Menilik Keseimbangan Poros Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Jumat, 31/08/2018 05:43 WIB
Menilik Keseimbangan Poros Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi Presiden petahana Joko Widodo (tengah) bersama bakal calon wakil presidennya, Ma'ruf Amin diapit para ketum partai koalisi pendukung sebelum mendaftar jadi peserta Pilpres 2019 ke KPU, Jakarta, 9 Agustus 2018. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Masing-masing poros yang akan bertarung di Pilpres 2019 masih belum sepenuhnya tampak solid. Riak-riak terjadi di internal kedua poros yang berpotensi menganggu soliditas koalisi. Misalnya, pada poros Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Golkar dan NasDem awal pekan ini tampak adu pendapat soal #2019GantiPresiden. Dimulai ketika Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie menolak tindakan represif terhadap simpatisan tagar tersebut.


Menanggapi pernyatan Ical, juru bicara Jokowi-Ma'ruf yang berasal dari NasDem Irma Suryani Chaniago melontarkan pernyataan keras. Menurutya, Ical lebih baik menyelesaikan tanggung jawab ganti rugi terhadap korban lumpur Lapindo daripada mengomentari pengadangan tokoh #2019GantiPresiden oleh massa.

Tak tinggal diam Dewan Pembinanya didiskreditkan, Wakil Sekjen Golkar Maman Abdurrahman angkat suara. Maman mengingatkan kepada Irma agar tak asal bicara karena dapat mengganggu keseimbangan koalisi Jokowi-Ma'ruf.


Melihat dinamika di koalisi Jokowi itu, pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai adu argumen antara Golkar-NasDem saat ini baru sebatas riak kecil. Meskipun begitu , kata Adi, NasDem dan partai lain yang tergabung dalam koalisi Jokowi mesti memahami pesan Ical. Pula, memahami suasana hati partai Golkar.

Menilik Keseimbangan Poros Jokowi-Maruf dan Prabowo-SandiAburizal Bakrie. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Adi menjelaskan baru pada Pilpres 2019 Golkar tidak memiliki capres atau cawapres. Beruntung bagi Jokowi, kata Adi, karena Golkar juga belum mengalami konflik internal seperti yang terjadi di pilpres sebelumnya. Baru kali ini Golkar terkesan ikhlas memberikan karpet merah cawapres kepada pihak lain. 

Menilik kondisi demikian, Adi menilai sebaiknya NasDem peka terhadap suasana hati Golkar yang merupakan partai kedua terbesar di koalisi Jokowi setelah PDIP. Apalagi, suara Golkar di parlemen juga sangat dibutuhkan pada periode selanjutnya. Golkar, kata Adi, bisa saja bergejolak jika terus-terusan diusik partai di koalisi Jokowi yang tergolong lebih kecil seperti NasDem.

"Harusnya ketika ada elite Golkar kritis, ya dibuat nyaman. Jangan merasa paling dekat dengan Pak Jokowi NasDem itu," ucap Adi.

Adi lalu mengingatkan Ical adalah orang penting di tubuh Golkar. Seorang sesepuh, mantan ketua umum dan memiliki banyak loyalis. 

Pada Pilpres 2014 lalu, Ical pun terlibat perseteruan internal dengan kubu Agung Laksono. Kala itu, Ical mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sementara Agung Laksono mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Berkaca dari riwayat tersebut, Adi menilai wajar ada gejolak di internal Golkar jika terus menerus diusik partai yang lebih kecil dalam koalisi Jokowi.


Riak Demokrat di Poros Prabowo-Sandiaga

Di pihak lain, poros koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, di permukaan, juga dinilai belum sepenuhnya solid. Semua bermula ketika Komandan Kogasma Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, batal menjadi cawapres mendampingi Prabowo. Adi menganggap wajar bila Demokrat terkesan belum sepenuh hati mendukung Prabowo Subianto. 

Alasan pertama adalah berkaca dari keputusan Partai Demokrat turut mengusung Prabowo-Sandiaga pada pagi hari, beberapa jam sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 10 Agustus 2018. Atas dasar itu, Adi pun tak menutup kemungkinan ada yang memandang dukungan Demokrat kepada Prabowo itu sebatas formalitas belaka agar partai biru tersebut dapat ikut Pemilu 2024. Menurut Adi merujuk dari UU No 7 tahun 2017, Demokrat kemungkinan terkena sanksi tak bisa ikut pemilu selanjutnya jika tidak mengusung capres-cawapres.

Alasan kedua, yaitu ketika Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak mendampingi Prabowo-Sandiaga mendaftar ke KPU. Hanya putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edie Baskoro Yudhoyono (Ibas), serta beberapa anggota DPP lain. 

