Hasil Polling CNNIndonesia.com untuk Setahun Anies di DKI
Tim | CNN Indonesia
Selasa, 16 Okt 2018 20:03 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anies Baswedan genap melakoni setahun kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tepat pada 17 Oktober tahun lalu, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno--pemenang Pilkada DKI 2017--dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala daerah di ibu kota Indonesia tersebut.
Sandiaga Uno melepaskan jabatan wakil gubernur pada 27 Agustus 2018 demi menjadi peserta Pilpres 2019 sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Berdasarkan jajak pendapat online yang dilakukan CNNIndonesia.com melalui media sosial Twitter, sebanyak 63 persen responden menyatakan kepuasannya terhadap kepemimpinan Anies yang kini telah ditinggalkan Sandiaga Uno.
Dalam jajak pendapat yang diikuti 7.883 responden di Twitter itu sebanyak 12 persen menyatakan netral dan 25 persen menyatakan tidak puas atas setahun kepemimpinan Anies di Jakarta.
[Gambas:Twitter]
Manis Pahit Kritik Dewan untuk Anies
Setelah ditinggalkan Sandiaga, Anies bekerja sendiri sebagai kepala daerah DKI Jakarta hingga saat ini. Pada awal dilantik, Anies-Sandi memiliki 23 janji program yang ditawarkan kepada rakyat DKI. Satu tahun kerjanya pun tak terlepas dari kebijakan yang pro dan kontra dengan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan mengkritik kebijakan Anies habis-habisan dalam satu tahun terakhir. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono merangkum setidaknya ada empat poin yang menjadi catatan khusus pihaknya atas kepemimpinan Anies.
Pertama, PDIP mengkritik program One Kecamatan One Centre Enterpreneurship (OK OCE) besutan Sandiaga.
Gembong mengatakan Anies-Sandi menjanjikan 200 ribu pengusaha baru di 44 pos pengembangan dalam lima tahun. Dengan angka tersebut, setidaknya ada 40 ribu pengusaha baru per tahun di Jakarta yang harusnya sudah dapat menjalankan usahanya setiap tahun.
"Pada kenyataannya dari calon pengusaha baru yang sudah terdaftar sebanyak 54.564 orang (website resmi OK OCE) dari target 40 ribu, mereka belum bisa menjalankan usahanya karena belum mendapatkan izin usaha," kata Gembong di Jakarta, kemarin.
Gembong menjelaskan data faktual menunjukkan per Januari sampai dengan awal Oktober 2018 baru ada 1.811 Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) milik Pengusaha Mikro dan Kecil yang tergabung dalam gerakan OK OCE. Dari angka ini pemerintahanan Anies baru berhasil mencetak pengusaha baru sekitar 3,31 persen.
Kemudian, janji program OK OCE Mart ditargetkan 44 OK OCE Mart pada tahun pertama. Pada kenyataanya, Gembong bilang baru sekitar 7 lokasi yang berdiri.
"Terlampau jauh dari sasaran awal. Terbukti, Program OK OCE Gubernur Anies Baswedan Gagal total mencapai targetnya," ujar Gembong.
Program kedua adalah program transportasi satu tarif dengan nama OK OTrip yang sudah berganti nama menjadi Jak Lingko. Gembong bilang sejauh ini operator transportasi yang bergabung dalam progam itu pun sangat minim.
"Jumlah armada yang bergabung baru 283 unit per September 2018 dengan melayani sebanyak 33 rute. Tentu angka itu jauh dari target 2.000 armada yang di gembar gemborkan Pemprov DKI di sepanjang 2018," kata Gembong.
Ketiga, PDIP juga menyoroti program DP 0 Rupiah yang hingga kini masih belum berjalan dan skema yang belum jelas. Dia bilang program DP 0 Rupiah tidak bisa diperuntukkan bagi warga miskin.
"Jelas-jelas bukan untuk orang miskin, yakni untuk warga berpenghasilan Rp4 sampai Rp7 juta perbulan. Minimum cicilan Rp2 juta perbulan," terang Gembong.
"Tentunya ini di luar listrik dan air bersih. Plus, Iuran Pengelolan Lingkungan karena status rusunami tidak memungkinkan diberikan subsidi," lanjut dia.
