Prabowo-Sandi Fokus 'Jual' Program Utang Negara Hingga Impor

bmw, CNN Indonesia | Jumat, 17/08/2018 00:53 WIB
Prabowo-Sandi Fokus 'Jual' Program Utang Negara Hingga Impor Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno mengaku tengah menajamkan sejumlah isu di bidang ekonomi bersama sejumlah petinggi partai termasuk pula calon presiden Prabowo Subianto. Nantinya, isu-isu tersebut akan menjadi titik berat program yang ditawarkan kepada masyarakat selama gelaran Pilpres 2019.

Diketahui, Sandi rapat bersama Prabowo, Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Titiek Soeharto, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Yusuf Muhammad Martak, pengusaha Maher Algadri, serta petinggi Front Pembela Islam Munarman dan Ansufri Sambo.

"Pembahasannya lebih cukup mendalam mengenai ekonomi," kata Sandi di kediaman Prabowo, Jakarta, Kamis malam (16/8).



Sandi, pertama, mengaku membicarakan soal penggunaan utang negara. Dia mengatakan timnya mengkaji bagaimana caranya agar utang negara dapat berkontribusi konkret terhadap penciptaan lapangan pekerjaan yang luas.

Kemudian, Sandi mengatakan rapat di kediaman Prabowo juga membicarakan soal peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sandi mengaku timnya memikirkan bagaimana BUMN bisa optimal menggerakkan ekonomi di dalam negeri. Tentunya yang dapat langsung dirasakan masyarakat di berbagai lapisan. Misalnya, soal bahan pokok. BUMN, kata Sandi, mesti bisa menjamin harga bahan pokok terus-menerus terjangkau.

Perihal impor tidak lepas dari perbincangan. Sandi mengatakan timnya tengah menganalisa bagaimana agar impor betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, jangan sampai impor justru malah membuat masyarakat, terutama pekerja di bidang produksi, menjadi tertekan.


"Masyarakat itu membutuhkan ekonomi yang lebih bergerak dan sesuatu yang sangat konkret," kata Sandi.

Sandi mengatakan penajaman sejumlah isu di bidang ekonomi akan terus dibahas dalam 2-3 minggu ke depan. Dia berharap isu-isu tersebut sudah siap disajikan kepada masyarakat setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan dan memberi nomor urut capres-cawapres pada 20-21 September. (ayp/ayp)