PKB Sebut Peserta Ijtima Ulama II Partisan

Tim CNN Indonesia, CNN Indonesia | Senin, 17/09/2018 22:16 WIB
PKB Sebut Peserta Ijtima Ulama II Partisan Ketua DPP PKB Muhammad Lukman Edy. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Lukman Edy menyinggung penyelenggaraan Ijtima Ulama II yang menyatakan dukungan kepada bakal capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Dia menyebut ulama yang ikut Ijtima adalah partisan.

Menurut dia, gelaran itu sama sekali tidak mewakili umat Islam dan menuding ulama yang terlibat di dalamnya tidak netral.

"Beberapa orang ulama berkumpul ini tidak mengambarkan representasi ulama-ulama yang lain, bahkan tidak merepresentasikan umat keseluruhan," kata Lukman saat ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/9).


Lukman menilai Ijtima Ulama II tidak mewakili aspirasi seluruh ulama dan umat Islam di Indonesia. Apalagi hanya segelintir ulama saja yang ikut dalam acara tersebut.

Menurut Lukman, beberapa ulama mengikuti Ijtima Ulama II sudah jelas merupakan pendukung Prabowo. Sikap politik mereka, kata Lukman, sudah ditunjukkan sejak lama. Oleh karena itu, Lukman mengaku tidak terkejut pada akhirnya Ijtima Ulama mendukung Prabowo.
"Apalagi ulama yang berkumpul adalah partisan. Sejak awal sikap politiknya sudah jelas. Bagi kami tidak aneh," kata dia.

Meskipun demikian, Lukman tidak menyebut siapa saja sejumlah ulama dalam Ijtima itu yang merupakan simpatisan Prabowo.

Lukman menilai ada beberapa hal yang perlu dikritik dari Ijtima Ulama II itu. Misalnya, mengenai anggapan bahwa Joko Widodo (Jokowi) mengkriminalisasi para ulama.

"Kami hormati Ijtima Ulama walaupun terbatas ulamanya, selagi kesepakatan beberapa orang kita hormati," ujar Lukman.

Menurut Lukman, tindakan kriminalisasi terjadi ketika ulama yang menantang pemerintah itu ditangkap, lalu dipenjara tanpa diproses hukum. Namun, yang terjadi selama ini, ulama yang terlibat masalah akan diproses sesuai hukum yang berlaku terlebih dahulu. Selain itu, tidak ada intervensi Jokowi kepada penegak hukum atas masalah tersebut.

"Kalaupun ada ustaz yang berperkara di pengadilan, itu sudah di luar kewenangannnya Pak Jokowi sebagai presiden," kata dia.

Dalam Ijtima Ulama II, Prabowo Subianto meneken pakta integritas yang disyaratkan. Ada 17 poin dalam pakta integritas itu. Salah satunya adalah menjamin kepulangan Imam Front Pembela Islam Muhammad Rizieq Syihab yang saat ini ada berada di Arab Saudi.
Selain itu, Prabowo juga menyatakan siap memberi keadilan kepada para tokoh unjuk rasa 411, 212, dan 313 yang dijerat perkara makar. (FHR/pmg)