Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Penny K Lupito mengatakan akan bekerjasama dengan delegasi dari negara-negara anggota
Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mendapatkan
vaksin dan obat halal.
Hal itu akan dilakukan acara Pertemuan Kepala Otoritas Regulatori Obat Negara Anggota OKI, di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, pada 21-22 November 2018.
"Kita semua berkumpul, semua negara-negara Islam jadi kepentingan kita sama, tantangan kita sama, dikaitkan dengan program imunisasi kedepan, juga obat. Tapi kita bekerja sama bagaimana kita bisa menemukan vaksin halal," jelasnya setelah memberikan sambutan dalam acara pertemuan tersebut pada Rabu (22/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penny mengatakan pembicaraan soal kehalalan obat dan vaksin juga akan menyinggung tentang pemilihan bahan baku, cara produksi, dan pengembangan produk.
"Kemungkinan untuk mengembangkan produk-produk obat dan vaksin dari sumber bahan baku yang halal kemudian dengan cara yang memenuhi ketentuan syarat-syarat halal,
piloting yang tahap-tahap
manifacturing, pengembangan dan produksinya bersama-bersama, ya itu ada dalam perencanan di
action plan," jelas Penny.
Sementara, Penny juga mengakui masih harus dilakukan komunikasi yang tepat dengan masyarakat mengenai imunisasi dan vaksin.
Selain soal vaksin dan obat halal, pertemuan tersebut juga disebut akan membahas status regulatori di negara anggota OKI, peran otoritas reguolatori dalam menjamin mutu obat, harmonisasi standar dan upaya menuju kemandirian obat, serta pengendalian obat palsu.
Bersama Senegal, Indonesia menjadi negara yang cukup terdepan dalam pemenuhan standar mutu, keamanan dan penggunaan secara internasional untuk produk vaksin. Indonesia melalui Bio Farma telah mengekspor produk vaksin ke 141 negara dunia termasuk ekspor ke 49 negara anggota OKI.
Pertemuan yang merupakan kolaborasi antara BPOM RI dan OKI ini rencananya akan dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Nila Djuwita F. Moeloek, Kepala BPOM RI, perwakilan Sekretariat OKI, dan 32 negara anggota OKI, institusi OKI, mitra pembangunan internasional (WHO, UNICEF dan IDB) serta asosiasi industri farmasi dan vaksin dari negaraanggota OKI.
Diketahui, Pemerintah menghadapi kendala dalam mendapatkan vaksin Rubella yang halal. Meskipun MUI membolehkan penggunaan vaksin Measles Rubella (MR) yang mengandung babi atas dasar kedaruratannya, sebagian masyarakat masih menolak vaksin jenis ini.
Pada 24 Agustus, PT Bio Farma sebagai produsen dan penyedia vaksin di Indonesia mengaku tengah melakukan riset terkait dengan pembuatan vaksin MR halal dan menargetkan vaksin ini bisa diproduksi pada 2024.
(ani/arh)