"Dua indikasi ini yang dibaca banyak orang Demokrat tidak sepenuh hati dukung Prabowo," kata Adi.

Menilik Keseimbangan Poros Jokowi-Maruf dan Prabowo-SandiAgus Harimurti Yudhoyono. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Hingga saat ini, lanjut Adi, sikap Demokrat pun cenderung belum berubah. Belum ada sikap yang menunjukkan bahwa partai tersebut mendukung Prabowo-Sandiaga sepenuhnya. Alasan lain adalah menilk pada gelagat Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menuding Sandiaga memberikan mahar Rp500 miliar kepada PKS dan PAN demi mulus menjadi bakal cawapres yang mendampingi Prabowo.

Adi mengatakan DPP Partai Demokrat seolah belum mau bersikap tegas untuk menghentikan gerak-gerik Andi Arief. Misalnya, meminta Andi Arief menarik pernyataannya. Namun, hal itu tidak dilakukan partai Demokrat. Padahal, jika tidak dihentikan, citra Prabowo-Sandiaga akan terus buruk.

Sinyal selanjutnya yakni mengenai Deddy Mizwar yang bakal menjadi juru bicara Jokowi-Ma'ruf. Padahal, Deddy adalah kader Demokrat yang juga baru saja mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) partai pada 2017 silam saat sedang mencalonkan diri menjadi Cagub Jabar untuk Pilgub 2018.

Menurut Adi, seharusnya Demokrat bersikap tegas terhadap mantan Wakil Gubernur Jabar itu. Misalnya , memecat Deddy karena tidak sesuai dengan arah politik tingkat DPP atau pusat. Namun, sejauh ini belum dilakukan, hanya pernyataan etua DPP Demokrat Jansen Sitindaon yang menyebut akan dilakukan evaluasi terlebih dulu.

"Jadi wajar kalau ada yang melihat setengah hati dukung Prabowo," kata Adi.

Soal 'setengah hatinya' Demokrat mendukung Prabowo-Sandiaga pun dipandang demikian oleh mantan kader partai itu, Ruhut Sitompul. Politikus yang sebelumnya dikenal sebagai advokat dan bintang layar kaca itu memaklumi sikap yang dipertontonkan Demokrat.

(Demokrat) lebih dari setengah hati. Aku wajar mereka begitu," ujar Ruhut di Rumah Cemara, Jakarta, Rabu (29/8).

Ruhut menjelaskan Demokrat tidak ingin menjadi 'dayang' bagi Prabowo atau Sandiaga. Sebab, Prabowo dan Sandiaga berpotensi maju kembali di Pilpres 2024 jika menang di Pilpres 2019.

"Kalau Sandi menang, kan dia (AHY) dayang-dayang. Sandi dong yang mulus. Belum lagi Pak Prabowo kan maunya dua periode," ujarnya.

Dan, serupa Adi, Ruhut pun menyatakan dukungan kepada Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019 hanya untuk mengamankan suara Demokrat di Pilpres 2024 sebagaimana tercantum dalam Pasal 235 UU Pemilu.

"Waspadalah kawan-kawan Prabowo-Sandi dengan Demokrat," wanti-wanti dari Ruhut.

PKS dan Kursi Wagub DKI

Keseimbangan yang nampak goyah di tubuh koalisi Prabowo-Sandiaga tak hanya nampak dari gelagat Demokrat. PKS dan Gerindra pun tengah berebut kursi WAkil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno.

Sejauh ini, kursi Wagub DKI masih kosong sepeninggal Sandiaga. Ketua DPD Gerindra Jakarta yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik ngotot posisi yang ditinggal Sandiaga adalah milik Gerindra. Sementara PKS mengklaim bahwa Prabowo telah memberikan posisi tersebut kepada mereka.

"Kalau mau bicara keseimbangan politik, ya diberikan kepada PKS, karena capres-cawapres milik Gerindra," kata Adi.

Menurut Adi, sudah sewajarnya kursi Wagub DKI diberikan kepada PKS. Dia mengatakan selama ini PKS selalu berdampingan bersama Gerindra namun tidak pernah mendapat keistimewaan. Loyalitas PKS terhadap Gerindra seolah tak terbayar.

Kemudian, apabila kursi Wagub DKI juga tidak diberikan, wajar andai internal PKS bergemuruh. Implikasi terburuknya, PKS tingkat daerah enggan optimal mendukung Prabowo-Sandiaga.

"PKS ini hampir tak pernah mendapat kemewahan politik apapun dari Gerindra. Sebaiknya ada reward," ucap Adi.

(kid/kid)