Dewan Pertimbangan MUI: Tidak Semua Muslim Masuk Partai Islam
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Selasa, 07 Agu 2018 03:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menegaskan sesama umat Islam agar saling menghargai pilihan politik satu sama lain, khususnya menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Hal itu disampaikan usai menghadiri rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI yang ke-29 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Senin (6/8).
Din mengimbau agar tidak ada penyempitan makna atau reduksi atas pengertian 'Koalisi Keumatan'.
"Tadi banyak dibicarakan agar konsep Keumatan itu tidak disempitkan, tidak direduksi hanya kepada sejumlah daripada umat Islam. Umat Islam 220 juta, jangan direduksi menjadi puluhan juta," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.
Din menuturkan tidak semua umat Islam bergabung atau mendukung partai yang bernafaskan Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Melainkan, umat Islam juga bisa menjadi loyalis partai nasionalis seperti PDI Perjuangan atau Golkar.
"Tidak semua umat Islam berada di partai-partai Islam atau partai-partai berbasis massa Islam. Bahkan, umat menyebar di banyak partai politik, termasuk yang tidak menggunakan nama Islam," kata Din.
Menyikapi tahun politik saat ini, Din mengingatkan semua partai politik sesungguhnya berpotensi membawa kebaikan selama berorientasi pada pembangunan nasional.
Oleh karena itu, Din meminta agar umat Islam tidak terjebak dalam pandangan dikotomi yang kemudian muncul melalui klaim "Jalan Keislaman", "Jalan yang harus ditempuh umat Islam satu-satunya," dan sebagainya.
Sementara, Din menyebut jalan politik adalah jalan yang terbuka dan bisa diisi dengan ruh dan semangat Islam.
"Jadi tidak perlu ada klaim-klaim yang bersifat monopolistik. Insya Allah yang berjuang atas nama Islam akan mewujudkan cita-cita Islam, yang berjuang tidak di partai Islam, sekuler nasionalis juga memperjuangkan cita-cita Islam, asalkan semua berorientasi kepada cita-cita nasional," kata Din.
(pmg)
Hal itu disampaikan usai menghadiri rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI yang ke-29 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Senin (6/8).
Din mengimbau agar tidak ada penyempitan makna atau reduksi atas pengertian 'Koalisi Keumatan'.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi banyak dibicarakan agar konsep Keumatan itu tidak disempitkan, tidak direduksi hanya kepada sejumlah daripada umat Islam. Umat Islam 220 juta, jangan direduksi menjadi puluhan juta," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.
Din menuturkan tidak semua umat Islam bergabung atau mendukung partai yang bernafaskan Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Melainkan, umat Islam juga bisa menjadi loyalis partai nasionalis seperti PDI Perjuangan atau Golkar.
Menyikapi tahun politik saat ini, Din mengingatkan semua partai politik sesungguhnya berpotensi membawa kebaikan selama berorientasi pada pembangunan nasional.
Oleh karena itu, Din meminta agar umat Islam tidak terjebak dalam pandangan dikotomi yang kemudian muncul melalui klaim "Jalan Keislaman", "Jalan yang harus ditempuh umat Islam satu-satunya," dan sebagainya.
Sementara, Din menyebut jalan politik adalah jalan yang terbuka dan bisa diisi dengan ruh dan semangat Islam.
"Jadi tidak perlu ada klaim-klaim yang bersifat monopolistik. Insya Allah yang berjuang atas nama Islam akan mewujudkan cita-cita Islam, yang berjuang tidak di partai Islam, sekuler nasionalis juga memperjuangkan cita-cita Islam, asalkan semua berorientasi kepada cita-cita nasional," kata Din.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK