Sektor-sektor itu yakni sektor anggaran, sektor sumber daya alam, dan sektor hukum atau kebijakan penegakan hukum.
"Jelas semua, ada di penganggaran, yaitu APBN, APBD itu ada di situ. Yang kedua adalah sektor minyak, migas itu ada. Yang ketiga adalah sektor penegakan hukum, mafia-mafia hukum genderuwo juga," kata Didu usai menjadi pembicara dalam diskusi Rabu Biru yang digelar oleh Kubu Prabowo-Sandi di Rumah Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (14/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah jadi itu istilah saya untuk menyebut arti genderuwo itu. Kalau saya melakukan itu maka saya termasuk genderuwo," katanya.
"Genderuwo juga bisa berwujud cukong kekuasaan. Kekuasaan berganti tapi cukongnya tetap," kata dia.
Tak Boleh Dibasmi
Meski dianggap merugikan, menurut Didu, para genderuwo ekonomi ini tak boleh dimusnahkan. Cara terbaik adalah dengan merangkul mereka dan mengajaknya ikut serta dalam pertumbuhan ekonomi bangsa.
"Jangan, jangan dibasmi. Tapi diajak secara pelan-pelan untuk ikut serta menumbuhkan perekonomian, istilahnya diancam secara halus begitu," ujarnya.
"Beri pilihan, mau gabung bangun ekonomi atau angkat kaki dari sini," ucap dia.
Itu dikatakan Jokowi dalam pidato pembagian sertifikat tanah untuk masyarakat Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pagi tadi.
"Cara-cara seperti ini adalah cara-cara politik yang tidak beretika. Masa masyarakatnya sendiri dibuat ketakutan? Enggak benar kan? Itu sering saya sampaikan itu namanya 'politik genderuwo', nakut-nakuti," kata Jokowi. (tst/osc)