Aroma Pilpres 2019 dalam Kasus SBY Vs Asia Sentinel
Wishnugroho Akbar & Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Kamis, 20 Sep 2018 07:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Laporan John Berthelsen berjudul Indonesia's SBY Government: 'Vast Criminal Conspiracy di Asia Sentinel, 11 September lalu menggemparkan panggung politik nasional menjelang perhelatan Pemilu Presiden 2019.
Berthelsen dalam laporannya menulis soal dugaan keterlibatan Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam skandal pencurian uang hasil pajak sebesar 12 miliar dolar AS.
Demokrat pun berang. Partai berlambang mercy ini mengadukan Asia Sentinel ke Dewan Pers dan berencana melayangkan gugatan hukum.
Sementara SBY, dalam pidato ulang tahun partai ke-17, Senin (17/9), menyatakan tak akan membiarkan siapapun merusak nama baik partai termasuk bila hal itu dilakukan oleh pihak dari luar negeri.
"Akan kita kejar sampai ke ujung dunia mana pun, yang merusak dan menghancurkan nama baik kita," kata SBY merespons laporan Berthelsen di Asia Sentinel.
Berthelsen adalah salah satu editor Asia Sentinel. Laporannya dibuat berdasarkan hasil investigasi setebal 488 halaman yang menjadi dasar gugatan perusahaan Weston Capital International ke Mahkamah Agung Mauritius pekan lalu.
Weston menggugat karena merasa dirugikan dalam proses penjualan Bank Century. Laporan hasil investigasi itu merujuk pada analisis forensik atas bukti-bukti yang kemudian dikompilasi oleh sejumlah pengacara dan investigator dari Inggris, Thailand, Singapura, Jepang, termasuk Indonesia dan sejumlah negara lain.
Berdasarkan laporan hasil investigasi itu, Berthelsen menulis ada 30 pejabat Indonesia era pemerintahan SBY yang diduga terkait skema pencurian uang. Hasil pencurian itu kemudian dicuci di sejumlah bank di luar negeri.
Dari laporan itu Berthelsen juga menyebut Bank Century sebagai Bank SBY. Dia mengatakan bahwa Bank Century diduga telah menjadi gudang penyimpanan uang ratusan juta dolar Amerika Serikat yang dikontrol oleh SBY dan Partai Demokrat.
Asia Sentinel tak lagi menampilkan laporan Berthelsen tersebut setelah Demokrat mengancam menggugat mereka. Saat ditelusuri, link laporan tersebut justru merujuk laporan baru Berthelsen berjudul UPDATE: Asia Sentinel Story on Indonesian Corruption Goes Viral.
Tapi masalah tak selesai di situ. Demokrat yang terlanjur berang atas laporan awal Berthelsen menilai perubahan artikel tersebut sebagai bukti propraganda Asia Sentinel. Sejumlah elite Demokrat bahkan menuding laporan Berthelsen sebagai bagian dari konspirasi untuk mendegradasi partai.
Di akun twitternya, @AndiArief__, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief, langsung menunjuk hidung taipan James Riady dan Bravo Lima sebagai pihak yang terkait dengan pemberitaan Berthelsen di Asia Sentinel yang memojokkan partai.
James Riady adalah pemilik Lippo Group, perusahaan raksasa yang bergerak di sejumlah sektor seperti properti dan media. Sementara Bravo Lima merupakan kelompok pendukung Joko Widodo yang anggotanya termasuk Luhut Binsar Panjaitan dan Alwi Shihab. Tim ini dibentuk 6 Juni 2014 silam.
Andi Arief turut menyebut pihak lain ikut terlibat, yakni Lin Neumann dan Kantor Staf Presiden (KSP).
Neumann relatif dikenal di dunia media di Indonesia. Dia pernah bekerja untuk Jakarta Globe, salah satu media milik Lippo Group. Lin juga tercatat sebagai Kepala Kamar Dagang Amerika Serikat di Indonesia.
Andi menyebut pihak-pihak tersebut diduga terlibat dalam konspirasi pemberitaan Asia Sentinel tentang SBY. Tujuannya adalah menjatuhkan SBY dan Demokrat di tahun politik jelang Pilpres 2019.
"Kesimpulan kami demikian, jalan awalnya melemahkan SBY dan Demokrat, lalu melemahkan koalisi," kata Andi kepada saat dihubungi CNNIndonesia.com. "... motif mengarah ke Pilpres," ujar Andi melanjutkan.
Direktur Komunikasi Publik Lippo Group, Danang Jati tak mengangkat telepon CNNIndonesia.com ketika dihubungi sejak Selasa. Ia pun hanya membaca pesan singkat CNNIndonesia.com tanpa membalasnya.
Neumann juga bungkam. Ia tak membenarkan maupun membantah tudingan Andi Arief tersebut. "Saya tak mau bicara soal itu," kata dia kepada CNNIndonesia.com.
