Demikian dikatakan Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo terkait desakan berbagai pihak untuk menindak dugaan pelanggaran pemilu karena melakukan kampanye sebelum waktunya.
"Seharusnya kan jangan memanfaatkan celah. Sebab belum ditetapkan sebagai paslon capres-cawapres. Sebaiknya begitu," kata Ratna saat dihubungi, Kamis (30/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami memahami tuntutan publik yang sangat besar terhadap kewenangan Bawaslu. Tapi publik juga harus paham bahwa kami juga bekerja sesuai aturan undang-undang. Tidak boleh ada tindakan kami yang melampaui undang-undang," kata Ratna.
Lihat juga:Sekjen PPP Tuding Zulhas Curi Start Kampanye |
"Para elite diharapkan menjadi juru damai politik yang mengedukasi, tidak malah menciptakan pernyataan-pernyataan yang berpotensi mengobarkan konflik sosial," kata Wahyu saat dihubungi.
Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyerukan ganti presiden dalam Pilpres 2019 saat mengisi acara di hadapan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).
Hal itu ditanggapi Sekjen PPP Arsul Sani yang menyebut pernyataan Zulhas bermuatan politis dan terkesan mengampanyekan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lebih awal dari jadwal kampanye yang sudah ditetapkan oleh KPU, yakni dimulai pada 23 September 2018.
Di sisi lain Demokrat dan Gerinda menyoroti papan reklame terpampang di salah satu ruas jalan di Palembang, Sumatera Selatan. Papan reklame itu memuat gambar Jokowi tengah mengendarai motor chopper, dengan tulisan 'Jokowi itu keren & gaul, #2019TetapJokowi'.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Mar'uf Amin, Irma Suryani Chaniago membantah pihaknya telah memasang papan reklame tersebut.
"Pasti bukan dari tim kami [yang memasang reklame]," kata Irma saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Rabu (29/8). (osc)