Koalisi LSM Desak Jokowi Cari KSAD Tanpa Kepentingan Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diminta mengenyampingkan kepentingan politik dalam pemilihan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) baru. Jabatan KSAD diketahui tak lama lagi akan ditinggalkan Jenderal TNI Mulyono yang segera purnawirawan akhir tahun ini.

Permintaan tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang di dalamnya berisi Imparsial, ELSAM, KontraS, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI dan Institute Demokrasi.


Koalisi ini menilai menjelang diselenggarakannya pemilu serentak 2019, KSAD yang baru harus memiliki komitmen untuk memastikan TNI bersikap netral dan tidak berpolitik. Itu disebutkan bisa membuat proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil aman, dan damai.


"Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri," ujar Deputi Direktur ILR, Erwin Natosmal, dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (5/11).

Lihat juga: Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Siap Berantas Warisan PKI

Di tempat sama, Kepala Bidang Biro Kampanye dan Jaringan KontraS menyatakan pihak mereka mengkhawatirkan akan ada politik-politik transaksional dalam pemilihan KSAD baru, sehingga akan sangat sulit bagi presiden yang punya hak prerogatif untuk lepas dari jeratan kepentingan itu.

"Pertarungan politik 2019 itu mempengaruhi dinamika politik di pemilihan KSAD. Itu pasti. Konsekuensinya, presiden sebagai kepala pemerintahan jangan melulu berpikir pergantian KASAD yang dihubungkan dengan pilpres," tambah Direktur Program Imparsial, Al Araf.

Sementara itu, Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar, pemilihan KSAD menjadi penting karena TNI, terutama Angkatan Darat, merupakan instrumen yang paling strategis untuk mendapatkan suara.

Wahyudi mengatakan TNI AD memiliki perangkat komando teritorial yang paling lengkap bahkan hingga sampai ke desa-desa dan paling dekat dengan rakyat.

"Kalau kita mengenal Babinsa, kalau di level di tingkat kecamatan ada koramil, kemudian ada korem, kodam dan angkatan darat. Artinya dengan struktur yang lengkap dari atas sampai bawah, mereka punya posisi yang sangat strategis di tingkat elektoral," paparnya.

Meski selalu melempar jargon netral, Wahyudi mengatakan pengalaman dari pelaksanaan pemilu di masa lalu sudah menunjukkan bagaimana komando teritorial ini digunakan untuk kepentingan politik tertentu. KSAD berikutnya yang akan dilantik paling lambat Januari 2019 akan menduduki posisi kunci ini.

Jika kepentingan politik jadi perhatian utama Jokowi dalam memilih, kata Al Araf, TNI AD akan terjebak dalam ruang politik elektoral.

Setidaknya ada 12 nama perwira bintang tiga yang berpotensi meneruskan jabatan Mulyono di kepemimpinan TNI AD.

Lihat juga: Imparsial Minta Jokowi Pilih KSAD Bersih dari Kasus HAM

(kst/kid)