Buruh Tagih Janji Anies soal Upah Minimum di Balai Kota
Dhio Faiz | CNN Indonesia
Kamis, 23 Agu 2018 18:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi janji politik yang pernah disampaikan kepada kaum buruh saat Pilkada DKI Jakarta 2017.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan salah satu hal yang disoroti adalah janji upah minimum yang diingkari Anies.
"Orang kaya silakan jadi kaya, tapi orang miskin dan kurang mampu harus diangkat. Itulah konsep yang ingin diterapkan. Jangan sebatas menerima upah, tapi tidak memiliki daya beli," ucap Said saat ditemui usai menemui Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (23/8).
KSPI pernah mendukung Anies dan meminta upah minimum Rp3,9 juta per bulan. Namun usai terpilih, Anies hanya meneken Rp3.648.035.
Dalam kesempatan itu, kata Said, Anies mengaku masih buta peta dunia tenaga kerja di Jakarta saat itu, sehingga kurang bisa mengamini permintaan buruh.
Selain masalah upah minimum, Said juga membahas kartu pekerja yang dikeluarkan Anies sebagai solusi setelah gagal mengabulkan permintaan upah minimum.
Namun dari target 300 ribu penerima, baru ada tiga ribu buruh yang bersedia menerima kartu tersebut.
"Jumlahnya pasti akan jadi ratusan ribu orang. Dengan demikian kolerasinya dengan APBD. Nah, kita bikin bertahap APBD-nya itu, tapi based on datanya mau dirapikan dulu. Jadi bukan urusan laku tidak laku, tapi pendataannya tidak tepat," lanjutnya.
Sebelumnya, dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 KSPI menandatangani kontrak politik dengan pasangan Anies-Sandi.
Namun hubungan mereka sempat merenggang usai merasa dibohongi Anies usai peraturan upah minimum tak sesuai yang mereka harapkan.
"Hari ini atas nama buruh Jakarta, kami nyatakan cabut mandat untuk Anies-Sandi, gubernur pembohong dan wakil gubernur Jakarta pembohong," kata Said Iqbal dari atas mobil komando dalam aksi demo buruh di Jakarta pada 10 November 2017.
(pmg/gil)
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan salah satu hal yang disoroti adalah janji upah minimum yang diingkari Anies.
"Orang kaya silakan jadi kaya, tapi orang miskin dan kurang mampu harus diangkat. Itulah konsep yang ingin diterapkan. Jangan sebatas menerima upah, tapi tidak memiliki daya beli," ucap Said saat ditemui usai menemui Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (23/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
KSPI pernah mendukung Anies dan meminta upah minimum Rp3,9 juta per bulan. Namun usai terpilih, Anies hanya meneken Rp3.648.035.
Dalam kesempatan itu, kata Said, Anies mengaku masih buta peta dunia tenaga kerja di Jakarta saat itu, sehingga kurang bisa mengamini permintaan buruh.
Namun dari target 300 ribu penerima, baru ada tiga ribu buruh yang bersedia menerima kartu tersebut.
"Jumlahnya pasti akan jadi ratusan ribu orang. Dengan demikian kolerasinya dengan APBD. Nah, kita bikin bertahap APBD-nya itu, tapi based on datanya mau dirapikan dulu. Jadi bukan urusan laku tidak laku, tapi pendataannya tidak tepat," lanjutnya.
Sebelumnya, dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 KSPI menandatangani kontrak politik dengan pasangan Anies-Sandi.
Namun hubungan mereka sempat merenggang usai merasa dibohongi Anies usai peraturan upah minimum tak sesuai yang mereka harapkan.
"Hari ini atas nama buruh Jakarta, kami nyatakan cabut mandat untuk Anies-Sandi, gubernur pembohong dan wakil gubernur Jakarta pembohong," kata Said Iqbal dari atas mobil komando dalam aksi demo buruh di Jakarta pada 10 November 2017.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK