Menristekdikti Tegaskan Debat Capres di Kampus Langgar UU

CNN Indonesia | Sabtu, 27/10/2018 03:40 WIB
Menristekdikti Tegaskan Debat Capres di Kampus Langgar UU Menristekdikti Mohamad Nasir menegaskan debat capres-cawapres di area kampus merupakan pelanggaran undang-undang. (CNN Indonesia/Yohannie Linggasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menegaskan debat calon presiden dan wakil presiden di area kampus merupakan pelanggaran undang-undang.

Nasir mengatakan hal ini harus dikomunikasikan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

"Silakan itu nanti KPU harus ngomong ke saya karena itu melanggar undang-undang, kan," kata Nasir setelah Konferensi Pers di kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Jumat (26/10).



Debat kampus diwacanakan oleh koordinator juru bicara (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar simanjuntak. Dia beralasan debat pilpres di kampus lebih efisien dibanding di hotel.

Pelaksanaan debat di kampus, menurut Dahnil, teknisnya berbeda dengan debat yang menggunakan sistem panelis dan mengundang pendukung masing-masing calon.

Menanggapi hal itu, Nasir mengatakan debat di kampus dimungkinkan selama mendapat persetujuan KPU. Namun, kegiatan kampanye secara individu bertentangan dengan undang-undang.

"Tapi yang kami tidak boleh adalah sesuai dengan UU, kampus tidak boleh digunakan sebagai tempat kampanye secara individu," ujarnya pada Senin (22/10).

Menristekdikti Tegaskan Debat Capres di Kampus Langgar UUDua calon presiden 2019, Prabowo Subianto dan Joko Widodo. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan debat kandidat Pilpres 2019 tidak boleh digelar di lingkungan kampus karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Larangan tersebut tercantum dalam Pasal 280 huruf h UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan kampanye tidak boleh dilakukan di tempat ibadah, fasilitas pemerintahan, serta tempat pendidikan.


Debat Capres Cawapres sendiri sedianya akan digelar selama lima kali di 2019 mendatang meski masa kampanye telah dihelat sejak 23 September 2018.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan lima sesi debat ini akan lebih efektif jika digelar berdekatan dengan masa pemungutan suara.

Sebelumnya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mencabut izin penyelenggaraan seminar di kampus yang dihadiri anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019 Sudirman Said dan Ferry Mursyidan Baldan.

Pihak UGM memastikan pencabutan seminar murni karena urusan administrasi dan tak ada sangkut pautnya dengan politik.

(ain/pmg)