Setahun Anies, dari Raksasa Reklamasi hingga DKI Terintegrasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Genap sudah satu tahun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin di Ibu Kota. Sejumlah pencapaian sudah dilakukan. Namun masih banya pula janji politik yang harus dipenuhi.

Transmedia yang terdiri CNNIndonesia.com, CNN Indonesia TV dan Detik.com berkesempatan mewawancarai mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini di kantornya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/10).

Bukan cuma soal pencapaian 12 bulan jadi Gubernur, Anies bicara soal langkahnya menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang menuai pro dan kontra.


Anda sudah satu tahun memimpin DKI Jakarta. Apa yang sudah dicapai?

Pertama memasukkan janji ke dalam rencana lima tahun dan diputuskan. Jika sudah diputuskan dalam Perda maka sudah bisa kami anggarkan.

Kemudian yang kedua, menyamakan visi dengan birokrasi. Pemerintahan ini adalah pemerintahan yang berorientasi pada keadilan sosial. Pemerintahan yang berorientasi pada keberpihakan pada mereka yang termajinalkan. Sehingga di Jakarta, mereka semua memiliki kesempatan setara bagi semua. Kalau itu ada, maka tiap-tiap pemegang otoritas bisa merespons dengan visi yang tadi. Anggaran ada, pendekatan ada.

Lihat juga: Anies Akui Rumah DP Nol Bukan buat Warga Berpenghasilan Kecil

Ketiga adalah personalia yang mampu menjalankan semua itu. Bukan masalah program a, b, c, dan d atau seterusnya. Saya itu ada 30 sekian program.

Kalau anggaran tidak mencerminkan janji, kalau aparatur tidak mencerminkan visi, dan kalau orang yang kompeten tidak berada di tempat yang tepat, maka angka-angka dan program-program ini hanya akan jadi dongeng saja, tidak jadi kenyataan.

Untuk langkah-langkah menjalankan program, ada yang sudah bisa dijalankan tahun ini. Ada juga yang baru bisa dijalankan di tahun kedua, atau tahun ketiga. Sesuai urutan, mana yang bisa dijalankan sekarang, atau yang perlu anggaran dan waktu.

Setahun ini ada 33 hal yang sudah kami lakukan kegiatan yang dirasakan masyarakat.

Anies Baswedan di pulau reklamasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Tiga hal besar yang sudah dilakukan?

Pertama adalah DP 0 persen. Sebanyak 51,7 persen warga Jakarta tidak punya rumah milik pribadi. Mereka numpang. Ini masalah yang harus kita selesaikan. Program ini jalan, anggarannya ada. Di tahun ini kita alokasikan dana sebesar Rp717 miliar. Tahun depan sudah lebih dari Rp5 triliun dialokasikan ke sini.

Gagasan tentang kepemilikan rumah dengan mencicil tanpa DP adalah gebrakan yang sekarang bergulir. Swasta pun sekarang sudah menawarkan kepemilikan rumah tanpa DP. Beban kita di DP kok. Jadi kami percaya ini akan berjalan terus, dan akan punya impact.

Banyak mau terlibat karena yang kami menyiapkan skema pembayaran, jadi ada yang membangun, kemudian kami siapkan skema pembayarannya, lalu nanti diambil rumahnya. Ini untuk mereka yang range pendapatannya Rp3,6 juta sampai 7 juta. Untuk yang di bawah UMP (upah minimum provinsi), rent to own kami menyiapkan sistem sewa, nanti setelah dipakai 20 tahun bisa jadi kepemilikannya. Jadi ada insentif untuk merawat dan memperbaiki.

Lihat juga: Setahun di DKI, Anies Dinilai Ingin Beda dengan Ahok

Kedua adalah transportasi, kami melucurkan program Jak Lingko. Semua transportasi mikro angkutan darat tersambung dengan TransJakarta. Pertama kali dalam sejarah Jakarta, angkutan kecil mau bekerja sama dengan Pemprov. Prosesnya panjang, berbulan-bulan kita bicarakan. Ini yang dibangun bukan hanya kesepakatan harga, tetapi juga kepercayaan.

Sekarang kita akan bangun supaya mikrobus, medium dan bus besar (transjakarta) MRT, LRT tersambungkan. Nanti berikutnya commuter line, bus antarkota, kereta api antarkota. Dengan begitu sistem transportasi Jakarta terintegritas, cikal bakalnya sudah di tahun pertama. Tapi ini belum selesai.

Soal menghentikan proyek reklamasi?

Ketika saya mau melaksanakan janji, saya tidak melaksanakannya sekonyong-konyong dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tetapi dengan cara yang seksama. Ketika sampai pada ujungnya (izin reklamasi) dicabut, yang dicabut pun tetap taat.

Badan (Badan Koordinasi Pelaksana Reklamasi) yang saya buat memanggil semua yang memiliki izin reklamasi, lalu di-review apakah mereka melakukan kewajibannya atau tidak. Lalu ketika mereka tidak melakukan kewajibannya, bahkan sebagian izinnya kadaluwarsa dan diperpanjang dan tidak melaksanakan juga ya, saya cabut. Ketika itu dilakukan ada yang menyalahkan, ya tidak bisa.

Reklamasi gebrakan paling besar?

Memang secara skala, baik dari aktor, ini yang dihadapi adalah raksasa dan memiliki kekuatan untuk menelepon siapa saja, di mana saja dan kapan saja dan ukurannya besar.

Saya beri ilustrasi saja, ada satu perusahaan sudah memberikan kewajiban ke kita, setoran itu Rp500 miliar dalam bentuk bangunan-bangunan. Bisa dihitung kalau (bisa) memberikan Rp500 miliar, skala bisnis dan keuntungannya berapa besar. Raksasa. Tapi saya diamanatkan ini (sambil menunjuk tanda pangkat di bahu) oleh rakyat, bukan untuk gentar pada kekuatan uang. Tapi untuk melaksanakan semua yang jadi ketentuan.

Saya ingin kirim pesan ke semua, jangan coba-coba rupiahkan otoritas ini. Saya tidak berencana berkompromi pada rupiah. Jika anda tidak taat pada aturan, saya akan hadapi, akan saya disiplinkan.

Lihat juga: Jak Lingko, Nama Baru Masalah Lama Transportasi Ibu Kota

Saya kirim pesan ini untuk membuat bisnis di Indonsia dan Jakarta agar sesuai ketentuan. Betapa tidak adilnya Gubernur bila pelanggar didiamkan. Maka mereka yang taat aturan akan menengok ke saya dan bilang "Jadi bisa ya pak, bisnis sambil melanggar aturan?".

Jadi kalau ada yang bilang saya menimbulkan ketidakpastian hukum, terbalik. Ketidakpastian hukum jika pelanggaran dibiarkan. Kepastian hukum jika pelanggaran diberi sanksi.

Setelah dihentikan bagaimana dengan pulau yang sudah dibangun?

Tempat yang sudah terbangun akan digunakan sesuai ketentuan bukan selera gubernur dan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik. Pegangannya itu saja.

Ketika saya membuat Badan Koordinasi Pelaksana Reklamasi, sinisme muncul. Yang Pro reklamasi bilang, "Tuh kan Anies berencana melaksanakan". Yang antireklamasi bilang "Anies mengkhianati reklamasi". Kepada keduanya saya bilang, "Kalian semua mengkritik imajinasi kalian sendiri".

Sama seperti sekarang mau jadi seperti apa, sudahlah, saya tidak bisa membuat kebijakan tanpa ada aturan.

Aturannya seperti apa?

Ada Undang-undang, ada PP (peraturan pemerintah). Sekarang kita sedang menyusun perdanya. Perdanya belum selesai. Sudah saya tarik perda tata ruang, perda tentang zonasi. Akan dibuat rencana mengenai pesisir Jakarta, akan kami tuangkan dalam pasal-pasal, dan akan kami usulkan ke dewan. Sebelum itu jadi pasal-pasal, kami harus penya gambarannya. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah jadi rencananya.

Nanti kami tahu mana yang jadi wilayah terbuka hijau, terbuka biru, mana yang bisa untuk rumah mana yg bisa untuk kegiatan komersial jadi kita punya rencana sendiri.

Nanti di ujung, semoga ini bisa dipakai masyarakat banyak orang, bukan hanya segelintir masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (CNN Indonesia/Tiara Sutari)

Seperti apa nantinya?

Macam-macam, ada yang bilang "Hati-hati nanti jadi tempat komersial". Sebenarnya isu ini bukan masalah komersial dan nonkomersial. Taman Safari tempat komersia? Ancol? Di sini persoalannya. Tempat ini dapat digunakan untuk publik. Komersial tidak menjadi persoalan, yang penting bisa bermanfaat bagi publik.

Harus dipastikan tempat ini bisa dijadikan bermanfaat publik.

Sepenuhnya dimiliki Pemda atau swasta?

Kalau dari sisi tanah HPL (hak pengelolaan lanjutan) ada di pemprov, kemudian ada pengaturan soal berapa yang akan dikelola swasta atau pemda. Keinginan kita juga semoga ketentuan ini bisa fair. Kalau tidak fair mengirimkan pesan yang keliru untuk berbisnis di Jakarta. Fair dari soal ketaatan mengenai peraturan reklamasi.

Saya akan laksanakan yang jadi janji saya. Banyak hal yang sedang dalam proses, biarkan proses ini berjalan. Nantinya, saya akan mempertanggungjawabkan ini pada publik. Hari ini bisa kita pertanggungjawabkan apa yang dikerjakan badan itu. Kita susun visinya terlebih dahulu.

Apa tidak ada yang menuntut soal reklamasi?


Ketaatan pada proses pada prosedur adalah perlindungan terkuat. Bila dijalankan dengan cara yang benar dan ketaatan yang benar. Maka bergeraklah dengan ketaatan dan aturan. Bila tidak setuju ikuti aturan hukum saja.

Tahun depan janji kampanye apa saja yang direncanakan?

Banyak yang sudah mulai dikerjakan. Sederhana saja, laporan keuangan WTP (wajar tanpa pengecualian) itu kan kerja keras yang serius untuk ke arah sana.

Hal yang sudah kita mulai seperti integrasi transportasi, bisa lebih luas lagi tahun depan. Bayangkan dari angkot, bisa masuk ke TransJakarta, bisa masuk MRT, bisa masuk LRT. Cukup dengan satu kartu. Bayangkan kalau sudah jadi, leluasa sekali kita.

Pengendalian air ke bawah akan dilakukan dengan masif. Pelayanan untuk keluarga di Jakarta, semua harus kita integrasikan itu. Karena Pemprov melayani dari mulai kandungan sampai kuburan. Itu harus diintegrasikan.

Lihat juga: Becak Era Anies, Antara Kaum Pinggiran dan Kesalahan Berulang

Soal izin sudah satu pintu, soal pelayanan warga kita sedang integrasikan. Harapannya, warga Jakarta bisa merasakan kehadiran pemerintah di kehidupan mereka.

Kemitraan dengan semua pihak akan dibangun. PKK, karang taruna. Barangkali kelas menengah ke bawah banyak yg tidak tahu PKK masih ada. Semua akan diaktifkan ke depan, RT, RW.

Kita protes kalau ada masalah di ujung misalnya kurang gizi, narkoba. Tapi lupa karena kegiatan masyarakat tidak ditopang serius oleh negara. Saya pembina karang taruna di kampung, Pemerintah tidak hadir membina karang taruna. 
Sekarang kita bermitra dengan mereka.

Insya Allah yang semua jadi janji akan kami tunaikan, dengan cara yang sistemik dan bisa dieksekusi dengan baik. (DAL/sur)