Revisi UU Ormas Mulai Dibahas Januari 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Legislasi DPR dan pemerintah sepakat memasukkan Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019. Pembahasan revisi UU pun akan dimulai pada Januari.

"Ini sudah masuk prioritas [prolegnas], bukan lagi di long list," kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas, di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (29/10).

Menurut Supratman, revisi ini tidak akan jauh dari perdebatan terkait proses peradilan terhadap ormas yang dibubarkan pemerintah.

Lihat juga: DPR Kesampingkan Revisi UU Ormas dari Prolegnas Prioritas

Perdebatan terkait ini muncul saat Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

"Ya itu salah satunya kira-kira. Tapi saya belum lihat persis. Udah ada naskahnya sebenarnya," kata dia.

Menanggapi hal itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan revisi UU Ormas merupakan kesepakatan dari seluruh fraksi di parlemen saat Perppu Ormas diterbitkan.

Menkumham Yasonna Laoly di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (15/3). (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Yasonna mengatakan revisi hanya dilakukan ke beberapa pasal. Namun, ia mengklaim belum mengetahui rencana revisi soal pasal yang berkaitan dengan proses peradilan.

"Ya belum. Kita enggak boleh berandai-andai. Nanti kita lihat dulu draf dari fraksi-fraksi," kata Yasonna terpisah.

Transfer RUU

Selain revisi UU Ormas, Supratman mengatakan DPR mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tujuannya, RUU yang belum selesai dibahas pada periode kali ini dapat dilanjutkan pada DPR periode selanjutnya.

Lihat juga: Revisi UU Ormas Terganjal Penomoran

"Sehingga otomatis RUU yang tersisa itu bisa kita carry-over, sehingga UU-nya tidak kemudian langsung mati. Kan cuma satu pasal. Supaya bisa di-carry-over saja. Karena di UU yang sekarang tidak bisa carry-over. Satu periode itu dianggap mulai dari nol lagi," kata Supratman"

Yasonna pun sepakat usul revisi UU Pembentukan Perundang-undangan karena dapat membantu penyelesaian RUU yang telah dibahas pemerintah dan DPR pada periode sebelumnya.

"Supaya undang-undang yang nanti sesudah pemilu pada pemerintahan baru, UU yang sudah dibahas sebelumnya bisa di carry over. Biasanya kan harus masuk ke titik nol. Kalau itu bisa akan sangat menolong," kata Yasonna.

Lihat juga: Pembahasan Revisi UU Melibatkan Sejumlah Institusi Terkait

Sementara itu, Baleg DPR dan Pemerintah sepakat mengesahkan 55 RUU untuk masuk dalam Prolegnas 2019. Sebanyak 43 RUU berasal dari Prolegnas 2018, sedangkan tujuh RUU dari DPR, empat pemerintah dan satu dari DPD.

Di antara usulan RUU yang masuk prolegnas tersebut, masuk revisi UU Ormas, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber serta RUU Perlindungan Data Pribadi.

(swo/arh)