Buka Rekening 'Gotong Royong', Tim Jokowi Sindir Mahar Rp1 T
Tim | CNN Indonesia
Selasa, 16 Okt 2018 21:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Wahyu Sakti Trenggono secara resmi membuka rekening dana kampanye 'Gotong Royong' Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
Ia menyatakan pihaknya sengaja membuka rekening tersebut untuk mendorong partisipasi, transparansi sekaligus sebagai tanda bahwa Jokowi-Ma'ruf terbebas dari segala bentuk mahar politik
"Kekuatan Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf terletak pada kekuatan gotong royong yang ditandai dengan besarnya partisipasi publik dan membangun proses kampanye hingga hari H pencoblosan bebas dari politik mahar 1 triliun," kata Wahyu di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (16/10).
Isu mahar Rp1 triliun pernah diembuskan oleh Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief, lewat akun twitternya. Saat itu Andi menyebut PKS dan PAN menerima masing-masing Rp500 miliar dari calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno.
Wahyu melanjutkan pihaknya optimis pembukaan rekening dana kampanye bisa meningkatkan partisipasi masyarakat menyumbang bagi pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
Ia pun memastikan bahwa pengelolaan dana partisipasi masyarakat di rekening tersebut diatur berdasarkan peraturan KPU.
KPU sendiri merinci sumbangan yang berasal dari perorangan, jumlah sumbangannya dibatasi maksimal Rp2,5 miliar. Untuk sumbangan dari kelompok, organisasi atau badan usaha non pemerintah, hanya diperbolehkan menyumbang maksimal hingga Rp 25 Miliar.
"Tim Kampanye Paslon Jokowi-Kya Ma'ruf secara periodik akan mengumumkan ke publik total bantuan yang diterima paslon tersebut," kata Wahyu
Selain itu, Wahyu turut merinci alokasi dana gotong royong itu akan dipakai untuk berbagai keperluan logistik kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres. Semisal digunakan untuk manajemen tim pemenangan, alat peraga kampanye, komunikasi politik melalui media cetak, televisi, online dan sosmed serta pergerakan teritorial seluruh elemen pemenangan.
"Antusiasme publik ini kami respons dan sebagai bagian peningkatan kualitas demokrasi," tutur dia.
Lebih lanjut Wahyu mengatakan dana kampanye yang terkumpul nantinya bakal diaudit oleh auditor independen dan dilaporkan ke KPU serta publik secara terbuka.
Ia pun menegaskan seluruh pendanaan kampanye tersebut berasal dari sumber-sumber yang jelas dan tak berasal dari organisasi kriminal atau dari sumbangan luar negeri.
"Sudah ada ketentuan setiap siapa yang nyumbang harus jelas ada NPWP dan bukan dana dari hasil gak baik seperti korupsi dan lain-lain. Untuk itu setiap penyumbang akan kita teliti," kata dia. (rzr/wis)
Ia menyatakan pihaknya sengaja membuka rekening tersebut untuk mendorong partisipasi, transparansi sekaligus sebagai tanda bahwa Jokowi-Ma'ruf terbebas dari segala bentuk mahar politik
"Kekuatan Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf terletak pada kekuatan gotong royong yang ditandai dengan besarnya partisipasi publik dan membangun proses kampanye hingga hari H pencoblosan bebas dari politik mahar 1 triliun," kata Wahyu di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (16/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wahyu melanjutkan pihaknya optimis pembukaan rekening dana kampanye bisa meningkatkan partisipasi masyarakat menyumbang bagi pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
KPU sendiri merinci sumbangan yang berasal dari perorangan, jumlah sumbangannya dibatasi maksimal Rp2,5 miliar. Untuk sumbangan dari kelompok, organisasi atau badan usaha non pemerintah, hanya diperbolehkan menyumbang maksimal hingga Rp 25 Miliar.
Selain itu, Wahyu turut merinci alokasi dana gotong royong itu akan dipakai untuk berbagai keperluan logistik kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres. Semisal digunakan untuk manajemen tim pemenangan, alat peraga kampanye, komunikasi politik melalui media cetak, televisi, online dan sosmed serta pergerakan teritorial seluruh elemen pemenangan.
"Antusiasme publik ini kami respons dan sebagai bagian peningkatan kualitas demokrasi," tutur dia.
Ia pun menegaskan seluruh pendanaan kampanye tersebut berasal dari sumber-sumber yang jelas dan tak berasal dari organisasi kriminal atau dari sumbangan luar negeri.
"Sudah ada ketentuan setiap siapa yang nyumbang harus jelas ada NPWP dan bukan dana dari hasil gak baik seperti korupsi dan lain-lain. Untuk itu setiap penyumbang akan kita teliti," kata dia. (rzr/wis)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK