Jakarta, CNN Indonesia --
Idrus Marham resmi menyampaikan pengunduran diri sebagai Menteri Sosial RI kepada Presiden
Joko Widodo. Idrus mengaku menyampaikan beberapa pesan 'terakhir' pada Jokowi saat meninggalkan Istana Negara.
Idrus berpesan agar Jokowi tidak boleh telat menyampaikan bantuan kemanusiaan baik di bidang bencana maupun kemiskinan.
"Nah itu tentu saya tadi juga mengatakan bahwa urusan kemanusiaan, urusan kemiskinan, urusan bencana tidak boleh telat sedikitpun. Karena ini menyangkut urusan kemanusiaan dan nyawa manusia," kata Idrus usai berpamitan dan mengangkut barang pribadinya di Kantor Kemensos RI, Jakarta, Jumat (24/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, Idrus meminta agar dirinya segera dicarikan pengganti. Ia berharap Mensos yang barus bisa langsung bekerja hari ini agar tak ada masalah dalam penanganan kemiskinan dan bencana.
"Di situ saya bilang lebih cepat lebih baik ada yang ganti," lanjutnya.
Idrus pun berpesan pada Jokowi agar prestasi penurunan angka kemiskinan yang disebutnya sudah turun dari dua digit (10,12) menjadi satu digit (9,82) sejak September 2017-Maret 2018 terus dapat ditekan.
"Kita ingin menekan lagi pada September 2018 ini. Kita ingin supaya bisa menjadi 9 persen. Bahkan kalau perlu di bawah ini semua," paparnya.
Selain itu, Idrus juga telah menyampaikan terima kasih pada Jokowi sekaligus permohonan maaf. Dia meminta restu agar bisa menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan baik.
Ungkap Tiga Alasan MundurMantan Sekjen Partai Golkar era Setya Novanto ini mengungkapkan tiga alasannya mundur sebagai Menteri Jokowi di Kabinet Kerja.
Idrus mengaku mengundurkan diri karena kemarin sore baru dapat surat pemberitahuan dari KPK terkait dengan dimulainya penyidikan yang melibatkanannya dengan kasus yang dialami Eni Maulani Saragih dan Johanmes Kotjo.
 Agus Gumiwang gantikan Idrus Marham jadi Menteri Sosial. (CNN Indonesia/Christie Stefanie) |
Alasan pertama, Idrus tak ingin menjadi beban bagi Jokowi yang disebutnya memiliki reputasi serta komitmen tinggi terhadap pemeberantasan korupsi.
"Jadi kalau saya tidak mundur itu sama dengan menyandera. Itu tidak boleh. Karena beliau memiliki reputasi dalam penuntasan korupsi," tuturnya.
Alasan kedua, Idrus mengatakan tak ingin menganggu tugas harian Jokowi yang dinilainya sudah berat. Apalagi, menghadapi tahun politik.
"Tidak mau ganggu konsentrasi Presiden Jokowi dalam melaksanakan tugas tugas keseharian yang tidak ringan, apalagi menghadapi tahun politik pilpres 2019," paparnya.
Sementara alasan ketiga, ia ingin berkonsentrasi pada kasus hukum yang tengah dihadapinya. Dia ingin menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK.
"Karena itu saya ingin berkonsentrasi sebaik baiknya dalam rangka untuk menjalani proses hukum sesuai dengan peraturan yang ada," tandasnya.
Sebelumnya, Idrus telah mengakui bahwa dia menjadi tersangka KPK dalam kasus PLTU Riau-1. Kasus ini melibatkan politikus Golkar Eni Maulana Saragih dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.
(dal/gil)