Jakarta, CNN Indonesia -- Calon presiden
Prabowo Subianto dan wakil calon presiden
Sandiaga Uno mulai safari politik ke Jawa Timur yang menjadi basis
Nahdlatul Ulama (NU).
Menanggapi hal itu, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tak khawatir. Dia yakin pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih memegang suara, khususnya kalangan pesantren di Jawa Timur.
"Yang pertama kekuatan PKB, kekuatan NU, kekuatan pesantren itu yang akan kita terus kerjakan untuk solidkan," kata pria yang akrab disapa Cak Imin di Komplek DPR, Jakarta, Rabu (12/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sandiaga mengunjungi rumah kediaman putri tokoh NU Abdurrahman Wahid, Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid alias Yenny Wahid pada Senin (10/9). Dalam pertemuan itu Sandi menawari Yenny bergabung ke tim sukses Prabowo-Sandi.
Selanjutnya hari ini Prabowo keliling di beberapa lokasi Jawa Timur. Dia juga dijadwalkan bakal datang ke Surabaya pada November 2018 mendatang.
 Calon presiden Prabowo Subianto (tengah) dan cawapres Sandiaga Uno (kanan). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta) |
Muhaimin ogah mengomentari kehadiran Sandi ke rumah Yenny. Menurutnya, Yenny punya hak untuk mendukung pihak manapun.
"Tanya Yenny. Jangan tanya saya dong, itu adik saya. Masa saya mengomentari adik saya. Sama-sama saja," ujar dia.
Muhaimin juga tidak khawatir ada perpecahan di PKB dan Gusdurian. Dia mengklaim pihaknya solid dengan posisi Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden Jokowi.
"Ndak ada masalah. Kita solid, KH. Ma'ruf itu Rais Aam PBNU yang tentu punya daya dorong dan daya semangat bagi warga NU. Modal KH. Ma'ruf itu modal pemimpin besar NU, jadi ya Insya Allah solid," tutup dia.
Sanksi Kader PembelotMuhaimin pun menginstruksikan kadernya untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf dalam pilpres 2019. Jika tidak, maka kader tersebut bakal dikenakan sanksi.
"Wajib (mendukung). (Kalau tidak) Ya, jelas ada sanksi organisasi," katanya.
Muhaimin mengatakan sanksi akan dikenakan secara bertahap. Adapun sanksi yang paling berat adalah sanksi pemberhentian dari organisasi.
"Ya, bisa pemecatan, peringatan, memperbaiki, baru pemecatan. Tahapan peringatan 1, peringatan 2 dan peringatan 3 baru berhenti," ujar dia.
 Bakal Calon Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Bakal Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Sanksi seperti ini, lanjut Muhaimin, biasanya sudah ada dalam kode etik partai. Sehingga bisa jadi peraturan serupa berlaku di partai lainnya yang mendukung Jokowi-Ma'ruf.
"Mestinya ada (di partai lain). Ya, itu kayak kode etik yang saya kira akan ikut itu," ujarnya.
Muhaimin menilai partai yang memilih calon dengan beda presiden bakal merugikan partainya sendiri. Hal itu menurutnya akan membingungkan konstituen ketika pileg dan pilpres.
"Enggak menguntungkan kalau antarpartai itu beda pilihan capres, tidak menguntungkan partai. Bingung, kan. Ikut partai tapi pilih presiden beda gitu," ujarnya.
(pmg)