Tilang Elektronik di Jakarta Mulai Berlaku November

tim, CNN Indonesia | Senin, 15/10/2018 23:28 WIB
Tilang Elektronik di Jakarta Mulai Berlaku November Ilustrasi tilang elektronik. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bakal memberlakukan tilang melalui kamera pengawas (CCTV), atau yang dikenal dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (e-TLE) pada November mendatang. Penindakan bakal dimulai di ruas jalan Patung Kuda dan Sarinah, Jakarta Pusat.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf mengatakan sebelum penindakan dimulai, mereka terlebih dulu melakukan sosialisasi kepada para pengguna jalan. Caranya dengan membagikan brosur kepada pengendara dan memasang spanduk selama sepekan.

"Tujuannya supaya nanti mengetahui proses E-TLE ini akan berlangsung selama tanggal 1 November sudah dilaksanakan penindakan," ujarnya di Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (15/10).



Dalam penindakan tilang itu, Yusuf menjanjikan tidak akan tebang pilih. Sekalipun yang terekam melanggar adalah mobil anggota kepolisian, pejabat dan TNI tetap akan ditilang.

"Tidak (tebang pilih), E-TLE semua ini terekam, mau itu mobil pejabat, polisi, TNI, pemerintah. Kita beritahukan kepada mereka bahwa tanggal sekian ini terjadi pelanggaran yang dilakukan mobil ini, ini fotonya kita kirimkan," katanya.

Selama uji coba E-TLE, Yusuf mengatakan sejak 1 hingga 14 Oktober tercatat ada 821 kendaraan terekam CCTV telah melanggar.


Belum Pastikan Tanpa Sidang

Yusuf mengatakan mekanisme tilang elektronik tanpa sidang masih menunggu kesepakatan Korlantas Polri dengan Mahkamah Agung. Hingga kini, dia belum dapat memastikan apakah komunikasi kedua instansi itu sudah terjalin atau belum.

"Kita kemarin hari Kamis sudah berikan ke Korlantas, ini urusan Mabes Polri ke antar instansi jadi bukan urusan Polda Metro. Kita sudah berikan ke Korlantas, nanti tinggal Korlantas yang akan mengirim surat kepada MA," tuturnya.

Yusuf mengaku dirinya berharap supaya penindakan tilang yang mulai berlaku pada 1 November tidak lagi melalui proses sidang. Namun, hal itu masih menunggu kesepakatan kedua lembaga itu.


"Mudah-mudahan secepatnya, kita belum ada informasi dari Korlantas apakah sudah dikirim atau belum," ujar Yusuf. (gst/ayp)