Bappenas: Lebih Aman Jika Cuma Ada Tiga Parpol

Tim | CNN Indonesia

Selasa, 25 Sep 2018 17:00 WIB

Bappenas menyebut kompetisi akan lebih adil dan lingkungan lebih aman bagi perkembangan politik jika jumlah parpol di Indonesia hanya ada tiga. — Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, 2016. (REUTERS/Iqro Rinaldi)

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro menyebut kompetisi akan lebih adil dan lingkungan lebih aman bagi perkembangan politik jika jumlah partai politik (parpol) di Indonesia hanya ada tiga.

"Jika kita hanya memiliki tiga parpol, paling sedikit, bukan paling banyak, maka bisa menciptakan kompetisi yang adil dan mungkin lingkungan yang lebih aman dalam pengembangan politik," kata Bambang saat menghadiri Business Breakfast Forum Financial Club di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (25/9).

Meski mengaku bukan pakar politik, Bambang mengingatkan bahwa kestabilan politik diperlukan untuk membangun perekonomian yang mumpuni.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat juga:

Kapolri: Ambang Batas Parlemen Dorong Kerawanan Pemilu

Ia pun memprediksi jumlah parpol dengan sendirinya bakal menciut ke depan karena partai-partai akan berkonsolidasi. Bambang sendiri tidak menyebut parpol mana yang akan berkonsolidasi itu.

"Konsolidasinya kemungkinan akan ke arah tiga partai. Tapi ini prediksi, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi," jelasnya.

Sebagai catatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan 16 parpol dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Kali ini, ambang batas parlemen mencapai 4 persen, atau naik dari Pileg 2014 yang mencapai 3,5 persen.

Lihat juga:

Laporan Awal Dana Kampanye 16 Partai, PDIP Tertinggi Rp105 M

Indonesia, lanjut Bambang, harus beralih dari demokrasi transaksional, seperti yang terjadi saat ini, ke demokrasi substansial untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

"Demokrasi kita sayangnya belum seproduktif yang dilakukan oleh banyak [negara dengan] perekonomian maju," jelasnya.

Lebih lanjut, Bambang mengingatkan kestabilan politik juga diperlukan untuk menjaga iklim investasi. Ke depan, perbaikan sistem peradilan dan upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan untuk meningkatkan investasi di Indonesia.

Lihat juga:

Survei Alvara: Sembilan Parpol Tak Lolos ke DPR di 2019

"Jika kita bisa mengurangi tendensi untuk melakukan korupsi dan memperbaiki sistem peradilan tentu saja iklim investasi akan meningkat dan aliran modal asing akan lebih mudah masuk ke Indonesia," katanya.