Anies Coret Anggaran Selter, Warga Bukit Duri Kecewa
Dhio Faiz | CNN Indonesia
Selasa, 14 Agu 2018 20:29 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencoret anggaran pembangunan hunian sementara (selter) di Bukit Duri, Jakarta Selatan dalam anggaran penerimaan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2018.
Dalam dokumen Pembahasan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2018 yang diterima CNNIndonesia.com, anggaran Rp5,98 miliar itu dicoret karena tak ada lahan.
"Tidak ada lokasi yang memadai dibangun selter, tadinya kan maunya jangan jauh dari situ. Tapi ternyata tidak ada lokasinya daripada tidak bisa dilaksanakan dan jadi Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran), lebih baik kita matikan saja," kata Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Meli Budiastuti di Balai Kota Jakarta, Selasa (14/8).
Meli mengatakan Pemprov DKI akan mengajukan opsi ke Anies untuk membangun selter di Pasar Rumput.
Namun, Anies belum memberikan 'lampu hijau' hingga saat ini atas opsi tersebut.
"Kalau lahannya tidak ada, mau bagaimana? Kalau tidak ada yang tersedia untuk dibangun rusun tentu kami cari lokasi terdekat. Pasar Rumput itu termasuk yang terdekat," imbuhnya.
Dihubungi terpisah, Koordinator Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi mengungkapkan kekecewaan atas keputusan itu.
Ia yang selama ini mendampingi warga gusuran di Bukit Duri mengatakan keputusan baru ini bertolak belakang dengan janji Anies di awal masa jabatannya.
"Agak tidak masuk akal, kan di tempat kami digusur habis, tidak ada lahan seperti di Kampung Akuarium. Dengan alasan tidak ada lahan tidak dibangun apa-apa. Uang juga tidak jadi diganti, itu solusi yang aneh," kata Sandyawan saat dihubungi, Selasa (14/8).
Sandyawan berujar ada sekitar 279 kepala keluarga yang menjadi korban gusuran di Bukit Duri. Hingga saat ini mereka tak memiliki tempat tinggal tetap.
Menurutnya, warga Bukit Duri mengontrak dengan uang sendiri. Uang kompensasi mengontrak rumah yang dijanjikan Anies dan jajarannya pun tak kunjung turun hingga saat ini.
"Ya sudah kalau memang itu keputusan Pemprov DKI. Tapi kok, itu bertentangan dengan janji Pak Gubernur, ya? Coba tanyakan ke Pak Gubernur," ucapnya.
Sebelumnya, pada akhir 2017 lalu warga Bukit Duri memenangkan gugatan class action atas penggusuran di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2016.
Lalu Anies menjanjikan untuk melakukan penataan di Bukit Duri dengan membangun shelter. Ia juga menjanjikan akan memberi dana kompensasi bagi warga Bukit Duri yang mengontrak dengan uang sendiri.
(pmg/sur)
Dalam dokumen Pembahasan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2018 yang diterima CNNIndonesia.com, anggaran Rp5,98 miliar itu dicoret karena tak ada lahan.
"Tidak ada lokasi yang memadai dibangun selter, tadinya kan maunya jangan jauh dari situ. Tapi ternyata tidak ada lokasinya daripada tidak bisa dilaksanakan dan jadi Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran), lebih baik kita matikan saja," kata Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Meli Budiastuti di Balai Kota Jakarta, Selasa (14/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meli mengatakan Pemprov DKI akan mengajukan opsi ke Anies untuk membangun selter di Pasar Rumput.
Namun, Anies belum memberikan 'lampu hijau' hingga saat ini atas opsi tersebut.
Dihubungi terpisah, Koordinator Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi mengungkapkan kekecewaan atas keputusan itu.
Lihat juga:Sandi Ancam Bongkar Rumah Warga Taman Kota |
Ia yang selama ini mendampingi warga gusuran di Bukit Duri mengatakan keputusan baru ini bertolak belakang dengan janji Anies di awal masa jabatannya.
"Agak tidak masuk akal, kan di tempat kami digusur habis, tidak ada lahan seperti di Kampung Akuarium. Dengan alasan tidak ada lahan tidak dibangun apa-apa. Uang juga tidak jadi diganti, itu solusi yang aneh," kata Sandyawan saat dihubungi, Selasa (14/8).
 Suasana pembacaan putusan sidang gugatan class action warga Bukit Duri, di PN Jakarta Pusat. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Menurutnya, warga Bukit Duri mengontrak dengan uang sendiri. Uang kompensasi mengontrak rumah yang dijanjikan Anies dan jajarannya pun tak kunjung turun hingga saat ini.
"Ya sudah kalau memang itu keputusan Pemprov DKI. Tapi kok, itu bertentangan dengan janji Pak Gubernur, ya? Coba tanyakan ke Pak Gubernur," ucapnya.
Sebelumnya, pada akhir 2017 lalu warga Bukit Duri memenangkan gugatan class action atas penggusuran di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2016.
Lalu Anies menjanjikan untuk melakukan penataan di Bukit Duri dengan membangun shelter. Ia juga menjanjikan akan memberi dana kompensasi bagi warga Bukit Duri yang mengontrak dengan uang sendiri.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK