Refly Enggan Kaitkan Pencopotan Komut dengan Sikap Kritisnya

Arif Hulwan Muzayyin | CNN Indonesia
Kamis, 06 Sep 2018 09:37 WIB
Refly Harun mengaku sejak awal dirinya kritis pada pemerintah meski mendapat jabatan Komisaris Utama PT Jasamarga (Persero) Tbk.
Refly Harun, Pakar Hukum Tata Negara, Jakarta, 2015. (Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar hukum tata negara Refly Harun enggan mengaitkan pencopotannya dari kursi Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan sikap kritisnya kepada Pemerintah sebagai pakar hukum tata negara. Yang jelas, Refly mengaku sejak awal akan menjaga sikap kritisnya saat akan ditunjuk menjadi Komisaris Utama Jasa Marga.

"Enggak tahu ya [ada kaitan atau tidak dengan kekritisan]. [Pergantian Komisaris] itukan otoritas pemegang saham, otoritas kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas dalam korporasi," kata Refly saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (6/9) pagi.

"Alasan yang bisa ditangkap [adalah] bahwa posisi itu akan digantikan orang lain dan memang dalam RUPSLB (Rapat umum pemegang saham luar biasa) kemarin ada langsung penggantinya, itu saja," imbuhnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, Refly dicopot dari jabatannya sebagai Komut lewat usai RUPSLB Jasa Marga, Rabu (5/9), di Hotel Bidakara, Jakarta.

Posisi komisaris utama yang ditinggalkan Refly Harun diisi oleh Sapto Amal Damandari, yang merupakan mantan Wakil Ketua BPK.

Sehari sebelum RUPSLB itu, Refly mencuitkan hal yang bertema kekritisan dan sikap netral.


Refly mengonfirmasi bahwa dirinya memang sudah menerima pemberitahuan soal pemberhentiannya sebagai Komut dua hari sebelum rapat tersebut. Namun demikian, ia enggan menyebut keterkaitan cuitan itu dengan pemberhentiannya sebagai Komut.

Namun demikian, ia mengakui ada sejumlah pandangannya yang berbeda dengan sikap Pemerintah. Diantaranya, menentang penetapan tersangka pemimpin FPI Rizieq Shihab, serta kontra terhadap ambang batas presiden atau presidential treshold (PT). Semuanya karena atas dasar konstitusionalisme.

"PT itu sesuatu yang diperjuangkan oleh kubu pemerintah agar tetap ada, maka di atas kertas Jokowi enggak akan banyak lawan," ujar dia.

"Saya berpikir kebaikan ke depan. Kalau (PT) dipertahankan, bibit-bibit pemimpin bangsa layu sendiri. Slot tertutup karena [capres] ditentukan oligarki elite," terangnya.

Sikap kritis itu pun sudah diungkapkannya kepada Menteri BUMN Rini Soemarno saat pertama kali ditawarkan sebagai Komisaris Jasa Marga, pada 2015. "Beliau tidak keberatan," ucapnya.

Alasan untuk mempertahankan kekritisan itu pula yang membuatnya menerima tawaran sebagai Komut itu dan meninggalkan posisi Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Selain itu, ia hendak mengubah paradigma soal komisaris ialah jabatan 'ongkang-ongkang kaki', serta ingin menikmati posisi komisaris yang lebih netral dari politik.

Logo Jasa Marga, Jakarta, 2017.Logo Jasa Marga, Jakarta, 2017. (CNN Indonesia/Safir Makki)
"Kalau [komisaris] enggak netral, maka bisa jadi korporasi dibawa ke persaingan politik, padahal kekuasaan bisa berganti, korporasi harus sustainable," ucapnya.

Refly menggarisbawahi bahwa sikap kritis berbeda dengan rasa tidak suka. "Kritis karena tanggung jawab keilmuan," imbuhnya.

Tanggung jawab keilmuan itu pula yang menuntunnya untuk memberi pandangan yang dianggap menguntungkan kubu Jokowi-Jusuf Kalla, pada sidang gugatan Pilpres 2014.

Saat itu dia menyebut ada kemungkinan 99 persen gugatan kubu Prabowo-Hatta Rajasa ditolak karena klaim kecurangan KPU dan suara tambahan tak bisa dibuktikan di persidangan.

"Dalam bersikap netral, kritis tersebut, bisa jadi hari ini sependapat dengan pemrintah, tapi besok berbeda. Sebaliknya, pendapat kita hari ini didukung oposisi, tapi besok malah dianggap menguntungkan dari sisi pemerintah," tutur Refly.

"Itu risiko yang ditanggung orang yang kritis, berusaha netral, sesuai ilmu yang saya punya, dan itu tidak akan pernah berubah," cetus dia.

 Sapto Amal Damandari (kanan depan), 2014.Komut baru Jasa Marga Sapto Amal Damandari (kanan depan), 2014. (Adhi Wicaksono)
Kinerja

Refly juga enggan mengaitkan pemberhentian itu dengan kinerja. Namun, sejak ia menjabat Komut pada 2015 laba Jasa Marga terus meningkat. Menurutnya, laba bersih Jasa Marga terus bertambah sejak 2015 yang mencapai Rp1,2 triliun, setahun kemudian menjadi Rp1,8 triliun, dan 2017 mencapai Rp2,2 triliun.

"Soal [kinerja] itu enggak ada masalah," aku dia. "Tapi sekali lagi itu tidak bisa kita klaim sebagai kinerja perorangan, itu kinerja korporasi keseluruhan, dan kebetulan saya menjadi chairman dari korporasi," tambahnya.

Dalam rilis resminya, BUMN jalan tol itu tak menyebutkan alasan khusus pergantian Refly dan pejabat lainnya dalam RUPLSB itu. Jasa Marga hanya menyebut bahwa 2018 adalah tahun yang penting karena "Perseroan berhasil menjaga komitmen dalam melakukan percepatan pembangunan jalan tol untuk mendukung rencana Pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah".

"Oleh sebab itu, Jasa Marga senantiasa melakukan berbagai inovasi dalam baik dalam bidang pendanaan, pengembangan usaha maupun operasional sehingga dapat melayani masyarakat luas, khususnya pengguna tol, dengan makin optimal," tulis Jasa Marga.

(sur)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER