Fahri Hamzah Sindir PKS Lepas Tangan pada Nur Mahmudi
Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Rabu, 29 Agu 2018 14:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah kecewa pada Dewan Pengurus Pusat PKS karena tidak memberikan bantuan hukum kepada Nur Mahmudi Ismail.
Nur Mahmudi merupakan salah satu pendiri Partai Keadilan, cikal bakal PKS. Dia telah ditetapkan tersangka oleh Polres Kota Depok dalam dugaan pidana korupsi.
"Saya menyayangkan karena di DPP PKS tidak ada pembelaan sama sekali," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/8).
Selain dikenal sebagai salah satu pendiri PK, Nur Mahmudi pun pernah memimpin partai itu sebagai jabatan presiden. Fahri menegaskan PKS harus membela setiap kadernya yang terlibat dalam masalah hukum, apalagi ia meyakini mantan Wali Kota Depok itu tidak bersalah.
Meski kecewa, Fahri mengaku tidak terkejut dengan sikap PKS yang tidak memberi bantuan hukum kepada kadernya. Ia menyebut PKS juga pernah melakukan hal tersebut kepada sejumlah petinggi PKS yang terjerat masalah hukum, salah satunya terhadap Gatot Pudjo Nugroho.
Gatot terlibat korupsi dana bansos hingga suap kepada anggota DPRD Sumatera Utara.
"Karena itu saya mengusulkan agar PKS itu memberikan bantuan hukum, jangan orang itu ditonton gitu," ujarnya.
Fahri meyakini Nur Mahmudi tidak terlibat korupsi. Sebagai sahabat, ia menilai ada kejanggalan di balik penetapan tersangka Nur Mahmudi.
Bahkan, ia menduga Nur Mahmudi menjadi korban ketidakadilan hukum seperti politisi Golkar Idrus Marham.
"Yang sekarang ini mirip-mirip kasusnya seperti Idrus Marham," ujar Fahri.
Nur Mahmudi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang diduga merugikan negara Rp10,7 miliar dalam proyek pengadaan lahan untuk pelebaran jalan di Nangka Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok tahun 2015.
(kid/pmg)
Nur Mahmudi merupakan salah satu pendiri Partai Keadilan, cikal bakal PKS. Dia telah ditetapkan tersangka oleh Polres Kota Depok dalam dugaan pidana korupsi.
"Saya menyayangkan karena di DPP PKS tidak ada pembelaan sama sekali," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain dikenal sebagai salah satu pendiri PK, Nur Mahmudi pun pernah memimpin partai itu sebagai jabatan presiden. Fahri menegaskan PKS harus membela setiap kadernya yang terlibat dalam masalah hukum, apalagi ia meyakini mantan Wali Kota Depok itu tidak bersalah.
 NUr Mahmudi (tengah) saat masih menjabat Wali Kota Depok pada 2015 silam. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso) |
"Karena itu saya mengusulkan agar PKS itu memberikan bantuan hukum, jangan orang itu ditonton gitu," ujarnya.
Fahri meyakini Nur Mahmudi tidak terlibat korupsi. Sebagai sahabat, ia menilai ada kejanggalan di balik penetapan tersangka Nur Mahmudi.
Bahkan, ia menduga Nur Mahmudi menjadi korban ketidakadilan hukum seperti politisi Golkar Idrus Marham.
"Yang sekarang ini mirip-mirip kasusnya seperti Idrus Marham," ujar Fahri.
Nur Mahmudi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang diduga merugikan negara Rp10,7 miliar dalam proyek pengadaan lahan untuk pelebaran jalan di Nangka Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok tahun 2015.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK