Mendagri Klaim Pidato Kapuspen Bukan Kampanye Terselubung

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengklaim jika pidato yang disampaikan Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, dalam acara relawan Jokowi Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) beberapa waktu lalu bukan kampanye.

Tjahjo berdalih pesan yang disampaikan Bahtiar saat itu hanya menyampaikan keberhasilan Pemerintah era Joko Widodo (Jokowi).

"Pesan politik gimana? Saya sebagai Mendagri misalnya memerintahkan kepada camat, bahwa mereka bagian dari pemerintah pusat dan bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan kepada masyarakat keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK selama 4 tahun terakhir. Apa itu dianggap kampanye? Itu kan tidak," kata Tjahjo di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/9).

Tjahjo mengakui perintah menyampaikan pencapaian pemerintahan Jokowi selama memimpin langsung dari dirinya. Tidak hanya kepada Bahtiar selaku kapuspen Kemendagri sebagai perwakilan Mendagri, tetapi juga disampaikan kepada pimpinan daerah.

Lihat juga: Bawaslu Peringatkan Kapuspen Kemendagri Agar Tidak Berpolitik

"Arahan langsung dari saya sebagai Mendagri. Sampaikan lho kalau ada keberhasilan dari Pak Jokowi-JK, kamu sebagai camat sebagai kepala desa ya sampaikan ke masyarakat dan apa adanya," kata Tjahjo.

Selain pencapaian Jokowi, kata Tjahjo kepala daerah juga boleh menyampaikan target pemerintah yang hingga saat ini belum tercapai. Misalnya terkait warga yang belum memiliki KTP elektronik atau e-KTP.

"Ya, sampaikan saja kalau memang ikut ditanyakan. Kalau masalahnya e-KTP belum beres, ya sampaikan saja. Memang belum tuntas," kata politikus PDIP tersebut.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah melarang Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengajak masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden (capres) di Pilpres 2019.

Hal itu mananggapi pernyataan Bahtiar yang mengajak masyarakat untuk mendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di pemilu tahun depan.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan larangan itu disebabkan status Bahtiar sebagai Aparatur Sipil Negara.

"Tidak boleh kalau seperti itu (Bahtiar mengajak masyarakat mendukung capres dan cawapres)," ujar Rahmat di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/9) kemarin.

Lihat juga: Ombudsman Sindir Pejabat Berkampanye Harus Cuti Atau Mundur

Rahmat menuturkan sikap Bahtiar tidak sejalan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Jokowi selaku bakal calon petahana di Pilpres 2019.

Dalam konsultasi dengan Bawaslu, ia menyebut Jokowi mengimbau ASN tidak terlibat dalam politik praktis. Bahkan, ia menyebut Jokowi menaruh perhatian khusus terhadap masalah tersebut.

"Setelah konsultasi dengan Pak Jokowi, ASN jadi salah satu pusat perhatian kami. Bahkan Pak Jokowi menyatakan demikian," ujarnya. (ayp)