Ma'ruf Amin Soal Ratna: Penyebar Hoaks Harus Ditindak
Tim | CNN Indonesia
Rabu, 03 Okt 2018 20:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menyayangkan tindakan penyebaran kabar bohong atau hoaks yang dilakukan Ratna Sarumpaet terkait dugaan kasus penganiayaan.
Ia mengatakan bahwa para penyebar hoaks di Pilpres 2019 harus ditindak tegas oleh aparat kepolisian, tak terkecuali kasus yang menimpa Ratna Sarumpaet.
"Ya, harus ditindak, dan yang menindak adalah penegak hukum yang memiliki otoritas," kata Ma'ruf saat ditemui di salah satu rumah makan di wilayah Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (3/9).
Mantan Rais Aam PBNU itu mengaku kebingungan dengan tingkah elite parpol pendukung calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang membela Ratna habis-habisan.
Sebab, ia mengatakan bahwa pernyataan dan pembelaan terhadap Ratna termasuk dalam kategori hoaks.
"Saya kira kalau sudah bohong tidak benar, ya dukungannya itu dukungan, saya tidak tahu bentuk apa, katanya itu bohong, berita hoaks," kata dia.
Ma'ruf mengatakan bahwa hoaks adalah musuh bersama yang dapat mengancam persatuan bangsa. Oleh karena itu, ia berpesan bahwa setiap kelompok yang menyebarkan hoaks harus diusut dan ditindak tegas oleh kepolisian.
"Ya itu kita serahkan pada pihak yang punya kompetensi soal yang bagaimana menangani hoaks-hoaks itu," ujarnya.
Ratna Sarumpaet sore tadi telah mengakui berbohong kepada banyak orang, termasuk keluarga dan koleganya di kubu Prabowo, terkait kabar penganiayaan dirinya.
Kepada wartawan dalam jumpa pers di bilangan Tebet, Jakarta, Selatan, Ratna mengatakan dirinya membiarkan kebohongan itu dan berpikir untuk mengembangkan cerita bohong tentang penganiayaan itu.
"Saya terus mengembangkan ide pemukulan itu dengan beberapa cerita," kata Ratna.
Ratna akhirnya menyadari kesalahannya. Dia lantas meminta maaf kepada pihak-pihak yang telah ia bohongi, termasuk kepada Prabowo Subianto, Amien Rais, dan Fadli Zon.
Sementara itu sejumlah politikus lain yang terlanjur mempercayai kabar penganiayaan Ratna pun ikut meminta maaf karena telah menyebar kabar tak benar itu. Salah satunya adalah politisi Gerindra, Rachel Maryam.
[Gambas:Twitter]
Di akun twitternya, Rachel mengaku telah bersikap reaktif dan emosional saat pertama kali mendengar kabar penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpaet.
"Saya secara pribadi menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada netizen...Sama sekali saya tidak menyangka kalau semua ini adalah kebohongan," tulis Rachel di akun twitternya. (rzr/wis)
Ia mengatakan bahwa para penyebar hoaks di Pilpres 2019 harus ditindak tegas oleh aparat kepolisian, tak terkecuali kasus yang menimpa Ratna Sarumpaet.
"Ya, harus ditindak, dan yang menindak adalah penegak hukum yang memiliki otoritas," kata Ma'ruf saat ditemui di salah satu rumah makan di wilayah Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (3/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ma'ruf mengatakan bahwa hoaks adalah musuh bersama yang dapat mengancam persatuan bangsa. Oleh karena itu, ia berpesan bahwa setiap kelompok yang menyebarkan hoaks harus diusut dan ditindak tegas oleh kepolisian.
"Ya itu kita serahkan pada pihak yang punya kompetensi soal yang bagaimana menangani hoaks-hoaks itu," ujarnya.
Kepada wartawan dalam jumpa pers di bilangan Tebet, Jakarta, Selatan, Ratna mengatakan dirinya membiarkan kebohongan itu dan berpikir untuk mengembangkan cerita bohong tentang penganiayaan itu.
"Saya terus mengembangkan ide pemukulan itu dengan beberapa cerita," kata Ratna.
Ratna akhirnya menyadari kesalahannya. Dia lantas meminta maaf kepada pihak-pihak yang telah ia bohongi, termasuk kepada Prabowo Subianto, Amien Rais, dan Fadli Zon.
[Gambas:Twitter]
Di akun twitternya, Rachel mengaku telah bersikap reaktif dan emosional saat pertama kali mendengar kabar penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpaet.
"Saya secara pribadi menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada netizen...Sama sekali saya tidak menyangka kalau semua ini adalah kebohongan," tulis Rachel di akun twitternya. (rzr/wis)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK