Sebut Sandi Negarawan, Gerindra Nilai Isu Mahar Hoaks

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menilai isu mahar politik yang menerpa Sandiaga Salahudin Uno (Sandi) adalah contoh hoaks atau kabar bohong untuk menjelekkan lawan politik. Padahal, Sandi disebutnya merupakan seorang negarawan.

Ini disampaikannya dalam diskusi bertajuk "Hoax dan Pemilu 2019" yang digelar di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (14/8).

"Isu mahar Rp500 M ke PKS, Rp500 M ke PAN itu adalah contoh hoax yang kekinian, yang memang ini mendiskreditkan pasangan Prabowo dan Sandi," kata Andre, yang juga menjabat Wakil Sekjen Partai Gerindra itu.

Lihat juga: Relawan Jokowi Laporkan Dugaan Mahar Rp500 M Sandi ke Bawaslu

Menurut Andre, setiap transaksi saat ini akan dicatat dan diketahui oleh institusi yang terkait. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini untuk mencegah terjadinya transaksi ilegal.

Selama ini, kata Andre, KPK selalu memantau setiap transaksi yang mencurigakan. Sedianya KPK juga tahu jika pun ada transaksi terkait mahar Politik tersebut.

"Kita tiap minggu menyaksikan KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada kepala daerah, kepala daerah yang menerima uang untuk ikut Pilkada. Tiap minggu kita saksikan. Itu transaksinya 500 juta, 1M," kata Andre.

Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade bersama pimpinan FPI Rizieq Shihab, di Mekkah, beberapa waktu lalu. (Dok. Andre Rosiade)

"Bahkan temen-temen kalau ambil uang di bank saja, Rp100 juta saja kita harus isi formulir. Mau ambil uang atau mentransfer Rp100 juta harus isi formulir karena harus dilaporkan ke PPATK apa masuk akal transkasi Rp1 T itu tidak diketahui oleh KPK. maupun PPATK maupun OJK," tambah dia.

Klaim Negarawan

Menurut Andre, Sandi telah menunjukkan sikap kenegarawanan ketika akan dipilih menjadi cawapres oleh Prabowo, yakni mengundurkan diri dari jabatannya.

Lihat juga: Gerindra Duga Isu Mahar Rp500 Miliar Ditunggangi Kepentingan

Hal ini berbeda dari sikap yang ditunjukkan Joko Widodo (Jokowi) pada 2014. Saat itu, Jokowi, yang masih menjabat GUbernur DKI Jakarta, hanya mengambil cuti saat ikut berkompetisi di Pilpres 2014.

Jokowi, kata dia, mencari aman terkait jabatan Pemerintahan. Dengan hanya mengambil cuti, jelasnya, mantan Walikota Solo itu berpeluang tetap menjabat Gubernur DKI Jakarta jika kalah dalam pemilihan pilpres 2014.

"Bang sandi memberikan contoh baru bagi bangsa Indonesia yang gagal dicontohkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi 2014 menjadi Capres RI beliau cuti dari Gubernur DKI karena takut kalah. Kalau kalah kan bisa kembali jadi Gubernur," kata Andre.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief (tengah), di Jakarta, Jumat (10/8). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

"Bang Sandi memberikan contoh kenegarawanannya kepada bangsa kita bahwa beliau berpindah jabatan [maka] beliau mundur [dari kursi DKI-2]," tambah Andre.

Sebelumnya, politikus Partai Demokrat Andi Arief mencuitkan soal 'Jenderal Kardus' yang ditujukan kepada Prabowo Subianto. Sebab, ia lebih memilih Sandi sebagai cawapres karena mampu membeli suara PAN dan PKS dengan nilai mahar masing-masing Rp500 miliar.

Sandi sebelumnya telah merespons isu ini dengan menyebutnya sebagai bagian dari dinamika kampanye. Sandi mengatakan yang terpenting setelah deklarasi pencapresan Prabowo dan dirinya adalah menyatukan seluruh kekuatan partai pendukung.

Lihat juga: Jika Mahar Sandi Terbukti, PKS-PAN Tak Bisa Ikut Pilpres

"Itu dinamika yang harus kita syukuri, sekarang Demokrat sudah bergabung dan kita sama-sama ingin united we stand," kata Sandi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/8).

(arh/sur)