Masinton Sebut Kubu Prabowo Antisipasi Kalah Lewat DPT Ganda

Joko Panji Sasongko & Tiara Sutari, CNN Indonesia | Sabtu, 15/09/2018 05:30 WIB
Masinton Sebut Kubu Prabowo Antisipasi Kalah Lewat DPT Ganda Politikus PDIP Masinton Pasaribu menduga ada motif politik di balik isu DPT ganda. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menduga ada motif politik di balik isu daftar pemilih tetap (DPT) ganda. Isu tersebut, menurutnya, dipersiapkan kubu calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno.

"Saya lihat motifnya politik, ya mungkin sudah tahu akan kalah jadi antisipasi kalah saja. Supaya pas beneran kalah nanti ada ucapan 'wah ini penyelenggaranya salah'," kata Masinton ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/9).

Masinton pun meminta KPU transparan terkait pengolahan DPT agar nantinya tidak digunakan menjadi alat kepentingan politik.



Masinton berpendapat, daripada saling serang terkait DPT, lebih baik jika setiap partai menyisir bersama agar tak lagi muncul DPT ganda tersebut.

"Harus didasari penghitungan yang tepat dan akurat. Memang harus bersama-sama lakukan penyisiran. Semua pihak ikut terlibat, dan KPU saya minta agar transparan," katanya.

Sebelumnya Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno mengklaim telah menemukan 6,3 juta pemilih ganda dalam DPT. Temuan itu berdasarkan hasil penyisiran yang dilakukan tim internal.

"Kami melakukan validasi, ada kejelasan yaitu masih ada 6,3 juta DPT ganda. Ini masih bergulir terus, kemungkinan bisa berkurang lagi," kata Eddy.


Bawaslu sendiri telah menemukan hampir tiga juta data pemilih ganda menjelang pileg dan pilpres 2019. Hal itu diketahui dari analisis jumlah DPT mencapai sekitar 176 juta dilansir Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Hingga saat ini analisis Bawaslu sudah mencapai 492 kab/kota. Jumlah pemilih 176.988.126. Data ganda sebanyak 2.905.116," kata Ketua Bawaslu RI Abhan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/9).

Masinton Sebut Motif Politik Kubu Prabowo pada Isu DPT Ganda Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Tak Bermuatan Politik

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menegasakan temuan DPT ganda oleh kubu Prabowo Subianto-Sandia Uno tidak bermuatan politik. Sebab, ia menyebut DPT ganda merupakan masalah bersama para peserta pemilu di pilpres dan pileg 2019.

"Saya kira itu masalah semua kandidat, semua parpol, semua caleg, dan semua capres. Jadi itu mengganggu kualitas demokarasi dan harus dihentikan," ujar Fadli.

Fadli menyatakan Indonesia kalah dengan India dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap di pemilu. Menurutnya, India dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari satu miliar tidak memiliki masalah tentang daftar pemilih.

"Saya waktu ke India tahun 2015 pemilihannya itu 844 juta dari 1,2 miliar penduduk itu tidak ada masalah tentang DPT, kecurangan pemilu. Mereka bisa menangani dengan baik," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/9).


Fadlli pun heran Indonesia masih belum mampu mengatasi masalah DPT ganda meski telah menggelar pemilu berulang kali. Ia menduga masalah tersebut lantaran sistem di Indonesia masih mudah diintervensi.

Fadli menjelaskan DPT ganda sangat berbahaya dalam pemilu. Menurutnya, masalah DPT ganda harus segera diselesaikan agar dapat menutup pintu masuk kecurangan pemilu.

"Jadi kecurangan yang sudah dipersiapkan secara sistematis, terstruktur, masif, dan ini terus berulang," ujarnya.

Tak hanya menyoal DPT ganda, Fadli juga menyinggung kasus tercecernya e-KTP di sejumlah daerah. Ia melihat hal tersebut terjadi karena pemerintah ceroboh. Menurutnya, negara Afrika sebagai negara terbelakang hingga Amerika yang sudah maju tidak pernah mengalami masalah tersebut.

Ia juga mempertanyakan status Indonesia sebagai bagian dari G-20, yakni sebuah kelompok 19 negara dengan perekonomian di dunia ditambah Uni Eropa.

"Ini katanya Indonesia negara G-20, masa ada KTP berserakan kayak begitu," ujarnya.

Fadli menilai KTP merupakan identitas formal milik warga negara yang harus mendapat penanganan khusus. Pemerintah, kata dia, amburadul karena tak bisa mengurus KTP.

"Saya kira ini persoalan pemerintah yang ada sekarang yang sudah diberikan kesempatan empat tahun lebih," ujar Fadli. (pmg/pmg)