DPR Klaim Permintaan Kaca Lapis Antipeluru Wajar

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing menyangkal penolakan ide pemasangan lapisan film antipeluru di kaca Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta. Menurut dia fasilitas itu wajar diberikan buat melindungi anggota DPR selaku pejabat negara.

"Kalau ada yang mengatakan itu (berlebihan), kelewatan. Yang ngomong itu yang salah," ujar Anton di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/10).

Anton menuturkan pemasangan film antipeluru di kaca gedung pemerintahan bukan merupakan hal baru. Dia mengklaim benda tersebut sudah lebih dahulu digunakan di sejumlah gedung lembaga milik pemerintah.

Lihat juga: Polisi Diminta Segera Gelar Rekonstruksi Peluru Nyasar ke DPR

Ia menduga pemasangan benda tersebut juga tidak disadari oleh pemerintah. Sehingga, ia menyebut usulan DPR untuk memasang benda tersebut mendapat penolakan.

"Gedung departemen itu sudah 12 tahun lalu dipasang kaca anti peluru dari bawah sampai ke atas. Mungkin pemerintah saja tidak tahu ya. Kok kalau DPR sewot semua," ujarnya.

Lebih lanjut, Anton menjelaskan pemasangan film anti peluru masih bersifat wacana. Hal itu, kata dia, akan direalisasikan jika Lapangan Tembak Senayan tidak ditutup atau direlokasi.

Sebab, ia menyebut DPR baru berencana menggelar rapat dengan Sekretaris Negara dan Perbakin untuk membahas nasib Lapangan Tembak Senayan.

Lihat juga: Kasus Peluru Nyasar, Pengelola Lapangan Tembak Akan Diperiksa

"Jadi saya rasa itu masih wacana. Tapi kalau ada wacana juga tidak masalah," ujar Anton.

Lebih dari itu, Anton menilai anggota DPR berhak mendapat perlindungan. Ia menilai dirinya dan koleganya memiliki hak yang sama dengan para eselon di sejumlah gedung departemen yang dilapisi kaca anti peluru.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai usulan Ketua DPR Bambang Soesatyo soal pemasangan antipeluru di sejumlah ruangan di gedung DPR berlebihan.

Usulan itu muncul pasca insiden dugaan peluru nyasar di sejumlah ruang kerja anggota DPR.

"Wah itu berlebihan, berlebihan, karena mahal," ujar JK di Jakarta pada Selasa (16/10) lalu.

Lihat juga: Polri Serahkan Urusan Relokasi Lapangan Tembak ke Pemprov DKI

Ia menilai pemasangan antipeluru akan menyedot banyak anggaran. (jps/ayp)