Bawaslu-KPU Imbau Tak Bawa Atribut Tagar Saat Daftar Capres

Ramadhan Rizki Saputra | CNN Indonesia
Sabtu, 04 Agu 2018 05:21 WIB
Bawaslu dan KPU mengimbau semua pendukung tak menggunakan atribut tanda pagar (tagar) saat pendaftaran capres-cawapres yang dimulai hari ini, Sabtu (4/8).
Relawan #2019GantiPresiden memadati pelataran Monas, di dekat Patung Kuda, Jakarta Minggu (6/5). (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta semua pendukung tak menggunakan atribut provokatif, termasuk yang bertuliskan tanda pagar (tagar) saat pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2019.

"Ya, kayak misalnya tagar-tagar itu harusnya enggak usah [digunakan] kedua belah pihak ini, biar enggak manasin," ujar Ketua Bawaslu Muhammad Afif saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (3/8).

Selama ini tagar #2019gantipresiden identik dengan pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Sedangkan #2019tetapJokowi identik dengan pendukung Presiden Jokowi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Keduanya diunggulkan di sejumlah survei sebagai rival kuat di pemilu 2019.

Meski begitu, Afif mengaku belum memastikan jenis sanksi yang bakal diterima para pendukung capres-cawapres yang menggunakan atribut tersebut.

Warga mengenakan kaus #2019TetapJokowi, di Jakarta, 6 mei.Warga mengenakan kaus #2019TetapJokowi, di Jakarta, 6 mei. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Pihaknya hanya mengantisipasi agar situasi pendaftaran capres-cawapres di kantor KPU tetap berjalan kondustif.

"Bagaimana caranya agar proses pencalonan ini berjalan lancar, untuk menjaga agar suasana tetap kondusif," ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisioner KPU Arief Budiman mengimbau agar para pendukung maupun simpatisan untuk tak menggunakan atribut bernada provokatif.

"Ya, ini sebetulnya imbauan ya. Jadi saya harap semua mematuhi koridor yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan KPU," kata dia.

Arief pun enggan menjelaskan lebih lanjut soal jenis atribut bernada provokatif tersebut.

Imbauan itu, sambungnya, bertujuan untuk mencegah terjadinya permusuhan dan gesekan antarpendukung.

Eks paslon cagub-cawagub Jawa Barat, Sudrajat (kiri)-Ahmad Syaikhu (kanan), di Depok, Senin (14/5). Eks paslon cagub-cawagub Jawa Barat, Sudrajat (kiri)-Ahmad Syaikhu (kanan), di Depok, Senin (14/5). ((ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso))
"Jadi tidak mencela, menghina, begitulah. Jangan sampai nanti kalimat simbil yang justru memicu timbulnya pertikaian di antara kita," ungkapnya.

Penggunaan atribut tagar ini sempat memicu kericuhan antarpendukung dalam debat pilkada Jawa Barat 2018, di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Senin (14/5).

Ketika itu, pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sudrajat-Akhmad Syaikhu dalam pernyataan penutup debat itu menyatakan 2019 akan ganti Presiden jika pihaknya menang. Syaikhu kemudian mengeluarkan kaos bertuliskan #2019Ganti Presiden.

Keriuhan pun terjadi. Paslon lain dan banyak penonton memprotes pernyataan dan aksi pasangan yang didukung Gerindra, PKS, dan PAN itu.

(arh/pmg)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER