Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan mengklaim pencoretan anggaran pendamping program
OK OCE atau One Kecamatan One Center for Enterpreneurship oleh DPRD tidak akan menganggu pelaksanaan program itu.
"Enggak [ganggu], ini kan gerakan," kata dia, di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (19/9).
Anies menambahkan bahwa program tersebut didasarkan atas gerakan, dengan rakyat atau warga yang berperan dalam pelaksanaannya. Sementara, pemerintah hanya menjadi fasilitator.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Gerakan itu
nature-nya dari rakyat, oleh rakyat, negara fasilitator saja," ujar dia.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk mencoret anggaran kegiatan sertifikasi bagi pendamping program OK OCE senilai Rp3,9 miliar pada APBD Perubahan 2018. OK OCE merupakan salah satu progran unggulan yang diusung Sandiaga Uno saat masin menjabat Wakil Gubenur DKI Jakarta.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai NasDem Bestari Barus menolak kegiatan tersebut karena tidak ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018. Menurutnya, pembahasan APBD-Perubahan harus mengacu pada RKPD tersebut.
"Kalau ini kan tambah judul baru, sudah berapa ratus item kita drop karena judul baru? Kenapa ini harus istimewa?" ujar Bestari, Senin (17/9).
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik menyebut anggaran sertifikasi pendamping OK OCE seharusnya sudah dianggarkan sejak pengajuan APBD 2018 serta dicantumkan dalam RKPD 2018.
"Problemnya ada di proses penganggarannya, kita mau konsisten ketika di anggaran penetapan nol, rasanya berat sekarang ada program baru," ujar Taufik.
Karenanya, Taufik selaku pimpinan Banggar memutuskan untuk mencoret anggaran pendamping OK OCE senilai Rp3,9 miliar tersebut.
"Sudah ya didrop saja," cetusnya, sambil mengetok palu.
(dis/arh)