Terakhir, PDI P menyorot soal konsep naturalisasi dan normaliasi Anies yang masih mentok. Gembong menyatakan hingga hari ini pemerintah pusat harus mengembalikan dana penataan sungai lantaran konsep yang masih tidak jelas.
"Hingga kini pemerintah pusat pun terpaksa harus memulangkan anggaran normalisasi sungai di Jakarta ke APBN karena tak adanya kepastian pembebasan lahan yang menjadi kewenangan Pemprov DKI," tegas Gembong.
Nilai Memuaskan
Berbeda dengan Gembong, Ketua Fraksi PKS Suhaimi menilai kepemimpinan Anies di satu tahun terakhir sangat menggembirakan.
"Ya dinilai kurang lebih angka 8 lah. Sudah baik," kata Suhaimi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/10).
Suhaimi mengatakan Anies menunjukkan prestasi setelah terang-terangan mencabut izin reklamasi. Dia bilang penghapusan izin reklamasi adalah janji Anies saat mencalonkan diri dalam Pilkada DKI 2017.
"Kemudian Pak Gub juga merealisasikan janji DP 0 Rupiahnya yang bisa kita lihat sekarang tengah berjalan," terang Suhaimi.
Suhaimi bilang keseriusan Anies menggarap rumah DP 0 Rupiah bisa dilihat saat ia merangkul 4 BUMD untuk menyelesaikan program tersebut.
"Beliau menugaskan empat BUMD. Ada Sarana Jaya, Pasar Jaya, Jakpro dan Bank DKI. Itu menunjukkan kesungguhannya. Kan 1 November juga sudah dibuka itu pendaftarannya," jelas Suhaimi.
"Jadi kalau dinilai tidak sunggh-sungguh saya kira harus dipertanyakan penilaiannya," lanjut dia.
Suhaimi juga menyatakan kebijakan Anies soal OK Otrip harus diapresiasi meski belum ada data yang pasti. Keinginan Anies untuk menyatukan tarif pada transportasi warga di Jakarta adalah bertujuan untuk memanusiakan manusia.
"Karena kita ingin maju kotanya bahagia warganya," ucapnya. "Kita minta supaya lebih cepat lagi kerjanya. membangun sebuah kota adalah membangun manusia. Jadi tidak bisa semua janji itu bisa dipenuhi satu tahun ya," tutup dia.
(ctr/kid)
Sandiaga Uno melepaskan jabatan wakil gubernur pada 27 Agustus 2018 demi menjadi peserta Pilpres 2019 sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Berdasarkan jajak pendapat online yang dilakukan CNNIndonesia.com melalui media sosial Twitter, sebanyak 63 persen responden menyatakan kepuasannya terhadap kepemimpinan Anies yang kini telah ditinggalkan Sandiaga Uno.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam jajak pendapat yang diikuti 7.883 responden di Twitter itu sebanyak 12 persen menyatakan netral dan 25 persen menyatakan tidak puas atas setahun kepemimpinan Anies di Jakarta.
[Gambas:Twitter]
Setelah ditinggalkan Sandiaga, Anies bekerja sendiri sebagai kepala daerah DKI Jakarta hingga saat ini. Pada awal dilantik, Anies-Sandi memiliki 23 janji program yang ditawarkan kepada rakyat DKI. Satu tahun kerjanya pun tak terlepas dari kebijakan yang pro dan kontra dengan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan mengkritik kebijakan Anies habis-habisan dalam satu tahun terakhir. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono merangkum setidaknya ada empat poin yang menjadi catatan khusus pihaknya atas kepemimpinan Anies.
Pertama, PDIP mengkritik program One Kecamatan One Centre Enterpreneurship (OK OCE) besutan Sandiaga.
Gembong mengatakan Anies-Sandi menjanjikan 200 ribu pengusaha baru di 44 pos pengembangan dalam lima tahun. Dengan angka tersebut, setidaknya ada 40 ribu pengusaha baru per tahun di Jakarta yang harusnya sudah dapat menjalankan usahanya setiap tahun.
"Pada kenyataannya dari calon pengusaha baru yang sudah terdaftar sebanyak 54.564 orang (website resmi OK OCE) dari target 40 ribu, mereka belum bisa menjalankan usahanya karena belum mendapatkan izin usaha," kata Gembong di Jakarta, kemarin.
Gembong menjelaskan data faktual menunjukkan per Januari sampai dengan awal Oktober 2018 baru ada 1.811 Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) milik Pengusaha Mikro dan Kecil yang tergabung dalam gerakan OK OCE. Dari angka ini pemerintahanan Anies baru berhasil mencetak pengusaha baru sekitar 3,31 persen.
Kemudian, janji program OK OCE Mart ditargetkan 44 OK OCE Mart pada tahun pertama. Pada kenyataanya, Gembong bilang baru sekitar 7 lokasi yang berdiri.
"Terlampau jauh dari sasaran awal. Terbukti, Program OK OCE Gubernur Anies Baswedan Gagal total mencapai targetnya," ujar Gembong.
Program kedua adalah program transportasi satu tarif dengan nama OK OTrip yang sudah berganti nama menjadi Jak Lingko. Gembong bilang sejauh ini operator transportasi yang bergabung dalam progam itu pun sangat minim.
"Jumlah armada yang bergabung baru 283 unit per September 2018 dengan melayani sebanyak 33 rute. Tentu angka itu jauh dari target 2.000 armada yang di gembar gemborkan Pemprov DKI di sepanjang 2018," kata Gembong.
Ketiga, PDIP juga menyoroti program DP 0 Rupiah yang hingga kini masih belum berjalan dan skema yang belum jelas. Dia bilang program DP 0 Rupiah tidak bisa diperuntukkan bagi warga miskin.
"Jelas-jelas bukan untuk orang miskin, yakni untuk warga berpenghasilan Rp4 sampai Rp7 juta perbulan. Minimum cicilan Rp2 juta perbulan," terang Gembong.
"Tentunya ini di luar listrik dan air bersih. Plus, Iuran Pengelolan Lingkungan karena status rusunami tidak memungkinkan diberikan subsidi," lanjut dia.
Terakhir, PDI P menyorot soal konsep naturalisasi dan normaliasi Anies yang masih mentok. Gembong menyatakan hingga hari ini pemerintah pusat harus mengembalikan dana penataan sungai lantaran konsep yang masih tidak jelas.
"Hingga kini pemerintah pusat pun terpaksa harus memulangkan anggaran normalisasi sungai di Jakarta ke APBN karena tak adanya kepastian pembebasan lahan yang menjadi kewenangan Pemprov DKI," tegas Gembong.
 Pelantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017 - 2022 di Istana Negara, Jakarta, 17 Oktober 2017. (CNN Indonesia/Safir Makki) |
Nilai Memuaskan
Berbeda dengan Gembong, Ketua Fraksi PKS Suhaimi menilai kepemimpinan Anies di satu tahun terakhir sangat menggembirakan.
"Ya dinilai kurang lebih angka 8 lah. Sudah baik," kata Suhaimi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/10).
Suhaimi mengatakan Anies menunjukkan prestasi setelah terang-terangan mencabut izin reklamasi. Dia bilang penghapusan izin reklamasi adalah janji Anies saat mencalonkan diri dalam Pilkada DKI 2017.
"Kemudian Pak Gub juga merealisasikan janji DP 0 Rupiahnya yang bisa kita lihat sekarang tengah berjalan," terang Suhaimi.
Suhaimi bilang keseriusan Anies menggarap rumah DP 0 Rupiah bisa dilihat saat ia merangkul 4 BUMD untuk menyelesaikan program tersebut.
"Beliau menugaskan empat BUMD. Ada Sarana Jaya, Pasar Jaya, Jakpro dan Bank DKI. Itu menunjukkan kesungguhannya. Kan 1 November juga sudah dibuka itu pendaftarannya," jelas Suhaimi.
"Jadi kalau dinilai tidak sunggh-sungguh saya kira harus dipertanyakan penilaiannya," lanjut dia.
Suhaimi juga menyatakan kebijakan Anies soal OK Otrip harus diapresiasi meski belum ada data yang pasti. Keinginan Anies untuk menyatukan tarif pada transportasi warga di Jakarta adalah bertujuan untuk memanusiakan manusia.
"Karena kita ingin maju kotanya bahagia warganya," ucapnya. "Kita minta supaya lebih cepat lagi kerjanya. membangun sebuah kota adalah membangun manusia. Jadi tidak bisa semua janji itu bisa dipenuhi satu tahun ya," tutup dia.
(ctr/kid)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK