Setahun Anies Baswedan

Jak Lingko, Nama Baru Masalah Lama Transportasi Ibu Kota

Tim, CNN Indonesia | Selasa, 16/10/2018 12:47 WIB
Jak Lingko, Nama Baru Masalah Lama Transportasi Ibu Kota Kartu Ok Otrip. (CNN Indonesia/Dhio Faiz)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Anies Baswedan mengubah nama program angkutan terintegrasi One Karcis One Trip (OK Otrip) menjadi Jak Lingko. Hal itu dinilai tak menyelesaikan masalah karena persoalan armada, operator, rute, dan proyeksi keuntungan belum tuntas.

Mulanya, program OK Otrip dicanangkan oleh Anies dan Sandiaga Uno sejak masa kampanye Pilkada DKI 2017. Tujuannya, memberi transportasi umum yang murah dan mudah bagi publik.

Program itu mulai diujicobakan pada 15 Januari-15 April. seluruh moda jadi Rp5.000 selama tiga jam perjalanan. Karena belum menunjukkan hasil, ujicoba diperpanjang hingga 15 Juli.


Untuk menikmati layanan tersebut, warga harus memiliki kartu uang elektronik OK OTrip yang baru bisa didapatkan di halte-halte Transjakarta tertentu, seperti Lebak Bulus, Harmoni, Kampung Melayu, dan Tanjung Priok. Kartu OK OTrip itu bisa dibeli dengan harga Rp40.000 dengan saldo uang elektronik sebesar Rp20.000.

Wakil Gubernur DKI Jakarta kala itu Sandiaga Uno menyebut salah satu hambatan dalam pelaksanaan program OK Otrip tersebut adalah pengadaan armada.

"Jumlah kendaraan yang ditargetkan 2.687 unit, sekarang jumlahnya tidak sampai seratus unit. Jadi ini persentasenya masih sangat rendah dan kita akan terus genjot," kata Sandi, Kamis (5/7).

Untuk program andalan ini, Pemprov DKI telah menganggarkan pengadaan 2.685 bus kecil senilai Rp3,3 triliun pada APBD 2018. Namun sejak April lalu, baru ada 126 bus kecil yang mampu disediakan Pemprov DKI Jakarta.

Selain pengadaan armada, masalah lainnya adalah para operator belum menyetujui tawaran harga yang harus dibayar Pemprov DKI Jakarta setiap kilometer.

Salah satu angkot yang ikut serta dalam program OK Otrip. Salah satu angkot yang ikut serta dalam program OK Otrip. (CNN Indonesia/Dhio Faiz)
Tak hanya itu, hingga Juli lalu, jumlah trayek dan jumlah operator pun masih belum sesuai target. Setidaknya baru ada lima operator yang bergabung, dengan jumlah trayek sepuluh.

Nama Baru

Ketika sejumlah persoalan tersebut belum dirampungkan, Anies tiba-tiba justru mengganti nama program OK Otrip tersebut. Anies menggantinya dengan nama Jak Lingko.

Kata 'lingko' itu, dijelaskan Anies merupakan kosa kata baru dalam bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan oleh Badan Bahasa. Rencananya, kata 'Lingko' tersebut baru akan dimasukkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pada akhir bulan Oktober ini.

Kata itu, menurut Anies, diambil dari bahasa daerah Nusa Tenggara Timur yang berarti sebuah sistem terintegrasi yang digunakan untuk membangun jaringan distribusi air di NTT.

Anies beralasan penggantian nama tersebut dikarenakan sebutan OK Otrip kurang bermakna atau kurang merepresentasikan program integrasi transportasi tersebut. Lain halnya dengan sebutan OK OCE (one Kecamatan One Center for Enterpreneurship) yang menurutnya memang merepresentasikan program tersebut.

"Tapi kalau OK Otrip tidak ada [representasinya] ya, kemudahan ngomong saja, karena itu saya sampaikan, kita cari nama. Dan pilihannya setelah riset sana-sini, pada 'Lingko'," kata dia, Selasa (9/10).

Anies menyatakan program integrasi transportasi tersebut hanya berubah nama, tanpa ada perubahan dalam sistemnya.

Pemindai kartu OK Otrip di sebuah angkot.Pemindai kartu OK Otrip di sebuah angkot. (CNN Indonesia/Tiara Sutari)
Lebih dari itu, Anies menyebut operator kendaraan mikro telah mau bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk mewujudkan sistem Jak Lingko.

"Ini bersejarah karena tidak pernah terjadi sebelumnya, duduk bersama saja tidak, apalagi mau bekerja sama, sekarang duduk bersama, bekerja sama," tutur Anies, Selasa (9/10).

TransJakarta

Pengamat tata kota Nirwono Joga menilai masalah pada program itu tetap sama meski ada pergantian nama.

Di antaranya, pertama, keterlibatan seluruh angkutan umum yang minim dalam program tersebut. Yakni, mulai dari bus Transjakarta, Metromini maupun Kopaja, angkot, hingga mikrolet.

"Mereka semua harus terintegrasi dalam satu manajemen, satu layanan, satu harga, ini yang belum berhasil," kata Nirwono kepada CNNIndonesia.com, Minggu (14/10).

Kedua, penataan rute yang belum rampung. Menurut Nirwono, Pemprov DKI harus membuat penataan rute sedemikian rupa sehingga tidak tumpang tindih satu dengan lainnya sekaligus membuat semua moda transportasi itu saling terkoneksi.

Nirwono juga menyebut jika program Jak Lingko itu juga harus tersambung dengan moda transportasi umum lainnya, seperti KRL, MRT, dan LRT.

"Ini juga belum dilakukan," ucapnya.

Gubernur DKi Jakarta Anies Baswedan saat mencoba kartu OK Otrip, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/12).Gubernur DKi Jakarta Anies Baswedan saat mencoba kartu OK Otrip, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/12). (Dok. Pemprov DKI Jakarta)
Ketiga, masalah peremajaan armada angkutan. Tujuannya, memberikan kenyamanan bagi warga Jakarta.

Lebih dari itu, Nirwono juga menilai jika penggantian nama program dari OK Otrip menjadi Jak Lingko yang dilakukan Anies tidaklah tepat.

"Jika gonta-ganti nama program seperti sekarang sulit membebaskan Jakarta dari kemacetan, sulit mendorong warga beralih ke transportasi massal," tuturnya.

Keuntungan Tak Jelas

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan program Jak Lingko lebih banyak hambatannya ketimbang peluangnya. Misalnya, tidak ada proyeksi keuntungan dalam perhitungan oleh Pemprov DKI. Hal ini membuat tak banyak armada yang bergabung.

"Sebab proyeksi keuntungan yang tak jelas," kata dia, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/10).

Sejauh ini, kata Gembong, jumlah armada yang bargabung baru 283 unit per September 2018 yang melayani 33 rute. Angka tersebut diketahui sangat jauh dari target 2.000 armada yang di gembar-gemborkan Pemprov DKI di sepanjang 2018.

Di samping itu, masih banyak halte yang belum terkoneksi satu sama lain.

"Jumlah armada yang belum layak, operator yang belum berminat untuk bergabung dan masih banyak hal lain lagi sebagai pemenuhan persyaratan belum tersedia atau terlihat sebagai indikator penunjangnya," ujar Gembong.

(dis/arh)