Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla berwenang mengubah nama Bandara Internasional Lombok menjadi
Bandara Zainuddin Abdul Madjid. Meski demikian ia meyakini perubahan nama tak akan menghilangkan jasa Ketua Demokrat
Susilo Bambang Yudhoyono.
Syarief mengklaim masyarakat NTB mengetahui yang berjasa atas bandara tersebut adalah SBY
"Tak diganti enggak apa-apa, bagus, terima kasih. Mau diganti enggak apa-apa. Itu hak pemerintah. Rakyat juga tahulah (SBY berjasa)," Syarief di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah berencana mengubah Bandara Internasional Lombok menjadi Bandara Zainuddin Abdul Madjid sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1421 Tahun 2018.
Zainuddin Abdul Majid merupakan tokoh NTB yang ditetapkan menjadi pahlawan nasional berdasarkan Keppres Nomor 115/TK/Tahun 2017. Mendiang adalah kakek Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi atau sebagai Tuan Guru Bajang (TGB).
Rencana perubahan nama ini mendapat sorotan Demokrat karena dikhawatirkan ikut mengubah prasasti peresmian Bandara Internasional Lombok yang dulu ditandatangani SBY 2011 silam. Saat itu SBY meresmikan bandara tersebut dalam kapasitas sebagai Presiden RI.
TGB sendiri sudah memastikan perubahan nama bandara tak akan mengubah prasasti peresmian. TGB bahkan menyatakan SBY menerima kabar bohong alias hoaks terkait isu perubahan prasasti.
"Saya sangat menyayangkan Pak SBY diberi kabar hoaks mengenai rencana pencopotan prasasti, hingga mengeluarkan
statement yang keliru," ujarnya.
Sementara itu Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan kabar penggantian prasasti diucapkan oleh Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia NTB Brigjen (Purn) Abdul Kadir seperti diberitakan salah satu media cetak.
"Kami Partai Demokrat kan merespons apa yang disampaikan Brigjen Abdul Kadir ini. Jadi dimana hoaksnya pak TGB?" tutur Jansen melalui siaran pers yang diterima
CNNIndonesia.com, Kamis (13/9).
Jansen menuturkan bahwa Abdul Kadir selain Ketua Legiun Veteran, juga mantan Bupati Lombok Timur. Kata Jansen, dengan latar belakang itu Abdul Kadir tentu mendapat informasi yang dapat dipercaya.
"Sebagai pemimpin di NTB, kami sarankan TGB komunikasi dengan Brigjen Abdul Kadir mengapa sampai beliau menyampaikan pernyataan itu ke publik. Pastilah ada sebab musababnya," ucap Jansen.
Jansen lalu menegaskan bahwa Demokrat tak pernah mempersoalkan penggantian nama bandara di Lombok. Jansen mengatakan Demokrat justru mendukung jika nama yang digunakan adalah nama pahlawan nasional. Menurutnya, itu langkah yang baik dalam rangka menghargai pahlawan nasional.
"Yang kami persoalkan adalah niatan membongkar dan menghilangkan prasasti di bandara Lombok ini, jika itu benar terjadi sebagaimana disampaikan oleh Brigjen Abdul Kadir," kata Jansen.
Jansen mengatakan sebaiknya prasasti lama tidak dibongkar. Prasasti lama yang ditandatangani SBY di bandara Lombok, katanya, lebih baik bersandingan dengan prasasti baru yang ditandatangani Jokowi.
Hal itu menurut Jansen perlu dilakukan agar generasi penerus mengetahui riwayat pembangunan, renovasi, serta penggantian nama bandara di Lombok.
"Seperti kata Bung Karno Jas Merah, jangan sesekali kita melupakan sejarah," ucap Jansen.
"Membangun Indonesia adalah kesinambungan. Bukan dengan saling meniadakan," lanjutnya.
(wis/gil)