Istana Bantah Ikut Campur
Di sisi lain, pihak Istana membantah ada 'cawe-cawe' pemerintah dalam pemberitaan Asia Sentinel sebagaimana diutarakan Andi Arief. Istana juga menegaskan foto pertemuan Presiden Jokowi dan Neumann yang kini beredar di media sosial tak terkait dengan pemberitaan di Asia Sentinel.
"Tidak ada kaitan Istana dengan berita Asia Sentinel apalagi pertemuan terjadi dengan kapasitas Lin sebagai Ketua AmChan (American Chamber)," kata Adita Irawati, juru bicara Istana kepada CNNIndonesia.com.
"Tidak ada data yang relevan yang bisa mengaitkan Presiden dengan Asia Sentinel, dan memang tidak ada kepentingannya," kata dia menambahkan
Foto Jokowi bersama Neumann memang beredar luas di media sosial tak lama setelah terbitnya laporan Berthelsen di Asia Sentinel.
Foto dia bersama sejumlah orang termasuk Kepala KSP Moeldoko juga turut beredar. Salah satu yang menyebar foto itu adalah Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat, Rachland Nashidik di akun twitternya @RachlanNashidik.
Demokrat juga melakukan penelusuran jejak digital terkait Lin Neumann dan Asia Sentinel. Andi Arief mengungkapkan kepada CNNIndonesia.com berdasarkan penelusuran itu Demokrat menemukan bahwa Lin Neumann termasuk salah satu admin Asia Sentinel.
Berdasarkan penelusuran itu, Demokrat menemukan nama lain yang disebut bertugas sebagai admin Asia Sentinel. Mereka di antaranya adalah Adrian Batten, Alice Poon, Alistaor Scott, Anthony Spaeth, Carlo Pandian, Charles Earl, Curtis Marsh, dan Cyril Pereira.
CNNIndonesia.com belum mendapatkan informasi valid dari pihak lain terkait temuan Demokrat tersebut. Meski demikian, Andi Arief meyakini Demokrat sedang menghadapi hoaks secara terencana seperti yang tercermin dalam pemberitaan Berthelsen di Asia Sentinel.
"Sebuah jaringan politik mengutip sumber tanpa konfirmasi, lalu menyebarkan. Setelah tersebar sumber informasi primer hilang. Target kerusakan sudah terjadi," kicau Andi di akun twitternya.
Di sisi lain, Asia Sentinel akhirnya meminta maaf kepada SBY dan masyarakat Indonesia yang dianggap telah terhina dengan laporan tersebut.
"Kami telah menarik artikel itu dari situs Asia Sentinel. Selanjutnya kami meminta maaf sedalam-dalamnya kepada mantan Presiden Yudhoyono, Partai Demokart dan kepada semua yang merasa terhina dengan artikel tersebut," demikian pernyataan Asia Sentinel dalam situsnya. (wis/asa)
Berthelsen dalam laporannya menulis soal dugaan keterlibatan Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam skandal pencurian uang hasil pajak sebesar 12 miliar dolar AS.
Demokrat pun berang. Partai berlambang mercy ini mengadukan Asia Sentinel ke Dewan Pers dan berencana melayangkan gugatan hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akan kita kejar sampai ke ujung dunia mana pun, yang merusak dan menghancurkan nama baik kita," kata SBY merespons laporan Berthelsen di Asia Sentinel.
Weston menggugat karena merasa dirugikan dalam proses penjualan Bank Century. Laporan hasil investigasi itu merujuk pada analisis forensik atas bukti-bukti yang kemudian dikompilasi oleh sejumlah pengacara dan investigator dari Inggris, Thailand, Singapura, Jepang, termasuk Indonesia dan sejumlah negara lain.
Berdasarkan laporan hasil investigasi itu, Berthelsen menulis ada 30 pejabat Indonesia era pemerintahan SBY yang diduga terkait skema pencurian uang. Hasil pencurian itu kemudian dicuci di sejumlah bank di luar negeri.
Dari laporan itu Berthelsen juga menyebut Bank Century sebagai Bank SBY. Dia mengatakan bahwa Bank Century diduga telah menjadi gudang penyimpanan uang ratusan juta dolar Amerika Serikat yang dikontrol oleh SBY dan Partai Demokrat.
Asia Sentinel tak lagi menampilkan laporan Berthelsen tersebut setelah Demokrat mengancam menggugat mereka. Saat ditelusuri, link laporan tersebut justru merujuk laporan baru Berthelsen berjudul UPDATE: Asia Sentinel Story on Indonesian Corruption Goes Viral.
Tapi masalah tak selesai di situ. Demokrat yang terlanjur berang atas laporan awal Berthelsen menilai perubahan artikel tersebut sebagai bukti propraganda Asia Sentinel. Sejumlah elite Demokrat bahkan menuding laporan Berthelsen sebagai bagian dari konspirasi untuk mendegradasi partai.
Di akun twitternya, @AndiArief__, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief, langsung menunjuk hidung taipan James Riady dan Bravo Lima sebagai pihak yang terkait dengan pemberitaan Berthelsen di Asia Sentinel yang memojokkan partai.
James Riady adalah pemilik Lippo Group, perusahaan raksasa yang bergerak di sejumlah sektor seperti properti dan media. Sementara Bravo Lima merupakan kelompok pendukung Joko Widodo yang anggotanya termasuk Luhut Binsar Panjaitan dan Alwi Shihab. Tim ini dibentuk 6 Juni 2014 silam.
Andi Arief turut menyebut pihak lain ikut terlibat, yakni Lin Neumann dan Kantor Staf Presiden (KSP).
Neumann relatif dikenal di dunia media di Indonesia. Dia pernah bekerja untuk Jakarta Globe, salah satu media milik Lippo Group. Lin juga tercatat sebagai Kepala Kamar Dagang Amerika Serikat di Indonesia.
Andi menyebut pihak-pihak tersebut diduga terlibat dalam konspirasi pemberitaan Asia Sentinel tentang SBY. Tujuannya adalah menjatuhkan SBY dan Demokrat di tahun politik jelang Pilpres 2019.
"Kesimpulan kami demikian, jalan awalnya melemahkan SBY dan Demokrat, lalu melemahkan koalisi," kata Andi kepada saat dihubungi CNNIndonesia.com. "... motif mengarah ke Pilpres," ujar Andi melanjutkan.
Direktur Komunikasi Publik Lippo Group, Danang Jati tak mengangkat telepon CNNIndonesia.com ketika dihubungi sejak Selasa. Ia pun hanya membaca pesan singkat CNNIndonesia.com tanpa membalasnya.
Neumann juga bungkam. Ia tak membenarkan maupun membantah tudingan Andi Arief tersebut. "Saya tak mau bicara soal itu," kata dia kepada CNNIndonesia.com.
Istana Bantah Ikut Campur
Di sisi lain, pihak Istana membantah ada 'cawe-cawe' pemerintah dalam pemberitaan Asia Sentinel sebagaimana diutarakan Andi Arief. Istana juga menegaskan foto pertemuan Presiden Jokowi dan Neumann yang kini beredar di media sosial tak terkait dengan pemberitaan di Asia Sentinel.
"Tidak ada kaitan Istana dengan berita Asia Sentinel apalagi pertemuan terjadi dengan kapasitas Lin sebagai Ketua AmChan (American Chamber)," kata Adita Irawati, juru bicara Istana kepada CNNIndonesia.com.
"Tidak ada data yang relevan yang bisa mengaitkan Presiden dengan Asia Sentinel, dan memang tidak ada kepentingannya," kata dia menambahkan
Foto Jokowi bersama Neumann memang beredar luas di media sosial tak lama setelah terbitnya laporan Berthelsen di Asia Sentinel.
Foto dia bersama sejumlah orang termasuk Kepala KSP Moeldoko juga turut beredar. Salah satu yang menyebar foto itu adalah Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat, Rachland Nashidik di akun twitternya @RachlanNashidik.
Demokrat juga melakukan penelusuran jejak digital terkait Lin Neumann dan Asia Sentinel. Andi Arief mengungkapkan kepada CNNIndonesia.com berdasarkan penelusuran itu Demokrat menemukan bahwa Lin Neumann termasuk salah satu admin Asia Sentinel.
Berdasarkan penelusuran itu, Demokrat menemukan nama lain yang disebut bertugas sebagai admin Asia Sentinel. Mereka di antaranya adalah Adrian Batten, Alice Poon, Alistaor Scott, Anthony Spaeth, Carlo Pandian, Charles Earl, Curtis Marsh, dan Cyril Pereira.
CNNIndonesia.com belum mendapatkan informasi valid dari pihak lain terkait temuan Demokrat tersebut. Meski demikian, Andi Arief meyakini Demokrat sedang menghadapi hoaks secara terencana seperti yang tercermin dalam pemberitaan Berthelsen di Asia Sentinel.
"Sebuah jaringan politik mengutip sumber tanpa konfirmasi, lalu menyebarkan. Setelah tersebar sumber informasi primer hilang. Target kerusakan sudah terjadi," kicau Andi di akun twitternya.
Di sisi lain, Asia Sentinel akhirnya meminta maaf kepada SBY dan masyarakat Indonesia yang dianggap telah terhina dengan laporan tersebut.
"Kami telah menarik artikel itu dari situs Asia Sentinel. Selanjutnya kami meminta maaf sedalam-dalamnya kepada mantan Presiden Yudhoyono, Partai Demokart dan kepada semua yang merasa terhina dengan artikel tersebut," demikian pernyataan Asia Sentinel dalam situsnya. (wis/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK