Anti-Pemimpin Nonmuslim Meningkat Usai Kasus Ahok

Tim, CNN Indonesia | Selasa, 25/09/2018 10:35 WIB
Anti-Pemimpin Nonmuslim Meningkat Usai Kasus Ahok Peneliti senior LSI Burhanuddin Muhtadi mengatakan survei pihaknya menemukan kecenderungan intoleransi meningkat dengan indikasi mayoritas orang enggan memilih pemimpin nonmuslim. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan tren intoleransi, terutama dalam hal politik, mengalami peningkatan pasca-kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Indikasinya, mayoritas masyarakat enggan memilih pemimpin nonmuslim.

"Intoleransi kelompok muslim terhadap nonmuslim cenderung tinggi terutama dalam politik. Mayoritas warga muslim keberatan jika nonmuslim menjadi kepala pemerintahan terutama sejak tiga tahun terakhir," kata Peneliti LSI Burhanuddin dalam rilis media di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta Pusat, Senin (24/9).


Dalam survei bertajuk 'Tren Persepsi Publik tentang Demokrasi, Korupsi dan Intoleransi', LSI menemukan responden muslim semakin tak ingin kursi presiden, wakil presiden, gubernur, atau bupati/wali kota dikuasai nonmuslim.


Pada 2016, hanya ada 48 persen muslim yang enggan memilih presiden dari agama berbeda. Setahun kemudian, angkanya naik menjadi 53 persen. Pada 2018, angkanya kembali naik menjadi 59 persen.

Demikian pula responden yang tak ingin gubernur dijabat nonmuslim mencapai 40 persen di 2016. Tahun berikutnya, angkanya naik menjadi 50 persen, dan kembali naik menjadi 52 persen pada 2018.

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat mengikuti sidang kasus penistaan agama, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (20/4/2017).Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat mengikuti sidang kasus penistaan agama, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (20/4/2017). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Untuk posisi wali kota/bupati, LSI juga mencatat responden yang keberatan kepala daerah tingkat ini dijabat nonmuslim meningkat sejak 2016 hingga 2018. Yakni, dari 39 persen menjadi 47 persen, hingga menjadi 52 persen.

Menurut Burhanuddin, momentum kenaikan intoleransi dalam bidang politik terjadi pada 2016. Kasus penistaan agama yang menimpa mantan Ahok disebut sebagai permulaannya.

"Pada saat itu ulama juga menyebutkan bahwa kita tidak masalah secara sosial dengan nonmuslim mereka mau bangun masjid atau kegiatan agama di lingkungan, silakan tapi jangan jadi pemimpin kami," kata dia.


Burhanuddin menilai faktor agama bukan satu-satunya penyebab. Mereka yang merasa sebagai mayoritas lebih intoleran dibanding yang merasa minoritas. Gejala ini menurut data LSI terjadi baik di responden muslim maupun nonmuslim.

"Dari data 89 persen responden yang merasa mayoritas kita kan bisa cek apakah di daerah mereka, mereka ini minoritas atau tidak. Secara total kelompok muslim lebih intoleran karena mereka merasa mayoritas, lebih banyak dibanding umat nonmuslim," kata dia.

Burhanuddin sendiri tak kaget dengan kenaikan intoleransi di Indonesia karena di sejumlah negara pun radikalisme dan intoleransi sedang mengalami tren kenaikan.

Di tempat yang sama, Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid mengatakan kenaikan intoleransi ini harus diwaspadai meski tingkatnya masih belum seburuk negara-negara di Eropa.

"Kita jadi bangsa ini bukan karena kesamaan ras suku atau agama tetapi kesamaan rasa," ujarnya.


Yenny juga menyebut pihaknya, Rumah Ciganjur, menerima pasangan capres maupun cawapres dari kedua kubu Jokowi dan Prabowo karena menghargai toleransi.

"Kami di Rumah Ciganjur menerima dari kedua kubu untuk memastikan komitmen mereka untuk menghindari politik SARA," ujarnya.

Demokrasi Diklaim Didukung Kelompok Toleran

Sementara itu, LSI juga menyebut mereka yang mendukung demokrasi cenderung bersikap toleran. Sebaliknya, kelompok yang menentang demokrasi cenderung intoleran.

Hasil survei menyatakan responden dari pedesaan memiliki angka indeks dukungan pada demokrasi sebesar 74. Di saat yang sama, indeks intoleransi mencapai 56.

Di sisi lain, responden dari perkotaan memiliki indeks demokrasi 76. Sementara, indeks intoleransinya 53.


Selain itu, responden dari Sumatera memiliki indeks demokrasi 73, dengan indeks intoleransi 65. Responden dari Jawa punya indeks demokrasi 75 dengan indeks intoleransi 54. Adapun responden dari wilayah lainnya punya indeks demokrasi 77 dan indeks intoleransi 41.

"Warga yang pro demokrasi cenderung lebih toleran dibanding yang anti-demokrasi," kata Burhanuddin.

Survei yang sama menemukan bahwa kepercayaan publik tentang demokrasi meningkat menjadi 83 persen, dari tahun lalu yang hanya 76 persen.

Namun Burhanudin mengatakan publik belum memahami sebagai bagian dari tata pemerintahan dan relasi pengelolaan sumber daya yang menjunjung tinggi kepatuhan pada hukum, akuntabilitas, dan kesetaraan.


Buktinya dari jumlah itu ada 27 persen responden yang menganggap bahwa korupsi adalah hal yang wajar. 10 persen responden menganggap tindakan ini perlu dilakukan untuk memperlancar proses atau birokrasi yang panjang.

"Sikap pro korupsi berhubungan positif dan signifikan dengan perilaku korup aparat negara atau pemerintah. Semakin sering warga mengalami situasi koruptif dengan dimintai biaya di luar biaya resmi maka semakin dia pro terhadap korupsi. Sebaliknya semakin dia tidak pernah mengalami situasi koruptif maka semakin dia anti terhadap korupsi," papar Burhanuddin.

LSI: Sejak Ahok, (Embargo)Aksi tolak intoleransi. (CNNIndonesia/Priska Sari Pratiwi)

Untuk mempromosikan demokrasi, menurutnya, pendidikan masih menjadi kunci. Sebab, indeks demokrasi makin menurun pada responden dengan pendidikan yang makin rendah. LSI mencatat warga yang mengenyam perguruan tinggi punya indeks 77, SMA 78, SMP 75, dan berpendidikan SD 73.

"Warga yang lebih terdidik cenderung lebih toleran dan bersikap anti-korupsi dibandingkan warga yang kurang terdidik," tutupnya.

Survei ini dilaksanakan pada 1-7 Agustus 2018 dengan melibatkan 1.520 responden dan margin of error sebesar 2,6 persen.

Responden dipilih dengan metode multi-stage random sampling dengan responden muslim berjumlah 87,1 persen, katolik 10,4 persen, dan lainnya 2,5 persen.

(kst/DAL)