Anies Sebut Isu Sampah Dipakai untuk Usul Dana Kemitraan

Tim, CNN Indonesia | Senin, 22/10/2018 03:36 WIB
Anies Sebut Isu Sampah Dipakai untuk Usul Dana Kemitraan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di Pulomas, Jakarta Timur, Kamis (2/8). (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan dana kemitraan sebesar Rp2 triliun yang diajukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tak terkait dengan pengelolaan sampah.

Pasalnya, kewajiban Pemprov DKI terkait dengan pengelolaan sampah sudah selesai dilakukan.

"Kalau persampahan sudah selesai kewajiban kita, ini bukan masalah persampahan," kata dia, di Balai Kota Jakarta, Minggu (21/10).

Anies mengatakan dana kemitraan Rp2 triliun tersebut justru terkait dengan APBD Pemkot Bekasi yang kemudian dilimpahkan kepada Pemprov DKI.

"Tapi cara menyampaikannya menggunakan isu sampah, sehingga kesannya Jakarta punya masalah dengan sampah," ujarnya.

Anies menjelaskan pada bulan Februari Pemkot Bekasi meminta bantuan kepada Pemprov DKI yang bersifat kemitraan, hal itu kemudian disetujui.

Anies Sebut Isu Sampah Terkait Pelimpahan APBD Kota BekasiFoto: CNN Indonesia/Fajrian
Pada bulan Mei Pemprov DKI berkirim surat untuk meminta rincian bantuan yang dibutuhkan. Namun, Pemkot Bekasi baru menyerahkannya pada 18 Oktober lalu.

Dalam rinciannya, dana kemitraan tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di antaranya proyek flyover Rawa Panjang, proyek flyover Cipendawa, pembangunan crossing Buaran, serta peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Kota Bekasi.

Anies menilai penggunaan dana kemitraan untuk pembangunan infrastruktur tersebut tak ada kaitannya dengan TPST Bantargebang.

"Nanti anda lihat aja relevansinya seperti apa dengan persoalan bantargebang," ucap Anies.

Kendati demikian, Anies mengklaim Pemprov DKI tak masalah jika memang harus memproses permintaan dana kemitraan Rp2 triliun tersebut. Namun, sambung Anies, itu mesti melalui persetujuan DPRD lebih dulu karena itu merupakan uang warga Jakarta.

"Iya itu harus dipertanggungjawabkan kepada dewan, uangnya enggak sedikit itu," katanya.

Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)
Lebih dari itu, Anies mengatakan memiliki rencana untuk melakukan pertemuan dengan Walikota Bekasi guna membahas masalah tersebut.

"Dan sudah ada rencana itu (melakukan pertemuan), sudah ada," ujar Anies.

Kisruh soal pengelolaan sampah itu bermula saat Dinas Perhubungan Kota Bekasi melakukan penghentian operasional sebanyak 16 truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melintas di wilayahnya, Rabu (17/10).

Penyetopan operasi tersebut akibat belasan truk yang menuju ataupun sudah dari TPST Bantargebang tersebut tidak dilengkapi surat-surat.

"Kalau ada kendaraan tidak memiliki surat-surat, truknya saja secara kelengkapan sudah jelas salah secara aturan lalu lintas," kata Kepala Dishub Kota Bekasi Yayan Yuliana seperti dikutip dari Antara, Rabu (17/10).

Di sisi lain, Komisi I DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat akan melakukan evaluasi terhadap perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan TPST Bantargebang.

Salah satu sudut Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, belum lama ini.Salah satu sudut Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, belum lama ini. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)
Langkah itu diambil karena komitmen kerja sama antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi terkait aktivitas pembuangan sampah warga DKI Jakarta di tiga kelurahan yakni Cikiwul, Sumurbatu, dan Ciketingudik di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi dianggap tidak berjalan.

Sebelumnya, Pemkot Bekasi berencana mengajukan dana hibah sekitar Rp2,09 triliun kepada Pemprov DKI, setelah sebelumnya mendapatkan dana hibah senilai Rp194 miliar.

Pengajuan dana hibah itu rencananya digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti Flyover Cipendawa, Rawa Panjang, Jalan Siliwangi, dan pembebasan lahan.




(dis/arh)