupsi Pupuk Hayati

Jakarta, CNN Indonesia -- Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk hayati APBN 2013 di Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Eko Mardiyanto menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu ini (1/8).

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Eko yang merupakan mantan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Ditjen Hortikultura merekayasa pengadaan pupuk.

"Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu merekayasa kegiatan pengadaan fasilitas sarana budidaya pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan mengarahkan ke spesifikasi pupuk merek Rhizagold," kata jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (1/8).

Jaksa menyatakan Eko bersama dengan Dirut PT Hidayah Nur Wahana (HNW), Sutrisno, dengan sengaja mendesain spesifikasi pupuk dengan merek Rhizagold.

Lihat juga: Korupsi Pupuk, Anak Buah Eks Pejabat Kementan Ditahan KPK

Keduanya dianggap melakukan penggelembungan harga pupuk, yang awalnya sebesar 50ribu kilogram menjadi 225ribu kilogram.

Jaksa juga menjelaskan pada saat Eko menjabat menjadi PPK Ditjen Hortikultura pada 2012 mengadakan rapat mengenai anggaran, untuk menentukan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atas pengadaan pupuk microhirza. Pada rapat tersebut anggaran yang ditetapkan sekitar Rp3 miliar.

"Namun pada saat diajukan kepada Hasanuddin Ibrahim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menolak usulan tersebut dan menaikan nilai pengadaan pupuk cendawan penyubur akar menjadi 225ribu kg senilai Rp 18miliar," kata jaksa.

Setelah anggaran ditetapkan, Sutrisno meminta Ahmad Yani menghubungi Dirut PT Karya Muda Jaya Subhan untuk meminjam perusahaanya guna mengikuti lelang pengadaan proyek tersebut. Kemudian pelelangan tersebut dimenangkan oleh perusahaan Subhan yang telah dipinjam oleh Sutrisno.

Lihat juga: KPK Diminta Telusuri Celah Korupsi Pupuk Bersubsidi

"Akibat dari perbuatan terdakwa terdakwa Dirjen Hortikultura telah memperkaya diri sendiri dengan sejumlah Rp 1miliar, sedangkan terdakwa Dirut HNW menerima uang sejumlah Rp 7 miliar," kata jaksa.

Jaksa mendakwa keduanya melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Jo Pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (ayp/gil)