Anggaran DKI Naik Rp6 T, Anies Tak Kecewa PMD BUMD Ditolak
Tim | CNN Indonesia
Rabu, 26 Sep 2018 14:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-Perubahan DKI Jakarta 2018 disepakati mencapai Rp83,26 triliun. Penyertaan Modal Daerah (PMD) bagi dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tetap ditolak. Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak kecewa.
"Enggak juga [kecewa]," kata Anies, saat ditemui di Jakarta, Rabu (26/9).
Dalam pembahasan APBD-P 2018 tersebut, DPRD menolak dua usulan PMD untuk dua BUMD, yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PAM Jaya.
Anies menyebut pihaknya akan segera memfokuskan pembahasan anggaran yang ditolak pada APBD-P 2018 itu di APBD 2019. Rencananya, itu mulai dibahas pada pekan depan.
"Insyaallah [PMD] fokuskan di [APBD] 2019. Minggu depan sudah pembahasan 2019," ujarnya.
Sebelumnya, usulan PMD Jakpro sebesar Rp2,3 triliun ditolak DPRD DKI karena PMD BUMD yang sama pada APBD 2018 juga belum dicairkan karena kendala legalitas.
Sementara, PMD PAM Jaya ditolak DPRD karena Anies dinilai tidak serius membenahi tata kelola penyediaan air minum di ibu kota.
Terlepas dari itu, Anies menyebut anggaran DKI pada APBD-P 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp6,14 triliun atau sebesar 7,97 persen jika dibandingkan dengan APBD 2018 yang mencapai Rp77,11 triliun.
"Dari Rp77,11 triliun menjadi Rp83,26 triliun," ucap dia, dalam pidato penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 di ruang paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/9).
Selain itu, APBD-P 2018 juga menyebutkan bahwa pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp65,80 triliun. Angka itu mengalami penurunan sebesar Rp220,05 miliar atau sebesar 0,33 persen jika dibandingkan dengan APBD 2018 yang mencapai Rp66,02 triliun.
Untuk pos belanja daerah, jumlahnya mengalami peningkatan menjadi Rp75,09 triliun. Angka itu mengalami kenaikan Rp3,92 triliun atau 5,51 persen jika dibandingkan dengan APBD 2018 yang sebesar Rp71,16 triliun.
Anies menyampaikan pengeluaran terbesar digunakan untuk PMD. Menurutnya, anggaran itu digunakan untuk penyediaan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penyediaan daging bersubsidi, pengembangan Sentra Primer Tanah Abang, peningkatan pengolahan air limbah, serta beberapa proyek potensial.
Atlet Berprestasi
Meski pos anggaran belanja daerah mengalami kenaikan, lanjut Anies, terjadi pula penambahan dan pengurangan dalam sejumlah hal.
Penambahannya, kata dia, terjadi akibat percepatan target Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Selain itu, ada pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi.
"Untuk penyediaan lahan permukiman layak huni, pemberian penghargaan kepada atlet dan pelatih asal DKI Jakarta yang berprestasi pada Asian Games dan Asian Paragames, pemberian bantuan operasional tempat ibadah, pemberian hibah untuk membantu Saudara-saudara kita di Lombok, serta pembayaran hutang daerah berdasarkan hasil audit BPK," imbuh Anies.
Pengurangannya, kata Anies, dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas anggaran. Bentuknya, pengalihan anggaran yang tidak dapat diserap secara optimal atau kegiatan yang diperkirakan tidak akan dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun.
Misalnya, pembangunan prasarana kali/sungai dan kelengkapannya, pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan, serta Pembangunan Sarana Taman Anggrek Ragunan (TAR) Tahap V.
Untuk pos penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD 2018, ada kenaikan menjadi Rp17,45 triliun. Itu terdiri dari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dan penerimaan penerusan pinjaman pemerintah pusat untuk Proyek MRT.
Di samping itu, ada penambahan pos pengeluaran pembiayaan menjadi Rp8,16 triliun dari sebelumnya yang sebesar Rp5,94 triliun.
(dis/arh)
"Enggak juga [kecewa]," kata Anies, saat ditemui di Jakarta, Rabu (26/9).
Dalam pembahasan APBD-P 2018 tersebut, DPRD menolak dua usulan PMD untuk dua BUMD, yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PAM Jaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Insyaallah [PMD] fokuskan di [APBD] 2019. Minggu depan sudah pembahasan 2019," ujarnya.
Sementara, PMD PAM Jaya ditolak DPRD karena Anies dinilai tidak serius membenahi tata kelola penyediaan air minum di ibu kota.
Terlepas dari itu, Anies menyebut anggaran DKI pada APBD-P 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp6,14 triliun atau sebesar 7,97 persen jika dibandingkan dengan APBD 2018 yang mencapai Rp77,11 triliun.
"Dari Rp77,11 triliun menjadi Rp83,26 triliun," ucap dia, dalam pidato penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 di ruang paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/9).
Selain itu, APBD-P 2018 juga menyebutkan bahwa pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp65,80 triliun. Angka itu mengalami penurunan sebesar Rp220,05 miliar atau sebesar 0,33 persen jika dibandingkan dengan APBD 2018 yang mencapai Rp66,02 triliun.
Untuk pos belanja daerah, jumlahnya mengalami peningkatan menjadi Rp75,09 triliun. Angka itu mengalami kenaikan Rp3,92 triliun atau 5,51 persen jika dibandingkan dengan APBD 2018 yang sebesar Rp71,16 triliun.
Anies menyampaikan pengeluaran terbesar digunakan untuk PMD. Menurutnya, anggaran itu digunakan untuk penyediaan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penyediaan daging bersubsidi, pengembangan Sentra Primer Tanah Abang, peningkatan pengolahan air limbah, serta beberapa proyek potensial.
Atlet Berprestasi
Meski pos anggaran belanja daerah mengalami kenaikan, lanjut Anies, terjadi pula penambahan dan pengurangan dalam sejumlah hal.
Penambahannya, kata dia, terjadi akibat percepatan target Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Selain itu, ada pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi.
"Untuk penyediaan lahan permukiman layak huni, pemberian penghargaan kepada atlet dan pelatih asal DKI Jakarta yang berprestasi pada Asian Games dan Asian Paragames, pemberian bantuan operasional tempat ibadah, pemberian hibah untuk membantu Saudara-saudara kita di Lombok, serta pembayaran hutang daerah berdasarkan hasil audit BPK," imbuh Anies.
 Atlet peraih medali emas di Asian Games 2018 asal DKI Jakarta, yang merupakan pebulutangkis tunggal putra, Jonatan Christie. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Pengurangannya, kata Anies, dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas anggaran. Bentuknya, pengalihan anggaran yang tidak dapat diserap secara optimal atau kegiatan yang diperkirakan tidak akan dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun.
Misalnya, pembangunan prasarana kali/sungai dan kelengkapannya, pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan, serta Pembangunan Sarana Taman Anggrek Ragunan (TAR) Tahap V.
Untuk pos penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD 2018, ada kenaikan menjadi Rp17,45 triliun. Itu terdiri dari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dan penerimaan penerusan pinjaman pemerintah pusat untuk Proyek MRT.
Di samping itu, ada penambahan pos pengeluaran pembiayaan menjadi Rp8,16 triliun dari sebelumnya yang sebesar Rp5,94 triliun.
(dis/arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK