Satu Rumah Kos Tanpa IMB, Salah Satu Korban Gusuran Versi LBH

Tim, CNN Indonesia | Rabu, 17/10/2018 17:35 WIB
Satu Rumah Kos Tanpa IMB, Salah Satu Korban Gusuran Versi LBH Salah satu titik lokasi penggusuran versi LBH Jakarta, Jalan Teladan RT 17/ RW 02, Karet, Jakarta Selatan, Rabu (17/10). (CNN Indonesia/LB Ciputri Hutabarat)
Jakarta, CNN Indonesia -- Salah satu lokasi korban penggusuran berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diketahui merupakan sebuah rumah kos yang ditertibkan aparat karena tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dalam data versi LBH Jakarta tertulis bahwa lokasi itu digusur pada tanggal 2 Mei 2018 dengan jumlah orang sebanyak 20 kepala keluarga (KK).

Hal itu diketahui saat CNNIndonesia.com mengecek satu dari 91 titik lokasi penggusuran yang diungkap oleh LBH Jakarta, yakni di Jalan Teladan RT 17/RW 02, Karet, Jakarta Selatan.


Ketua RT 17/RW 02 Aas menyatakan tidak ada penggusuran dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

"Enggak ada [penggusuran] di sini. Terakhir itu penggusuran tahun 90-an," kata dia, kepada CNNIndonesia.com, di lokasi, Rabu (17/10).

Jikapun ada penggusuran rumah, itu terjadi lima tahun terakhir saat pihak swasta karena membeli satu hingga dua rumah warga. Sementara, pihak pemerintah belum pernah melakukan penggusuran untuk pembangunan tertentu di lokasi ini.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengaku tidak akan menggusur warga, hanya menggeser, terkait normalisasi/naturalisasi sungai.Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengaku tidak akan menggusur warga, hanya menggeser, terkait normalisasi/naturalisasi sungai. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)
Namun, Aas mengakui ada satu rumah warga yang sempat dirobohkan pemerintah. Rumah tersebut dibeli seorang warga untuk mendirikan kos-kosan.

"Ada memang satu rumah [milik] Pak Marijon, sempat dirobohkan bangunannya, karena mungkin belum memiliki izin bangunan," ujar dia.

"Namun, habis itu langsung cepat penuhin surat-suratnya. Satu bulan kemudian dibangun kembali dan jadi rumah kos-kosan," lanjut Aas.

Adapun rumah yang dibangun Marijon, kata Aas, ialah rumah sewa berlantai dua. Namun, kata Aas, pemilik rumah tidak merinci data berapa kamar yang ada di dalam kos-kosan tersebut.

Pengacara Publik LBH Jakarta Charlie Al Bajili membenarkan bahwa data tersebut merupakan data penggusuran rumah kos-kosan.

"Itu pembongkaran kosan untuk penertiban IMB [Izin Mendirikan Bangunan]," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Salah satu bentuk penggusuran oleh Satpol PP DKI Jakarta di kawasan yang terkena proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, 28 September 2016.Salah satu penggusuran yang dilakukan oleh Satpol PP DKI Jakarta di kawasan yang terkena proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, 28 September 2016. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Charlie menyebut hanya ada satu rumah yang digusur. Namun, rumah tersebut diperkirakan dihuni oleh 20 kepala keluarga. "Ada 20 kamar," imbuhnya.

Sebelumnya, LBH Jakarta merilis data 91 titik penggusuran yang dilakukan di zaman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan per tanggal 16 Oktober 2017 hingga 30 September 2018.

Saat dikonfirmasi, Anies kemudian menantang wartawan untuk mengeceknya secara langsung.

(CTR/arh)