Caleg Rahasiakan Identitas, KPU Jadi Bantalan

CNN Indonesia | Selasa, 13/11/2018 11:34 WIB
Caleg Rahasiakan Identitas, KPU Jadi Bantalan Aturan KPU dan persoalan di laman resmi KPU disebut jadi penyebab publik kesulitan mengakses data profil para caleg. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Profil seorang calon anggota legislatif merupakan salah satu tolok ukur pemilih sebelum memberikan suaranya di pemilihan legislatif (Pileg) 2019. Atas dasar itu keterbukaan seluruh data profil caleg seharusnya menjadi keniscayaan.

Lewat profil caleg, masyarakat mengetahui siapa yang layak untuk memperjuangkan harapannya di parlemen. Kenyataannya, tak semua caleg yang bertarung di Pileg 2019 bersedia membuka seluruh profilnya kepada calon pemilih.

Penelusuran CNNIndonesia.com di laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemukan sejumlah caleg Dewan Perwakilan Rakyat dari seluruh partai tidak melengkapi profilnya atau menolak profilnya dipublikasikan.


Sementara itu berdasarkan data KPU yang diteliti Formappi dari 13 Agustus hingga 4 September 2019, setidaknya ada 26 persen atau 2.075 caleg yang datanya tak mau dipublikasi.

Sisanya, sebanyak 18 persen atau 1.457 caleg tanpa data dan  56 persen atau 4.460 caleg dapat diketahui latar belakangnya.

PPP adalah salah satu partai yang memiliki sejumlah caleg tertutup. Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi beralasan hal itu terjadi karena KPU membuat kebijakan yang mengizinkan caleg untuk menolak profilnya dipublikasikan.

"Kenapa oleh KPU itu tidak diwajibkan untuk dibuka kemarin? Kan, kemarin diberi pilihan sama KPU itu apakah mau dipublikasikan atau tidak," ujar Baidowi kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/11).

Aturan KPU yang dimaksud Baidowi adalah Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) huruf i dan j.

Beleid itu berbunyi: daftar riwayat hidup dan informasi bakal calon yang memuat pernyataan bersedia/tidak bersedia untuk dipublikasikan, menggunakan formulir Model BB.2; dan salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut, Baidowi menyatakan pilihan sejumlah caleg PPP menolak membuka profil mereka tidak melanggar karena merupakan aturan KPU.

Kesulitan mengakses profil caleg tak hanya disebabkan caleg itu menolak profilnya dipublikasi. Baidowi mengatakan hal itu juga disebabkan oleh permasalahan di situs KPU. 

"Jadi, meskipun website KPU nanti dibenerin, toh data publik itu memang gak bisa dibuka karena [caleg] diberi kewenangan oleh KPU," ujarnya.

Data seorang caleg memang punya peran sangat strategis. Bagi sebagian pemilih, data itu menjadi salah satu pertimbangan sebelum menentukan pilihan.

Baidowi sendiri termasuk caleg yang bersedia profilnya dipublikasikan. Namun caleg petahana dari daerah pemilihan Jawa Timur XI ini menilai profil caleg tidak menentukan kemenangan.
  
Menurut Baidowi kemenangan di Pileg lebih dipengaruhi oleh strategi yang diterapkan caleg selama masa kampanye.

"(Kemenangan) tergantung pada pendekatan kepada masyarakat. Meskipun profilnya dibuka tapi tidak pernah turun ke masyarakat memang dapat menang?," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Andi Arief membantah caleg partainya menolak mempublikasikan profilnya.

Berdasarkan data KPU yang diteliti Formappi, Partai Demokrat dan Perindo adalah yang paling banyak memiliki caleg tertutup.

Formappi bahkan menyebut semua caleg dari Demokrat tidak dapat diakses profilnya.

Atas hal itu Andi mengklaim bahwa partai telah mewajibkan para caleg untuk membuka profil mereka kepada publik. Kalau ada yang tak bisa mengakses caleg Demokrat, Andi menyebut hal itu disebabkan oleh kesalahan dari pihak KPU.

"Wajib dibuka, tidak ada yang dilarang itu. Salah kali KPU-nya itu," ujar Andi kepada CNNIndonesia.com.

Andi mengatakan keterbukaan profil caleg merupakan kesepakatan dalam rapat antara KPU dengan perwakilan parpol di Hotel Sultan, Jakarta. Sehingga, ia membantah caleg Demokrat menolak mempublikasikan profilnya.

Bahkan, ia menegaskan caleg Demokrat telah mempublikasikan profilnya di media sosial guna memudahkan pemilih.

"Kami terbuka kok, ada yang dipasang di mana-mana. Ada yang dipasang di Facebook, di mana-mana kok," ujarnya.

CNNIndonesia.com berusaha meminta penjelasan dari PDI Perjuangan terkait fenomena caleg tertutup ini. Namun pihak PDIP belum merespons perihal caleg caleg PDIP yang menolak riwayat hidupnya dipublikasikan KPU. (jps/wis)