PKS Prioritaskan Rekomendasi Ijtima Ulama di Pilpres 2019

Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Kamis, 02 Agu 2018 01:45 WIB
Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal menegaskan partainya tetap memprioritaskan rekomendasi ijtima ulama untuk menghadapi pilpres 2019.
Sekjen PKS Mustafa Kamal. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal menegaskan partainya tetap memprioritaskan rekomendasi ijtima ulama untuk menghadapi pilpres 2019 mendatang.

Dia mengutarakan hal tersebut usai bertemu dengan sekjen Partai Gerindra, Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Hasil ijtima ulama adalah merekomendasikan pasangan Prabowo Subianto-ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri atau Prabowo-Ustaz Abdul Somad.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


"Kami bersama umat, bersama ulama, bersama rakyat Indonesia untuk bangsa Indonesia yang lebih baik," ucap Mustafa di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (1/8).

Mustafa enggan membeberkan isi pertemuan dengan sekjen Gerindra, Demokrat dan PKS. Dia menganggap pertemuan tersebut sebatas bagian dari komunikasi politik yang terus dilakukan.

Dia tidak mengiyakan apakah cawapres bagian dari pembicaraan antara keempat sekjen. Mustafa juga enggan menjabarkan hasil atau kesepakatan yang terjalin dalam pertemuan.

"Pokoknya PKS memegang teguh menjunjung tinggi rekomendasi ijtima ulama. Sudah itu saja," ucap Mustafa.


Sekjen Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN bertemu di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Kemang Selatan, Jakarta Selatan. Semua sekjen hadir, antara lain Ahmad Muzani, Hinca Panjaitan, Mustafa Kamal, dan Eddi Soeparno.

Sebelum pertemuan berlangsung, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bakal melanjutkan apa yang sebelumnya dibicarakan oleh Ketua Umum Gerindra, PKS, dan PAN di kawasan Prapanca, Jakarta Selatan, Selasa malam (31/7).

Dia mengklaim tidak ada pembahasan soal nama-nama cawapres. Selain itu, dia juga menampik sekjen empat partai mendiskusikan pembagian kekuasaan di pemerintahan selanjutnya jika memenangkan Pilpres 2019.

"Karena itu kewenangan ketua umum," ujar Muzani.
(pmg)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER