Luntang-lantung OK OCE Usai Ditinggal 'Lari' Sandi

Tim, CNN Indonesia | Selasa, 16/10/2018 17:25 WIB
Luntang-lantung OK OCE Usai Ditinggal 'Lari' Sandi Ilustrasi OK OCE. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejak era kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, program kewirausahaan One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK OCE) jadi bahan perbincangan unggulan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Setelah resmi dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, program tersebut masih santer digembar-gemborkan keduanya.

Namun, hingga saat ini program tersebut masih belum memiliki landasan hukumnya. Padahal, dari situs okoce.me, jumlah pendaftarnya mencapai 54.713 per 12 Oktober 2018.


Sandi pernah mengakui jika program tersebut memang belum memiliki payung hukum dan hanya diikat oleh perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov DKI dengan Perkumpulan Gerakan OK OCE (PGO).

Dia berdalih program OK OCE itu akan diatur lebih jauh lewat Peraturan Gubernur (Pergub) atau bisa saja diatur lewat Peraturan Daerah (Perda).

Tak hanya itu, pendamping dari program OK OCE pun memiliki masalah sendiri. Dalam rapat pembahasan APBD Perubahan 2018 bersama DPRD DKI, terungkap jika selama ini pendamping OK OCE belum bersertifikat.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (KUKMP) Irwandi mengatakan proses rekrutmen 200 pendamping OK OCE yang saat sudah ada memang tak menyertakan syarat sertifikasi profesi.

Karenanya, Pemprov DKI lewat Dinas KUKMP mengajukan anggaran sebesar Rp3,9 miliar pada APBD Perubahan 2018 yang digunakan untuk pelatihan dan uji kompetensi pendamping OK OCE. Namun, DPRD DKI tak meloloskan pengajuan anggaran itu karena sejak awal tidak masuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018.

Sandiaga Uno saat menyosialisasikan OK OCE dalam kampanye Pilkada DKI 2017.Sandiaga Uno saat menyosialisasikan OK OCE dalam kampanye Pilkada DKI 2017. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
Anies tak mempermasalahkan pencoretan anggaran sertifikasi itu. Ia menyebut program OK OCE tersebut merupakan sebuah gerakan, sehingga pelaksanaannya tidak bergantung kepada Pemprov DKI.

"Gerakan itu nature-nya dari rakyat, oleh rakyat, negara fasilitator saja," kata Anies kala itu.

Kepergian Sandi

Sandi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta karena hendak maju sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2019 pada 10 Agustus. Ia resmi tak lagi jadi Wagub usai membacakan disahkan oleh DPRD DKI, 27 Agustus.

Awal September, OK OCE Mart di Kalibata, Jakarta Selatan, dikabarkan tutup karena tak mampu mambayar sewa lahan.


Tak berhenti di situ. Sebelumnya, ada masalah pemberian hadiah umrah kepada lima peserta OK OCE yang beruntung yang dijanjikan Sandi saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Hadiah bagi lima peserta OK OCE yang beruntung bakal didanai langsung dari uang pribadi Sandi. Namun, muncul wacana dana hadiah peserta OK OCE itu akan dibebankan ke APBD seusai kepergian Sandi.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menolak wacana itu. Ia meminta agar Sandi tetap bertanggung jawab atas pembiayaan hadiah tersebut meski tak lagi menjabat sebagai wagub DKI.

Beragam masalah OK OCE itupun dikaitkan dengan kepergian Sandi dari Balai Kota DKI Jakarta. Benarkah demikian?

Perkumpulan Gerakan OKE OCE di Mal Pelayanan Publik, Jakarta, Senin, 13 Agustus 2018. Perkumpulan Gerakan OKE OCE di Mal Pelayanan Publik, Jakarta, Senin, 13 Agustus 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai program OK OCE sebenarnya sudah berjalan, hanya saja tak optimal. Terkebih, sejak Sandi mengundurkan diri sebagai Wagub DKI Jakarta.

"Begitu Sandi meninggalkan [DKI], agak keleleran juga, terjadi semacam kemandekan, seperti ada jalan buntu harus ke mana OK OCE itu," tutur dia, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (13/10).

Terlebih, kata Trubus, program OK OCE tersebut juga tidak ada pengawasan ataupun kontrol terhadap pelaksanaannya. Hal itu disebabkan karena program tersebut hingga kini masih belum memiliki payung hukum.

Persoalan lainnya, sambung dia, ialah proses panjang yang harus dilalui oleh pendaftar hingga nantinya bisa lolos untuk mendapatkan modal usaha.

Setidaknya, ada tujuh proses yang harus dilalui yang dikenal dengan istilah P1 hingga P7. Proses itu dimulai dari pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan permodalan.

Di samping itu, menurut Trubus, ada problem modal usaha yang harus diberikan kepada peserta yang sudah lolos.

"Persoalannya sampai saat ini belum ada bank yang bersedia kecuali Bank DKI," katanya.

Efek Sosok

Ketua Perkumpulan Gerakan OK OCE (PGO) Faransyah Jaya mengatakan kepergian Sandi tak berpengaruh terhadap pelaksanaan program OK OCE.

Gerai OK OCE Mart yang tutup karena tidak mampu membayar sewa lahan, di Jalan Warung Jati Barat, Kalibata, Jakarta, Rabu, 5 September.Gerai OK OCE Mart yang tutup karena tidak mampu membayar sewa lahan, di Jalan Warung Jati Barat, Kalibata, Jakarta, Rabu, 5 September. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Selama ini, kata dia, pihaknya berkoordinasi dengan asisten perekonomian Pemprov DKI, dengan SKPD, dengan PTSP, Bank DKI dalam pelaksanaan program itu.

Pengaruh Sandi, lanjutnya, lebih terkait dengan sosok di balik program OK OCE tersebut.

"Pak Sandi memang saya bilangnya lebih ke sosok, daya tarik sejak kampanye [yang] selalu menggelorakan OK OCE. Jadi kalau dari segi pelaksanaan tidak ada dampak," dalihnya, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (14/10).

Soal penolakan anggaran untuk sertifikasi pendamping OK OCE, Faransyah mengklaim itu sebenarnya tak berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan program. Hanya saja, kelolosan anggaran proses sertifikasi pendamping seharusnya bisa mempercepat pelaksanaan program OK OCE.

Dengan keberadaan sertifikasi, sambungnya, setiap pendamping OK OCE akan memiliki standardisasi yang sama dalam melakukan pendampingan.

Saat ini, jumlah pendamping OK OCE ada sebanyak 176 orang yang tersebar di 44 kecamatan, di mana setiap kecamatan terdapat empat pendamping.

Terkait pemberian hadiah bagi peserta OK OCE yang dijanjikan oleh Sandi, rencananya hal itu akan dikonversi menjadi sebuah pemberian penghargaan. Hal itu telah ia komunikasikan dengan tim gubenur.

Faransyah mengakui rencana pemberian hadiah tersebut tidak masuk dalam program Pemprov DKI dan tak ada anggaran yang disiapkan. Hal itu dikarenakan pihaknya tak pernah memprediksi jika Sandi akan mundur dari jabatan Wagub DKI dan maju menjadi cawapres.

Motor box roda tiga sebagai bagian kendaraan OK OCE.Motor box roda tiga sebagai kendaraan OK OCE yang dipamerkan saat pelantikan Anies-Sandi sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)

Kendati demikian, menurut Faransyah, ia juga telah berkomunikasi dengan Sandi soal pemberian hadiah tersebut. Sandi, sambungnya, tak masalah untuk mengeluarkan dana guna pemberian hadiah tersebut.

"Pak Sandi dia bilang enggak ada masalah kalau dia yang bayar, cuma karena beliau lagi cawapres agak sensitif," katanya.

Jumlah Mandek

Faransyah menyebut tujuan awal dari program OK OCE adalah menciptakan 200 ribu wirausaha baru. Hal itu, kata Faransyah juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Jumlah pendaftaran sudah 46 ribu, untuk pelatihan sudah 42 ribu," katanya.


Menurut dia, penciptaan wirausaha baru tersebut tidak dilihat dari jumlah pendaftar yang menerima modal usaha. Namun, itu dilihat dari jumlah pendaftar yang sudah memiliki izin usaha.

"Kalau data terakhir itu 13 ribu yang dapat izin usaha mikro kecil, jadi mulai dari UMK, SKU, SIUP kecil, total ada 13ribu," ujarnya.

Ia mengakui tahap untuk mendapatkan permodalan tersebut cukup sulit. Peserta yang telah melewati tahap P7 atau telah mendapat permodalan, lanjutnya, baru mencapai sekitar 150 orang.

Dikatakannya pula, sampai saat ini baru Bank DKI saja yang bisa memberikan modal. Jumlahnya sebesar Rp10 juta dengan bunga sebesar tujuh persen per tahun.

Penasehat PGO Indra Uno (kiri), Kadis UMKM Irwandi (tengah), dan Ketua Umum PGO Faransyah Jaya (kanan) saat meresmikan kantor resmi OK OCE di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Senin (13/8).Penasehat PGO Indra Uno (kiri), Kadis UMKM Irwandi (tengah), dan Ketua Umum PGO Faransyah Jaya (kanan) saat meresmikan kantor resmi OK OCE di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Senin (13/8). (CNN Indonesia/Bintoro Agung Sugiharto)
Faransyah menuturkan bank lain atau insitusi keuangan lainnya tak mudah memberikan modal seperti Bank DKI. Sebab, banyak syarat yang sulit dipenuhi oleh wirausahawan baru.

"Kalau yang lain rata-rata minta usahanya minimal sudah enam bulan, lalu minta jaminan," ucapnya.

Program Gagal

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan upaya mencetak wirausaha baru yang menjadi tujuan dari OK OCE tidak cukup jika hanya sekedar diberikan pelatihan dan pendampingan saja.

"Pertanyaannya berapa yang diberi akses permodalan? Baru ratusan ini," kata Bestari, Minggu (14/10).

Ia pun mengusulkan agar Pemprov DKI mencari cara agar wirausaha baru itu bisa memiliki akses terhadap permodalan.

Saat ini, Bestari menilai program OK OCE hanya berfokus pada penguatan lembaganya agar bisa melakukan pelatihan dan pendampingan bagi calon wirausaha baru.

Sementara, Pemprov DKI tak menyiapkan kajian yang komprehensif sebelum meluncurkan program OK OCE tersebut.

"Program OK OCE itu adalah program gagal yang dikarenakan terburu-buru di-launching sebelum ada kajian komprehensif ataupun kajian yang betul-betul dapat dilaksanakan di tengah masyarakat," kata Bestari.

(dis/arh)