Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal
Partai NasDem Johnny G Plate menyebut status
Ma'ruf Amin yang tetap aktif menjabat sebagai Ketua Umum
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi kewenangan lembaga keagamaan tersebut.
"Itu kewenangan MUI dan presidiumnya atau ketua-ketua di sana, kami tidak mencampuri, itu internal MUI domain mereka," ujar Johnny saat ditemui di posko pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (19/9).
Ma'ruf sebelumnya menyatakan tetap menjabat ketua umum MUI meski menjadi bakal cawapres mendampingi presiden petahana RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019. Ia menyatakan baru akan mundur dari jabatan di MUI jika terpilih sebagai wapres.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Johnny mengatakan, Ma'ruf masih bisa memimpin rapat atau mengikuti berbagai kegiatan MUI selama menjadi ketua umum.
"Malah bagus, jangan sampai ada kekosongan di sana. Sebagai pimpinan kan harus konsekuen melaksanakan tugasnya," katanya.
Status Ma'ruf yang masih aktif berbeda dengan yang disampaikan sejumlah pimpinan MUI.
Pada Agustus lalu, Ma'ruf disebut telah nonaktif dari jabatannya sebagai ketum MUI usai ditunjuk Jokowi sebagai cawapes pada pilpres 2019. Keputusan tersebut semata-mata didasari pertimbangan agar posisinya sebagai cawapres tidak menimbulkan pro-kontra di masyarakat
Namun, pada Selasa (18/9) Ma'ruf Amin masih memimpin rapat pimpinan MUI. Rapat tersebut membahas soal penanganan korban NTB dan rapat kerja nasional.
Posisi Ma'ruf Amin di MUI menuai kritik. Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto meminta Ma'ruf segera melepaskan jabatannya dan fokus dalam pencalonannya sebagai Bakal Calon Wakil Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 mendatang.
Yandri mengklaim banyak mendapat masukan dari para ulama dan kalangan bawah. Mereka, kata Yandri, menganggap tidak elok ketika Ma'ruf Amin yang sedang fokus dalam kontestasi demokrasi itu tetap menjabat sebagai Ketua Umum MUI.
"Banyak masukan dari ulama terutama dari kalangan bawah, sebaiknya Pak Ma'ruf melepaskan jabatannya sebagai Ketum MUI," kata Yandri.
MUI, kata Yandri, selama ini tak pernah berkait dengan politik praktis. Tak hanya itu, MUI juga membawahi banyak organisasi lainnya, sehingga sangat tidak elok ketika ketua umumnya berpolitik.
(ugo)