Banser Akan Kawal Imbauan MUI Jabar Soal #2019GantiPresiden
Dika Dania Kardi | CNN Indonesia
Kamis, 02 Agu 2018 12:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Satkorwil Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nadhlatul Ulama (NU) Jawa Barat mengapresiasi dan siap mengawal imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat terkait aksi #2019GantiPresiden di wilayah tersebut.
Ia mengatakan pihaknya akan mengawal amanat serta imbauan dari MUI Jawa Barat karena hal itu erat kaitannya dengan kemaslahatan masyarakat Jawa Barat.
"Ini sudah kewajiban kami Banser sebagai bentengnya ulama mengawal amanat MUI itu," ujar Komandan Banser NU Jabar Yudi Nurcahyadi di Bandung, Kamis (2/8) seperti dikutip dari Antara.
Sehari sebelumnya, Sekretaris Umum MUI Jawa Barat, Rafani Akhyar menyatakan imbauan agar semua pihak bisa menahan diri terkait dinamika politik jelang pemilu dan pilpres 2019. Salah satunya terkait dengan keberadaan kelompok yang mengusung tanda pagar (#) 2019 ganti presiden.
Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, di Jawa Barat akan ada deklarasi ganti presiden pada tanggal 11 Agustus 2018 di Kota Bandung berbarengan dengan rangkaian acara kegiatan Asian Games 2018 yaitu pawai obor Asian Games.
"Sehingga tekait dengan rencana deklarasi tagar gantipresiden di Jawa Barat yang momentumnya bertepatan dengan penyelenggaraan Asian Games 2018, MUI Jawa Barat mengimbau, sekali lagi agar semua pihak dapat menahan diri dan memilih untuk tidak melaksanakan kegiatan baik yang pro, maupun yang kontra, deklarasi #GantiPresiden tersebut sehingga kondusifitas wilayah Jawa Barat dapat kita jaga secara bersama-sama," tutur Rafani, Rabu (1/8).
Terkait imbauan tersebut, Yudi Nurcahyadi mengatakan Banser akan mengalau setiap aksi yang menimbulkan konflik sosial di wilayah provinsi tersebut.
"Jadi segala bentuk aksi yang akan memicu konflik sosial, akan kami halau. Apalagi jika digeser ke Jawa Barat," kata Yudi.
Dia mengatakan bukan hanya imbauan yang dikeluarkan MUI Jawa Barat, tetapi tahun 2006 juga MUI mengeluarkan Fatwanya tentang bentuk NKRI dan dasar negara Pancasila. Menurut dia, inti dari fatwa tersebut ialah segala kegiatan yang mengarah ketindakan inkonstitusional tidak bisa dibenarkan karena dasar negara Indonesia menjunjung tinggi falsafah Pancasila.
"Dan aksi ganti presiden 2019 itu lebih dominan pada upaya provokasi terhadap masyarakat, yang arahnya menuju aksi inkontitusional seperti yang terjadi di negara lain menjelang Pemilu," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Yudi, Banser Jawa Barat akan pasang badan jika aksi 2019 ganti presiden tersebut digelar di wilayah Jawa Barat.
"Situasi damai, stabilitas keamanan di Jawa Barat yang utama. Banser Jawa Barat menyatakan siap jadi garda terdepan mengawal kondusifitas tersebut," ujarnya.
Rencana aksi #2019GantiPresiden di Jawa Barat tersebar di media sosial. Dalam poster, disebut aksi akan digelar pada 11 Agustus 2018 berupa orasi di Gerbang Gedung Sate dan long march ke BIP.
Foto aktivis gerakan ini seperti Mardani Ali Sera dan Neno Warisman juga terpampang di poster tersebut. (antara/sur)
Ia mengatakan pihaknya akan mengawal amanat serta imbauan dari MUI Jawa Barat karena hal itu erat kaitannya dengan kemaslahatan masyarakat Jawa Barat.
"Ini sudah kewajiban kami Banser sebagai bentengnya ulama mengawal amanat MUI itu," ujar Komandan Banser NU Jabar Yudi Nurcahyadi di Bandung, Kamis (2/8) seperti dikutip dari Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sehari sebelumnya, Sekretaris Umum MUI Jawa Barat, Rafani Akhyar menyatakan imbauan agar semua pihak bisa menahan diri terkait dinamika politik jelang pemilu dan pilpres 2019. Salah satunya terkait dengan keberadaan kelompok yang mengusung tanda pagar (#) 2019 ganti presiden.
Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, di Jawa Barat akan ada deklarasi ganti presiden pada tanggal 11 Agustus 2018 di Kota Bandung berbarengan dengan rangkaian acara kegiatan Asian Games 2018 yaitu pawai obor Asian Games.
 Salah satu kegiatan kelompok pendukung #2019GantiPresiden di Jakarta, 21 Juli 2018. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Terkait imbauan tersebut, Yudi Nurcahyadi mengatakan Banser akan mengalau setiap aksi yang menimbulkan konflik sosial di wilayah provinsi tersebut.
"Jadi segala bentuk aksi yang akan memicu konflik sosial, akan kami halau. Apalagi jika digeser ke Jawa Barat," kata Yudi.
Dia mengatakan bukan hanya imbauan yang dikeluarkan MUI Jawa Barat, tetapi tahun 2006 juga MUI mengeluarkan Fatwanya tentang bentuk NKRI dan dasar negara Pancasila. Menurut dia, inti dari fatwa tersebut ialah segala kegiatan yang mengarah ketindakan inkonstitusional tidak bisa dibenarkan karena dasar negara Indonesia menjunjung tinggi falsafah Pancasila.
"Dan aksi ganti presiden 2019 itu lebih dominan pada upaya provokasi terhadap masyarakat, yang arahnya menuju aksi inkontitusional seperti yang terjadi di negara lain menjelang Pemilu," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Yudi, Banser Jawa Barat akan pasang badan jika aksi 2019 ganti presiden tersebut digelar di wilayah Jawa Barat.
"Situasi damai, stabilitas keamanan di Jawa Barat yang utama. Banser Jawa Barat menyatakan siap jadi garda terdepan mengawal kondusifitas tersebut," ujarnya.
Rencana aksi #2019GantiPresiden di Jawa Barat tersebar di media sosial. Dalam poster, disebut aksi akan digelar pada 11 Agustus 2018 berupa orasi di Gerbang Gedung Sate dan long march ke BIP.
Foto aktivis gerakan ini seperti Mardani Ali Sera dan Neno Warisman juga terpampang di poster tersebut. (antara/sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK