Pidato Kritik Zulkifli di Hadapan Jokowi Dianggap Tak Etis

Christie Stefanie | CNN Indonesia

Kamis, 16 Agu 2018 19:10 WIB

Politikus Golkar Misbakhun mengatakan Ketua MPR Zulkifli Hasan seharusnya tidak menyampaikan pidato kenegaraan bernada kritik terhadap pemerintahan Jokowi. — Ketua MPR Zulkifli Hasan dinilai tak etis menyampaikan pidato kenegaraan bernada kritik terhadap pemerintahan Jokowi. (CNN Indonesia)

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar M. Misbakhun menilai pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam sidang tahunan MPR di hadapan Presiden Joko Widodo tidak etis.

Menurutnya, pidato Zulkifli disampaikan dengan nada kritik terhadap pemerintah yang tidak seharusnya diutarakan dalam pidato kenegaraan sebagai ketua lembaga negara.

"Karena dia menggunakan terminologi kampanye, terminologi-terminologi yang digunakan untuk mengkritik pemerintah yang tidak sepantasnya digunakan," kata Misbakhun di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (16/8).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat juga:

Gerindra Anggap Jokowi Tak Tahu Malu Banggakan Perekonomian

Dalam pidato resmi yang disampaikan Kamis pagi, Zulkifli menyoroti persoalan kemiskinan, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga pengelolaan utang pemerintah di tahun keempat kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla.

Terkait nilai tukar rupiah, Ketua Umum PAN ini menilai pemerintah harus segera memulihkan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) yang melebar ke 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Misbakhun Nilai Pidato Zulkifli di Hadapan Jokowi Tak Etis

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar M. Misbakhun. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Mengenai pengelolaan utang, Zulkifli berpendapat pemerintah harus cermat dan terukur. Sebab, pembayaran beban utang Indonesia mencapai enam kali dari dana desa yang setiap tahun diberikan pemerintah.

Lihat juga:

Tepis Jokowi, PKS Klaim Pertumbuhan Ekonomi Belum Berkualitas

Menanggapi pidato itu, Misbakhun berpendapat Zulkifli seharusnya bisa memisahkan posisinya antara Ketua lembaga negara dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Belakangan, PAN menyatakan tak lagi mendukung Presiden Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. PAN juga tak memiliki perwakilan kadernya di Kabinet Kerja.

"Silakan kampanye tetapi jangan menggunakan momentum pidato kenegaraan di acara kenegaraan untuk itu. Dan ini menunjukkan kualitas kenegarawanan ketua MPR tidak dalam sebuah level yang memadai," ucapnya.