Pemprov DKI Usulkan Pembebasan Pajak Bonus Asian Games

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemprov DKI Jakarta mengusulkan untuk membebaskan pajak bonus bagi para atlet Jakarta yang meraih medali di Asian Games 2018. Usulan tersebut telah dilayangkan kepada DPRD.

"Di rapat dewan ini memang kita akan usulkan supaya pajaknya ditanggung oleh negara," kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Ratiyono, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (10/9).

Untuk besaran bonusnya, kata Ratiyono tidak ada perubahan. Yakni, Rp300 juta untuk peraih medali emas, Rp150 juta untuk peraih medali perak, dan Rp90 juta untuk peraih perunggu.

Lihat juga: Kemenpora Janji Bonus Asian Para Games Secepat Asian Games

Bonus atlet tersebut, lanjut Ratiyono, baru akan diberikan setelah pembahasan APBD Perubahan 2018 selesai dilaksanakan. Sebab, anggaran untuk bonus atlet tersebut masuk dalam APBD-P 2018.

"Hari ini dengan Banggar [DPRD DKI] nanti disetujui bersama dengan eksekutif, setelah itu Raperda APBD Perubahan dievaluasi Kemendagri, nanti kita cari aturannya, mana yang bisa segera," tuturnya.

Ratiyono memastikan bahwa tak akan ada kenaikan besaran bonus. Bonus dan fasilitas yang saat ini diterima oleh atlet menurutnya sudah lebih dari cukup. Diharapkan, bonus dari Pemprov DKI itu nantinya bisa memacu semangat para atlet untuk bisa lebih berprestasi.

Lihat juga: Jonatan Christie Ingin Bangun 50 Hunian Sementara di Lombok

"Justru jangan kemudian diguyur bonus yang berlebihan, malah jadi enggak nyaman, yang kita dorong adalah fighting spirit-nya," ujar Ratiyono.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengajukan anggaran untuk bonus atlet pelatihan daerah (pelatda) DKI Jakarta yang menyabet medali Asian Games 2018 senilai total Rp21,4 miliar.

Anggaran itu diajukan dalam rapat pembahasan APBD-P 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/8).

Lihat juga: Anies Siapkan Bonus Rp21,4 M untuk Jonatan Christie Cs

"Kalau emas Rp300 juta, perak Rp150 juta, perunggu Rp90 juta. Makanya jangan mau perak sama perunggu, emas saja," kata Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta, Ratiyono saat dihubungi, Rabu (29/8).

Ratiyono menyebut pemberian bonus merujuk Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1203 Tahun 2018 yang mengatur satuan biaya penghargaan prestasi olahraga dan pemuda yang diteken Anies 21 Agustus 2018.

(arh/wis)