Nasib Polri Usai Ditinggal Satu 'Matahari Trunojoyo'
Martahan Sohuturon | CNN Indonesia
Rabu, 15 Agu 2018 15:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisaris Jenderal Pol Syafruddin resmi meninggalkan jabatan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri). Kini, ia mengemban tugas baru sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.
Perubahan pun dipastikan terjadi di dalam tubuh Polri, minimal pada sosok pendamping Jenderal Tito Karnavian memimpin Korps Bhayangkara.
Selain itu, perubahan juga akan terjadi pada situasi kepemimpinan di tubuh Polri, 'apakah bersifat tunggal dengan taat pada satu komando atau tidak'. Hal ini diperkirakan terjadi mengingat saat bersama Syafruddin Tito disebut memiliki faksi atau poros yang berbeda.
Sejumlah kalangan menyebut terdapat tiga poros dengan pemimpin yang berbeda-beda di tubuh Polri yaitu Syafruddin, Tito, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purnawirawan) Budi Gunawan. Ketiga sosok pemipin poros itu itu pun disebut dengan istilah 'Matahari Trunojoyo'.
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengatakan perbedaan poros antara Tito dan Syafruddin terlihat dalam regenerasi di tubuh Polri.
Ia menilai regenerasi dengan pola nepotisme sangat terlihat dalam penunjukan pejabat di era kepemimpinan Tito dan Syafruddin yang tidak menerapkan kriteria atau standar tertentu.
"Pola regenerasi belum tampak menuju arah yang lebih baik, yang tampak nepotisme dan pendekatan kelompok sangat terlihat. Tak ada kriteria yang menjadi ukuran, siapa untuk menduduki jabatan apa," kata Bambang saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Rabu (15/8).
Dia pun menerangkan, tarik ulur antara poros keduanya juga terus terjadi di tengah upaya Tito 'bermain' dengan kelompoknya sendiri.
Bahkan, Bambang mempertanyakan, pola pembinaan karier di tubuh Polri yang dinilainya masih jauh dari unsur profesionalitas pada era kepemimpinan Tito dan Syafruddin. Menurutnya, pola-pola seperti itu harus dihindari lewat pembuatan sistem yang lebih baik.
"Apakah pembinaan karier di Polri masih mengedepakan kedekatan, likes and dislikes, atau lebih mengedepankan profesionalitas? Sepertinya kok masih jauh," ucap dia.
Oleh karena itu, menurut dia, perubahan situasi kepemimpinan di tubuh Polri akan tergantung pada sosok yang ditunjuk untuk mengisi jabatan wakapolri nantinya.
Bambang mengatakan sosok wakapolri selanjutnya harus mengedepankan kultur profesionalisme agar tarik ulur antara kelompok Tito dan wakilnya tidak terjadi kembali. Dan, tegasnya, masalah regenerasi yang terjadi pada era kepemimpinan Tito dan Syafruddin pun dapat teratasi.
Menurut Bambang, sosok Wakapolri selanjutnya juga menentukan warisan yang akan ditinggalkan Tito di institusi Polri.
"Pengangkatan wakapolri selanjutnya seharusnya juga lebih mengedepankan kultur profesionalisme di tubuh Polri sendiri. Bila tidak, tarik ulur antarkelompok Tito dan wakapolri berikutnya akan terus terjadi," tuturnya.
Sebelumnya, setelah Syafruddin dilantik sebagai menteri di Istana Negara, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal mengatakan jabatan wakapolri terbuka bagi polisi berpangkat komisaris jenderal (komjen) ataupun inspektur jenderal (irjen).
Ia mengatakan penunjukan wakapolri merupakan hak prerogatif seorang kapolri.
"Bisa dari (jenderal bintang) dua atau tiga. Kalau sudah bintang itu tidak mengikuti mekanisme yang ada kepangkatan," kata Iqbal di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Rabu (15/8).
Selain Syafruddin, anggota Polri yang kini berpangkat komjen berjumlah delapan orang yaitu Putut Eko Bayu Seno, Moechgiyarto, Ari Dono Sukmanto, Heru Winarko, Lutfi Lubihanto, Unggung Cahyono, Suhardi Alius, dan Mochamad Iriawan. Mereka semua berpotensi untuk mengisi jabatan wakapolri yang masih kosong saat ini.
Sementara itu, terdapat puluhan anggota Polri kini berpangkat irjen. Namun, satu nama yang santer dikabarkan menjadi calon kuat pengganti Syafruddin, yakni Idham Azis, sosok Kapolda Metro Jaya saat ini. (kid/osc)
Perubahan pun dipastikan terjadi di dalam tubuh Polri, minimal pada sosok pendamping Jenderal Tito Karnavian memimpin Korps Bhayangkara.
Selain itu, perubahan juga akan terjadi pada situasi kepemimpinan di tubuh Polri, 'apakah bersifat tunggal dengan taat pada satu komando atau tidak'. Hal ini diperkirakan terjadi mengingat saat bersama Syafruddin Tito disebut memiliki faksi atau poros yang berbeda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengatakan perbedaan poros antara Tito dan Syafruddin terlihat dalam regenerasi di tubuh Polri.
"Pola regenerasi belum tampak menuju arah yang lebih baik, yang tampak nepotisme dan pendekatan kelompok sangat terlihat. Tak ada kriteria yang menjadi ukuran, siapa untuk menduduki jabatan apa," kata Bambang saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Rabu (15/8).
Dia pun menerangkan, tarik ulur antara poros keduanya juga terus terjadi di tengah upaya Tito 'bermain' dengan kelompoknya sendiri.
Bahkan, Bambang mempertanyakan, pola pembinaan karier di tubuh Polri yang dinilainya masih jauh dari unsur profesionalitas pada era kepemimpinan Tito dan Syafruddin. Menurutnya, pola-pola seperti itu harus dihindari lewat pembuatan sistem yang lebih baik.
"Apakah pembinaan karier di Polri masih mengedepakan kedekatan, likes and dislikes, atau lebih mengedepankan profesionalitas? Sepertinya kok masih jauh," ucap dia.
 Regenerasi di tubuh Polri diminta menghindari proses nepotisme tanpa kecuali. (CNNIndonesia/Safir Makki) |
Oleh karena itu, menurut dia, perubahan situasi kepemimpinan di tubuh Polri akan tergantung pada sosok yang ditunjuk untuk mengisi jabatan wakapolri nantinya.
Bambang mengatakan sosok wakapolri selanjutnya harus mengedepankan kultur profesionalisme agar tarik ulur antara kelompok Tito dan wakilnya tidak terjadi kembali. Dan, tegasnya, masalah regenerasi yang terjadi pada era kepemimpinan Tito dan Syafruddin pun dapat teratasi.
Menurut Bambang, sosok Wakapolri selanjutnya juga menentukan warisan yang akan ditinggalkan Tito di institusi Polri.
"Pengangkatan wakapolri selanjutnya seharusnya juga lebih mengedepankan kultur profesionalisme di tubuh Polri sendiri. Bila tidak, tarik ulur antarkelompok Tito dan wakapolri berikutnya akan terus terjadi," tuturnya.
 Komjen Pol Syafruddin membaca sumpah di depan Presiden RI Joko Widodo saat dilantik menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Istana Negara, Jakarta, 15 Agustus 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki) |
Sebelumnya, setelah Syafruddin dilantik sebagai menteri di Istana Negara, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal mengatakan jabatan wakapolri terbuka bagi polisi berpangkat komisaris jenderal (komjen) ataupun inspektur jenderal (irjen).
Ia mengatakan penunjukan wakapolri merupakan hak prerogatif seorang kapolri.
"Bisa dari (jenderal bintang) dua atau tiga. Kalau sudah bintang itu tidak mengikuti mekanisme yang ada kepangkatan," kata Iqbal di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Rabu (15/8).
Selain Syafruddin, anggota Polri yang kini berpangkat komjen berjumlah delapan orang yaitu Putut Eko Bayu Seno, Moechgiyarto, Ari Dono Sukmanto, Heru Winarko, Lutfi Lubihanto, Unggung Cahyono, Suhardi Alius, dan Mochamad Iriawan. Mereka semua berpotensi untuk mengisi jabatan wakapolri yang masih kosong saat ini.
Sementara itu, terdapat puluhan anggota Polri kini berpangkat irjen. Namun, satu nama yang santer dikabarkan menjadi calon kuat pengganti Syafruddin, yakni Idham Azis, sosok Kapolda Metro Jaya saat ini. (kid/osc)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK