Kubu Prabowo Bantah Dana Kampanye Rp2 M Biar Sama Nomor Urut

Jakarta, CNN Indonesia -- Bendahara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Thomas Djiwandono membantah pihaknya sengaja menyerahkan laporan dana awal kampanye (LDAK) sebesar Rp2 miliar dengan tujuan agar sesuai nomor urut 02 di Pilpres 2019.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menuding kubu Prabowo-Sandi menyerahkan LDAK hanya sebagai simbolisasi angka 2.

"Kenapa Rp2 miliar, simple saja. Itu kan 50:50 dulu. Istilahnya, Pak Prabowo Rp1 miliar dulu, Pak Sandi Rp1 miliar dulu," ujar Tommy saat menghubungi CNNIndonesia.com, Selasa (25/9).

"Itu enggak ada urusannya dengan nomor urut sebetulnya," lanjut Tommy seraya terkekeh.

Jika memang sengaja menyerahkan LDAK dengan nominal yang serupa dengan nomor urut, lanjut Tommy, kubu Prabowo-Sandi tidak akan mendapat efek elektoral apapun. 

"Enggak ada efeknya. Kalau soal angka ya namanya juga baru buka rekening. Kalau kita mau membuka rekening, saldo awal berapa sih? Kan, kira-kira begitu," ucap Tommy.

Tommy mengamini bahwa Prabowo-Sandi memang ingin menyampaikan pesan tertentu dalam tahapan pelaporan LDAK kepada kader, relawan, dan masyarakat. Namun, bukan soal simbolisasi angka 2.

Pesan yang ingin ditampilkan, kata Tommy, yakni komitmen Prabowo dan Sandi untuk berkontestasi dalam Pilpres 2019. Komitmen tersebut dibuktikan oleh keduanya dengan sama-sama menjadi penyumbang dana awal.

"Bahwa Pak Prabowo dan Pak Sandi berkomitmen untuk berkontestasi," ujar Tommy.

"Karena ini laporan dana awal kampanye, pemikiran kami ya seyogyanya paslon yang [pertama] menyumbang," kata Tommy.

Pesan lain yang ingin disampaikan kepada publik yakni terkait transparansi. Tommy menegaskan bahwa Rp2 miliar yang tercantum dalam LDAK memang benar-benar uang milik Prabowo dan Sandi, bukan pihak lain.

Terlebih, kata Tommy, Sandi sendiri ikut menyerahkan LDAK kepada KPU. Tommy mengatakan bahwa Sandi sebetulnya tidak wajib datang menyerahkan LDAK ke KPU. Hanya cukup diwakilkan oleh bendahara atau para sekjen partai politik pengusung.

"Substansinya adalah kewajiban dan spirit dari transparansi yang kami canangkan melalui paslon kami yang menunjukkan bahwa mereka yang menaruh uang itu dalam LDAK," tutur Tommy.

Tommy mengatakan dana kampanye yang akan digunakan Prabowo-Sandi pasti lebih dari Rp2 miliar. Dia pun membuka pintu kepada semua pihak termasuk korporasi yang ingin memberikan sumbangan.

Tommy berjanji ke depannya akan terus mengedepankan prinsip transparan dalam pengelolaan dana kampanye. Dia mengatakan bakal memberitahu kepada publik terkait kondisi dana kampanye Prabowo-Sandi setiap bulan hingga pemungutan suara April 2019 mendatang.

"Sejauh apa, sudah dalam posisi di mana. Termasuk berapa yang dimasukkan oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi," ujar Tommy.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu 2019 dari paslon nomor nomer urut 2 yang diwakili Sandiaga Uno bersama tim pemenangan. (ANTARA FOTO/Reno Esnir).

Dana Gotong Royong yang Digalang Prabowo

Jauh hari sebelum ditetapkan sebagai capres oleh KPU, Prabowo pernah mengajak masyarakat menyumbangkan dana untuk kepentingan politik Gerindra pada Pemilu 2019. Baik untuk kebutuhan pileg maupun pilpres.

Mengenai hal itu, Tommy mengamini bahwa pihaknya tidak memasukkan dana yang telah digalang ke dalam LDAK yang diserahkan ke KPU.

"Jadi laporan dana awal kampanye hanya boleh dari rekening khusus, karena rekening khusus lah yang akan diaudit," ujar Tommy.

"Kalau dana gotong royong itu kan di luar rekening khusus," lanjutnya.

Sebetulnya, dana gotong royong tersebut bisa saja dimasukkan dalam rekening khusus untuk dilaporkan ke KPU dalam bentuk LDAK. Namun, kata Tommy, dana tersebut masih ingin terus ditambah dari sumbangan pihak lain khususnya kader dan simpatisan Gerindra.

Tommy menambahkan bahwa dana gotong royong itu merupakan sumbangan dari kader dan simpatisan Gerindra untuk kepentingan pileg dan pilpres.

Sejauh ini, dana yang terkumpul belum dipilah menjadi dua untuk pileg dan pilpres. Karenanya, belum waktunya untuk diserahkan dalam bentuk LDAK kepada KPU.

"Sudah hampir mencapai Rp2 miliar. Itu akan kami laporkan kalau sudah masuk ke dalam rekening khusus [dana kampanye capres-cawapres]," ucap Tommy. (bmw/osc)