Saling Tuding Kampanye, Semua Pihak Diminta Menahan Diri

FHR | CNN Indonesia
Jumat, 31 Agu 2018 04:32 WIB
Bawaslu dan KPU senada bahwa belum ada capres-cawapres yang ditetapkan, sehingga semua pihak bisa menahan diri dan tak saling tuding mencuri start kampanye.
Bawaslu dan KPU senada bahwa belum ada peserta Pilpres 2019 yang ditetapkan, sehingga semua pihak bisa menahan diri dan tak saling tuding mencuri start kampanye. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A).
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berharap seluruh pihak yang terkait dengan bakal pasangan calon presiden-wakil presiden di Pilpres 2019 bisa menahan diri hingga masa kampanye.

Demikian dikatakan Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo terkait desakan berbagai pihak untuk menindak dugaan pelanggaran pemilu karena melakukan kampanye sebelum waktunya.

"Seharusnya kan jangan memanfaatkan celah. Sebab belum ditetapkan sebagai paslon capres-cawapres. Sebaiknya begitu," kata Ratna saat dihubungi, Kamis (30/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ratna mengatakan jikapun ada laporan mengenai dugaan pelanggaran, Bawaslu belum bisa menindaklanjutinya karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan peserta pemilu. Karena itu, kegiatan-kegiatan yang dituding kampanye sekarang ini belum bisa dikategorikan pelanggaran pemilu.

"Kami memahami tuntutan publik yang sangat besar terhadap kewenangan Bawaslu. Tapi publik juga harus paham bahwa kami juga bekerja sesuai aturan undang-undang. Tidak boleh ada tindakan kami yang melampaui undang-undang," kata Ratna.

Sementara itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menilai pernyataan elite partai politik sangat memengaruhi sikap dan tindakan para simaptisan partainya. Karena itu, Wahyu meminta mereka dapat menahan diri dan ikut mendorong seluruh masyarakat menjaga ketertiban menyongsong pemilu serentak 2019.

"Para elite diharapkan menjadi juru damai politik yang mengedukasi, tidak malah menciptakan pernyataan-pernyataan yang berpotensi mengobarkan konflik sosial," kata Wahyu saat dihubungi.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyerukan ganti presiden dalam Pilpres 2019 saat mengisi acara di hadapan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Hal itu ditanggapi Sekjen PPP Arsul Sani yang menyebut pernyataan Zulhas bermuatan politis dan terkesan mengampanyekan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lebih awal dari jadwal kampanye yang sudah ditetapkan oleh KPU, yakni dimulai pada 23 September 2018.

Di sisi lain Demokrat dan Gerinda menyoroti papan reklame terpampang di salah satu ruas jalan di Palembang, Sumatera Selatan. Papan reklame itu memuat gambar Jokowi tengah mengendarai motor chopper, dengan tulisan 'Jokowi itu keren & gaul, #2019TetapJokowi'.

Kedua partai opisisi itu menuding Jokowi telah melakukan kampanye di luar jadwal.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Mar'uf Amin, Irma Suryani Chaniago membantah pihaknya telah memasang papan reklame tersebut.

"Pasti bukan dari tim kami [yang memasang reklame]," kata Irma saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Rabu (29/8). (osc)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER