KPK Usut Dugaan Uang Bupati Pakpak Bharat ke Polda Sumut

CNN Indonesia | Senin, 19/11/2018 15:18 WIB
KPK Usut Dugaan Uang Bupati Pakpak Bharat ke Polda Sumut Polda Sumut mengklaim kasus istri Bupati Pakpak Bharat dihentikan karena pengembalian uang Rp143 juta. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengembangkan dugaan aliran uang Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu kepada jajaran Polda Sumatra Utara. Uang itu disinyalir untuk menghentikan kasus dugaan korupsi istri Remigo, Made Tirta Kusuma Dewi.

"Nanti penyidik yang akan mengembangkan hal ihwal tentang itu (aliran uang Bupati Pakpak Bharat kepada jajaran Polda Sumut), seperti apa sebenarnya?" kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Senin (19/10).

"Apa relevan atau tidak fakta itu melakukan korupsi untuk menyogok," ujarnya menambahkan.


Istri Remigo, Kusuma Dewi terlibat kasus dugaan korupsi dana kegiatan fasilitasi peran serta tim penggerak PKK Kabupaten Pakpak Bharat pada 2014 silam. Kasus tersebut awalnya ditangani oleh Polres Pakpak Bharat.


Sejumlah pihak sempat dipanggil untuk dimintai keterangannya. Kasus istri sang bupati Pakpak Bharat lantas dilimpahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara, pada awal 2018.

Namun, belakangan kasus dugaan korupsi itu telah dihentikan jajaran Ditreskrimsus pada pekan lalu. Alasan penghentian kasus itu lantaran Kusuma Dewi telah mengembalikan uang diduga hasil korupsi sebesar Rp143 juta.

Saut mengatakan bahwa pihaknya tak pernah menghentikan penanganan kasus, meski saksi maupun tersangka mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.

"Kamu kan tau kalau di KPK mengembalikan uang pidananya tetap jalan," ujarnya.


Lebih jauh, Saut menegaskan pihaknya akan mengembangkan aliran uang Remigo yang salah satunya diduga digunakan untuk kepentingan pengamanan kasus sang istri di Polda Sumatera Utara.

"Nanti KPK akan kembangkan seperti apa dan kearah mana penyidik KPK pasti paham membuat detail-detailnya seperti apa," ujarnya.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja menegaskan pihaknya sudah menghentikan penyelidikan dugaan kasus yang menyeret nama istri Bupati Remigo. Kasus itu dihentikan, kata Tatan, lantaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara memastikan kerugian negara dalam kegiatan PKK Pakpak Bharat sebesar Rp 143 juta sudah dikembalikan.

"Itu dari hasil klarifikasi sehingga penyelidikan kasus tersebut dihentikan. Kasus itu masih tahap penyelidikan. Dugaan kerugian negara Rp143 juta sudah dikembalikan," kata Tatan kepada wartawan, Senin (19/11).

KPK menetapkan Remigo bersama Plt Kepala Dinas PUPR Pakpak Bharat, David Anderson Karosekali; dan Hendriko Sembiring pihak swasta sebagai tersangka suap. Remigo diduga menerima suap Rp550 juta terkait proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat.

Lembaga antirasuah itu merinci penerimaan uang Remigo sebanyak tiga kali, yakni Rp150 juta pada 16 November 2018, dan Rp250 juta dan Rp150 juta pada 17 November 2018. Uang itu diduga digunakan untuk kepentingan Remigo, termasuk mengamankan kasus sang istri di Polda Sumatera Utara.

(fra/DAL)